Pemerintah Harus Adil Terhadap Capres Di Pemilu 2024

Rabu, 7 Juni 2023 | 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pemerintah harus memfasilitasi Pemilu 2024 berjalan lancar, adil dan damai. serta berlaku adil, siapapun calon presidennya harus diterima semua.

“Kalau berbeda Capres ya enggak apa-apa, itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup (Pancasila),” tegas Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar dengan tema ”Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Politikus Demokrat ini menuturkan, sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa presiden dan wakil presiden diusung oleh partai-partai atau gabungan partai peserta pemilu.

Baca Juga:  Cegah Tindak Kejahatan Jalanan, Polres Mesuji Rutin Gelar Patroli Malam

“Jadi, siapapun sepanjang memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang pemilu mencukupi, PT (Presidential Threshold) mencukupi, kita harus betul-betul dukung semuanya. Jadi kalau tadi disinggung soal cawe-cawe ya, kalau kami sih mudah-mudahan itu tidak terjadi,” kata Syarief.

Iya menambahkan bagi yang berbeda posisi untuk mencapai tujuan tetap harus salig menghargai. Karena membagun bangsa ini yang 275 juta penduduknya tidak mudah. Untuk itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, siapapun dia, harus ada satu tekad untuk membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik.

Baca Juga:  Setelah Rakor dengan KPK, Pemprov Lanjut Rapat Teknis

“Mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan. Dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, insya Allah negara kita akan semakin baik ke depan,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

ICIF 2026 Jadi Peluang Tarik Investasi Hijau ke Lampung
Pelantikan DPD FPPI Lampung, Wujudkan Kesetaraan Gender
APBD Bukan [cuma] Dokumen, Melainkan Instrumen Pertumbuhan
Novriwan: Ide Asli Lebih Bernilai dari pada Hasil Buatan AI
Fraksi Demokrat tak Hadiri Paripurna, Walikota Metro: Dibahas di Internal Partai
Pemprov Lampung Dukung Penuh Pemberantasan Narkotika, Perkuat Sinergi Jaga Keamanan Lampung
KPK Sita Uang Tunai Rp 2 Milyar Terkait OTT Bupati Pemalang
Harga BBM Dan LPG Bersubsidi Tidak Akan Naik

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 17:23 WIB

ICIF 2026 Jadi Peluang Tarik Investasi Hijau ke Lampung

Rabu, 29 Juli 2026 - 16:52 WIB

Pelantikan DPD FPPI Lampung, Wujudkan Kesetaraan Gender

Rabu, 29 Juli 2026 - 16:51 WIB

APBD Bukan [cuma] Dokumen, Melainkan Instrumen Pertumbuhan

Rabu, 29 Juli 2026 - 14:22 WIB

Novriwan: Ide Asli Lebih Bernilai dari pada Hasil Buatan AI

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:39 WIB

Fraksi Demokrat tak Hadiri Paripurna, Walikota Metro: Dibahas di Internal Partai

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

ICIF 2026 Jadi Peluang Tarik Investasi Hijau ke Lampung

Rabu, 29 Jul 2026 - 17:23 WIB

#indonesiaswasembada

Pelantikan DPD FPPI Lampung, Wujudkan Kesetaraan Gender

Rabu, 29 Jul 2026 - 16:52 WIB

#indonesiaswasembada

APBD Bukan [cuma] Dokumen, Melainkan Instrumen Pertumbuhan

Rabu, 29 Jul 2026 - 16:51 WIB

#indonesiaswasembada

Novriwan: Ide Asli Lebih Bernilai dari pada Hasil Buatan AI

Rabu, 29 Jul 2026 - 14:22 WIB