JAKARTA – Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dan analis intelijen Sri Rajasa Chandra terkait sejumlah konten yang dinilai memuat dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong terhadap Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
Somasi yang berkaitan dengan tudingan Bahlil terlibat dalam skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
Melalui somasi tersebut, Golkar meminta kedua pihak mencabut pernyataan yang dipersoalkan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dalam waktu 3×24 jam sejak somasi disampaikan. Partai Golkar juga meminta seluruh pihak yang telah menyebarluaskan konten tersebut menghapus unggahan atau melakukan take down.
Ketua Badan Advokasi Hukum Partai Golkar, Derek Laopatty mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia setelah muncul sejumlah konten di media sosial yang dinilai merugikan nama baik pribadi maupun institusi partai.
Menurut Derek, dirinya bersama jajaran Badan Advokasi Hukum dan HAM telah dipanggil Bahlil pada Senin (9/11/2026) untuk membahas persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu, badan tersebut diminta mengambil langkah hukum dan menyampaikan sikap resmi terhadap konten yang beredar.
“Setelah kami berdiskusi dengan Bapak Ketua Umum, kami selanjutnya diberikan tugas untuk memberikan sikap pernyataan untuk menanggapi konten-konten tersebut,” ujar Derek.
Derek menjelaskan, Badan Advokasi Hukum dan HAM merupakan salah satu badan di lingkungan DPP Partai Golkar yang bertugas menangani berbagai persoalan hukum. Penanganan tersebut mencakup persoalan yang dihadapi ketua umum, kader, hingga pengurus partai di tingkat pusat dan daerah.
Koordinator Tim Advokasi Partai Golkar, Muhammad Saptapali, menjelaskan somasi terbuka tersebut ditujukan kepada Muhammad Said Didu, Sri Rajasa Chandra, serta pihak-pihak lain yang turut menyebarluaskan konten yang dipermasalahkan.
Somasi tersebut tertuang dalam surat bernomor 01/DPP Bakumham/XI/2026 dengan perihal dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong.
Dalam dokumen somasi, tim hukum Partai Golkar menyebut sejumlah narasi yang beredar sejak 7 November 2026 dinilai mengarah kepada Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar.
Narasi yang dipersoalkan antara lain menyebut ketua umum sebuah partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden. Selain itu, terdapat narasi mengenai dugaan keikutsertaan seorang ketua umum partai dalam rapat bersama sejumlah jenderal yang dikaitkan dengan kasus penyadapan Presiden, sekitar tiga jam sebelum para jenderal tersebut ditangkap aparat penegak hukum.
Tim hukum Golkar juga mempersoalkan narasi yang menyebut Bahlil melakukan kriminalisasi dalam proses penempatan jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
Menurut tim advokasi, rangkaian pernyataan tersebut diarahkan kepada Bahlil dan berpotensi membentuk opini negatif di tengah masyarakat.
Dalam somasi itu, tim hukum menyebut konten yang dipermasalahkan diunggah dan disebarluaskan melalui kanal YouTube Modeling Forum Keadilan TV. Salah satu konten yang menjadi perhatian berjudul “Dokter Said Didu: Apakah Titiek Soeharto, Luhut Panjaitan, Yusril Ihza Mahendra, Steril”.
Tim hukum menilai pernyataan Said Didu dan Sri Rajasa Chandra dalam konten tersebut menggiring opini serta menyerang kehormatan Bahlil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Mereka juga menyatakan narasi tersebut tidak benar dan tidak didukung fakta maupun bukti.(*) []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
