Pemerintah Harus Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng

Kamis, 10 Maret 2022 | 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI pihatin dan menyesalkan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Pemerintah harus hadir dan segera mengambil kebijakan untuk mengatasi tingginya harga ini yang sudah berlangsung berhari-hari. Jangan biarkan kondisi berlarut-larut.

“Kondisi ini sangat memukul ekonomi rakyat kecil. Belum selesai himpitan ekonomi akibat pandemi harus berhadapan dengan realitas tingginya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan  pemerintah dalam mengontrol harga,” ungkapnya.

Baca Juga:  Lampung Disiapkan Jadi Pusat Bioetanol Nasional,Wamen Investasi Tinjau Lokasi Pabrik di Lamsel

Kementerian Perdagangan sendiri mengakui tingginya harga minyak goreng akibat spekulan yang menjual minyak murah untuk industri bahkan diselundupkan ke luar negeri dengan harga internasional. Padahal minyak goreng murah hasil DMO melimpah, tapi ditahan bahkan dijual ke industri yang harusnya diedarkan di pasar untuk rakyat.

Menurut Jazuli, ini bukan lagi spekulan tapi mafia yang jelas menyengsarakan rakyat banyak. Kalau Kementerian Perdagangan sudah tahu masalahnya segera ambil kebijakan. Tindak tegas para mafia minyak goreng, atasi rantai pasokan dan stabilkan harga. Jangan lama-lama karena rakyat sudah menjerit.

Baca Juga:  Soal Kenaikan Harga BBM Non Subsidi, Pemerintah Wajib Jelaskan

Ke depan, Fraksi PKS meminta dengan tegas agar Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus benar-benar serius memperbaiki tata niaga kebutuhan pokok rakyat ini. Perbaiki dari hulu hingga hilir.

Jangan reaktif seperti pemadam kebakaran karena tata niaga dan kontrolnya lemah. Jangan sampai terulang kembali masalah seperti ini sehingga rakyat yang sulit ekonomi semakin terhimpit. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Nobar Piala Dunia 2026 di Lampung Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi dan Kebersamaan Masyarakat
Lampung Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah, Siapkan Pusat Pemerintahan Masa Depan
Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Mesuji Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Desa Labuhan Permai   
Lampung Catat Pertumbuhan Ekonomi Positif, Gubernur Tekankan Pentingnya Kepatuhan Pajak
Lampung Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah, Siapkan Pusat Pemerintahan Masa Depan
Bandarlampung 344; Wajah Lampung
Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak Parsial 
Gubernur Lampung-Dirut PT. Nusantara Plastik Energi Teken MOU Pembangunan Pengolahan Sampah dan Pengembangan Potensi Energi dan Industri

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:33 WIB

Nobar Piala Dunia 2026 di Lampung Disiapkan Jadi Penggerak Ekonomi dan Kebersamaan Masyarakat

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:31 WIB

Lampung Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah, Siapkan Pusat Pemerintahan Masa Depan

Rabu, 17 Juni 2026 - 19:29 WIB

Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polres Mesuji Salurkan Bantuan Air Bersih Untuk Warga Desa Labuhan Permai   

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:16 WIB

Lampung Catat Pertumbuhan Ekonomi Positif, Gubernur Tekankan Pentingnya Kepatuhan Pajak

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:34 WIB

Lampung Matangkan Penyesuaian Batas Wilayah, Siapkan Pusat Pemerintahan Masa Depan

Berita Terbaru