Pemerintah Harus Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng

Kamis, 10 Maret 2022 | 15:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI pihatin dan menyesalkan tingginya harga minyak goreng di pasaran. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Pemerintah harus hadir dan segera mengambil kebijakan untuk mengatasi tingginya harga ini yang sudah berlangsung berhari-hari. Jangan biarkan kondisi berlarut-larut.

“Kondisi ini sangat memukul ekonomi rakyat kecil. Belum selesai himpitan ekonomi akibat pandemi harus berhadapan dengan realitas tingginya harga minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok keluarga Indonesia. Hal ini menunjukkan ketidakmampuanĀ  pemerintah dalam mengontrol harga,” ungkapnya.

Baca Juga:  "Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi"

Kementerian Perdagangan sendiri mengakui tingginya harga minyak goreng akibat spekulan yang menjual minyak murah untuk industri bahkan diselundupkan ke luar negeri dengan harga internasional. Padahal minyak goreng murah hasil DMO melimpah, tapi ditahan bahkan dijual ke industri yang harusnya diedarkan di pasar untuk rakyat.

Menurut Jazuli, ini bukan lagi spekulan tapi mafia yang jelas menyengsarakan rakyat banyak. Kalau Kementerian Perdagangan sudah tahu masalahnya segera ambil kebijakan. Tindak tegas para mafia minyak goreng, atasi rantai pasokan dan stabilkan harga. Jangan lama-lama karena rakyat sudah menjerit.

Baca Juga:  Lampung-In Versi 2 Segera Diluncurkan

Ke depan, Fraksi PKS meminta dengan tegas agar Pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan harus benar-benar serius memperbaiki tata niaga kebutuhan pokok rakyat ini. Perbaiki dari hulu hingga hilir.

Jangan reaktif seperti pemadam kebakaran karena tata niaga dan kontrolnya lemah. Jangan sampai terulang kembali masalah seperti ini sehingga rakyat yang sulit ekonomi semakin terhimpit. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bupati Ayu Pimpin Rapat Evaluasi MPP
“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”
Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan
DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa
DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030
Politik Bebas Aktif, Diplomasi Indonesia Ditengah Geopolitik Global
Politik Bebas Aktif Kekuatan Diplomasi Parlemen Indonesia Ditengah Geopolitik GlobalĀ 
Jakarta Siap-Siap Banjir dan Tenggelam

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:29 WIB

Bupati Ayu Pimpin Rapat Evaluasi MPP

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:12 WIB

“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:29 WIB

Jelang Kunjungan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Mesuji, Kapolres Lakukan Pengecekan Menyeluruh Titik Pengamanan

Jumat, 26 Juni 2026 - 09:10 WIB

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:34 WIB

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Berita Terbaru

Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah S, Ked, Memberikan arahan saat memimpin Rapat Evaluasi Mall Pelayanan Publik ( MPP) [Ro]

#indonesiaswasembada

Bupati Ayu Pimpin Rapat Evaluasi MPP

Jumat, 26 Jun 2026 - 11:29 WIB

HUTAN menjadi satu kebutuhan. Akankah Indonesia masih akan memiliki Hutan lestari? [Net/Ist]

#indonesiaswasembada

“Gak Ada Pohon, Jangan Lagi Disebut Hutan Lagi”

Jumat, 26 Jun 2026 - 11:12 WIB

ALIH FUngsi sawah-hutan menjadi pemukiman mengancam hidup orang banyak. DPR minta pemerintah jangan serampangan soal alih fungsi lahan. [Net/ist]

#indonesiaswasembada

DPR Pertanyakan soal Alih FUngsi Hutan 1 Ha di Jawa

Jumat, 26 Jun 2026 - 09:10 WIB

PELANTIKAN Jaringan Media SIber Indonesia (JMSI) Riau Perioide 2025-2030. Dheni Kurnia kembali pimpin JMSI Riau untuk periode kali kedua. [JMSI/Ist]

#indonesiaswasembada

DR Faisal Mahrawa Lantik JMSI Riau Periode 2025-2030

Jumat, 26 Jun 2026 - 08:34 WIB