Pemerintah Harus Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng

Kamis, 10 Maret 2022 | 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI pihatin dan menyesalkan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Pemerintah harus hadir dan segera mengambil kebijakan untuk mengatasi tingginya harga ini yang sudah berlangsung berhari-hari. Jangan biarkan kondisi berlarut-larut.

“Kondisi ini sangat memukul ekonomi rakyat kecil. Belum selesai himpitan ekonomi akibat pandemi harus berhadapan dengan realitas tingginya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan  pemerintah dalam mengontrol harga,” ungkapnya.

Baca Juga:  Alhamdulillah, Nasib PRT Lebih Terlindungi

Kementerian Perdagangan sendiri mengakui tingginya harga minyak goreng akibat spekulan yang menjual minyak murah untuk industri bahkan diselundupkan ke luar negeri dengan harga internasional. Padahal minyak goreng murah hasil DMO melimpah, tapi ditahan bahkan dijual ke industri yang harusnya diedarkan di pasar untuk rakyat.

Menurut Jazuli, ini bukan lagi spekulan tapi mafia yang jelas menyengsarakan rakyat banyak. Kalau Kementerian Perdagangan sudah tahu masalahnya segera ambil kebijakan. Tindak tegas para mafia minyak goreng, atasi rantai pasokan dan stabilkan harga. Jangan lama-lama karena rakyat sudah menjerit.

Baca Juga:  Polda Lampung Amankan Dua Korban TPPO

Ke depan, Fraksi PKS meminta dengan tegas agar Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus benar-benar serius memperbaiki tata niaga kebutuhan pokok rakyat ini. Perbaiki dari hulu hingga hilir.

Jangan reaktif seperti pemadam kebakaran karena tata niaga dan kontrolnya lemah. Jangan sampai terulang kembali masalah seperti ini sehingga rakyat yang sulit ekonomi semakin terhimpit. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK
Jelang Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Lampung Minta Disdik dan Kemenag Maksimalkan Sosialisasi dan Patuhi Aturan
Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak
Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026
DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera
Hadapi El Nino, Lampung Perkuat Mitigasi dan Penyuluh Pertanian
HAJI 2026: Rieke Apresiasi Layanan Jamaah Lansia 
Kasum TNI Periksa 25 Kontainer Hasil Tangkapan AL di Batam

Berita Terkait

Jumat, 29 Mei 2026 - 20:52 WIB

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK

Jumat, 29 Mei 2026 - 11:43 WIB

Jelang Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Lampung Minta Disdik dan Kemenag Maksimalkan Sosialisasi dan Patuhi Aturan

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:14 WIB

Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:26 WIB

Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:17 WIB

DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:14 WIB

#indonesiaswasembada

Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:26 WIB

#indonesiaswasembada

DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:17 WIB