Pemerintah Harus Berikan Penjelasan Detail dan Transparan terkait Anggaran HUT RI di IKN

Jumat, 9 Agustus 2024 | 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai jika penggunaan anggaran dikeluarkan secara berlebihan untuk HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN), maka dikhawatirkan akan timbul persepsi negatif dari masyarakat. Guspardi menyebut Pemerintah akan dianggap melakukan pemborosan, meskipun dilakukan untuk hari spesial negara.

“Saya paham Pemerintah ingin memberikan yang terbaik di peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun jangan sampai dianggap boros sehingga merusak citra birokrasi,” terang politisi yang juga anggota Baleg DPR RI itu dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Guspardi juga meminta Pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail dan transparan terkait anggaran yang dikeluarkan untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN. Mensesneg Pratikno telah menyatakan adanya potensi anggaran peringatan HUT RI tahun ini membengkak karena dilaksanakan di dua tempat, yakni di IKN dan Jakarta.

Baca Juga:  Pembangunan Bendungan Harus Bermanfaat Nyata Dan Berkelanjutan Bagi Masyarakat

Masyarakat disebut membutuhkan klarifikasi secara komprehensif, apalagi sebelumnya pihak Istana sempat membantah adanya penyewaan mobil khusus bagi tamu penting. “Intinya Pemerintah harus transparan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami apa yang terjadi dan seberapa besar kebermanfaatan penggunaan anggaran tersebut,” tutup Guspardi.

Di sisi lain, Politisi Fraksi PAN itu juga mengkritisi kenaikan tarif sewa mobil dan hotel untuk menunjang para tamu undangan peringatan HUT RI di IKN karena lonjakannya cukup signifikan. Ia menilai para pengusaha terkesan aji mumpung memanfaatkan momen ini.

“Terkesan pihak hotel dan penyedia jasa sewa mobil memanfaatkan momen perayaan HUT RI di IKN karena memang tidak ada kompetitornya,” ujarnya.

Baca Juga:  Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan

Selain soal harga sewa rental mobil, harga penginapan juga melambung tinggi jelang peringatan hari kemerdekaan RI di IKN. Hal ini lantaran akan ada cukup banyak tamu undangan VVIP dan VIP, maka hotel berbintang akan menjadi rujukan.

Berdasarkan informasi, tarif Swissôtel Nusantara terendah saat ini berkisar antara Rp 4,8 juta hingga Rp 8 jutaan per malam. Sedangkan tarif sewa untuk fasilitas presidential berkisar di angka Rp 20 juta per malam. Swissôtel Nusantara merupakan hotel bintang 5 dan saat ini merupakan satu-satunya hotel.(*9


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan
Harus Ubah Kultur dan Pola Pikir APH, Reformasi Polri Tidak Hanya Sebatas Regulasi
Herman Khaeron Apresiasi Kinerja BNI dan BTN di Tengah Tekanan Global, Dorong Digitalisasi dan KUR Perumahan
Misbakhun : Thomas Djiwandono Resmi Deputi BI Yang baru 
Hanan: Polisi di Bawah Presiden Sesuai Semangat Reformasi 1998
Kapolri Emoh jadi Kementerian, Ideal di Bawah Presiden
Pimpin Evaluasi Longsor Pasirlangu, Cucun: Negara Hadir Maksimal
Komisi V DPR Desak Audit Kelaikan udara Pesawat ATR 42-500

Berita Terkait

Jumat, 30 Januari 2026 - 15:09 WIB

Komisi II: Ambang Batas Parlemen Keniscayaan Perkuat Demokrasi dan Efektivitas Pemerintahan

Kamis, 29 Januari 2026 - 14:40 WIB

Harus Ubah Kultur dan Pola Pikir APH, Reformasi Polri Tidak Hanya Sebatas Regulasi

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:17 WIB

Herman Khaeron Apresiasi Kinerja BNI dan BTN di Tengah Tekanan Global, Dorong Digitalisasi dan KUR Perumahan

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:14 WIB

Misbakhun : Thomas Djiwandono Resmi Deputi BI Yang baru 

Rabu, 28 Januari 2026 - 06:01 WIB

Hanan: Polisi di Bawah Presiden Sesuai Semangat Reformasi 1998

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pembayaran Pokmas pada Proyek Breakwater  Berproses

Jumat, 30 Jan 2026 - 19:30 WIB

#indonesiaswasembada

Optimalisasi PAD, Bapenda Lampung dan GGPC Perkuat Kerja Sama Pajak

Jumat, 30 Jan 2026 - 14:43 WIB