WASHINGTON- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Thomas Massie, pada Senin (9/11) mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Menteri Perang AS Pete Hegseth terkait perang AS dengan Iran, hanya beberapa hari setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan umum (pemilu) paruh waktu.
Pemungutan suara di DPR AS atas resolusi tersebut diperkirakan akan dilakukan paling cepat pada pekan ini, menurut laporan-laporan media sebelumnya.
Perang melawan Iran, yang dimulai pada akhir Februari, semakin tidak populer di kalangan masyarakat AS, dengan beberapa anggota Partai Republik menyalahkan perang itu atas kekalahan besar partai tersebut dalam pemilu paruh waktu.
Massie, yang telah lama menjadi kritikus Trump dan akan meninggalkan Kongres pada akhir tahun ini, mengajukan delapan dakwaan terhadap Hegseth, terutama dengan menyatakan bahwa Hegseth melanggar tiga ketentuan tertentu dalam Resolusi Kewenangan Perang 1973.
“Dengan terlibat dalam permusuhan di Iran selama lebih dari 90 hari tanpa otorisasi Kongres, Menteri Hegseth melanggar hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Massie dalam sebuah pernyataan.
“Pelanggaran konstitusional Menteri Hegseth melampaui perang ilegal di Iran. Dia menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk mengabaikan resolusi Kongres mengenai kewenangan perang, menculik sejumlah pemimpin asing, serta mengintimidasi para kritikus pemerintahan Trump dengan melakukan tindakan balasan terhadap mereka karena menggunakan kebebasan berbicara,” lanjut Massie.
Trump sebelumnya mengkritik seruan Partai Demokrat untuk memakzulkan Hegseth. “Saya rasa itu mengerikan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara tentang memakzulkan semua orang,” ujar presiden AS itu kepada wartawan. Hegseth pada Senin mengatakan bahwa dirinya akan mengadakan konferensi pers pada Selasa (10/11) guna membahas hal tersebut. []
Penulis : Nara J Afkar
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Jakarta
