Pemerintah Harus Adil Terhadap Capres Di Pemilu 2024

Rabu, 7 Juni 2023 | 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pemerintah harus memfasilitasi Pemilu 2024 berjalan lancar, adil dan damai. serta berlaku adil, siapapun calon presidennya harus diterima semua.

“Kalau berbeda Capres ya enggak apa-apa, itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup (Pancasila),” tegas Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar dengan tema ”Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Politikus Demokrat ini menuturkan, sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa presiden dan wakil presiden diusung oleh partai-partai atau gabungan partai peserta pemilu.

Baca Juga:  Dua Tahun Prabowo, Andre Rosiade Minta Kritik Pemerintah Dilihat Secara Objektif

“Jadi, siapapun sepanjang memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang pemilu mencukupi, PT (Presidential Threshold) mencukupi, kita harus betul-betul dukung semuanya. Jadi kalau tadi disinggung soal cawe-cawe ya, kalau kami sih mudah-mudahan itu tidak terjadi,” kata Syarief.

Iya menambahkan bagi yang berbeda posisi untuk mencapai tujuan tetap harus salig menghargai. Karena membagun bangsa ini yang 275 juta penduduknya tidak mudah. Untuk itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, siapapun dia, harus ada satu tekad untuk membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik.

Baca Juga:  Hindari Penumpukan, 5 Loket Pengambilan Race Pack Lava Run Disiapkan

“Mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan. Dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, insya Allah negara kita akan semakin baik ke depan,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dekranasda Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara
Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota
Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam
DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur
BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan
SMK Berdampak, Lampung Dorong SDM Terampil Kelola Kekayaan Daerah
Australia Sanksi Pemukim Israel di Tepi Barat
Indonesia Tak Akan Berhenti Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:51 WIB

Dekranasda Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara

Rabu, 18 November 2026 - 19:47 WIB

Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota

Rabu, 18 November 2026 - 19:44 WIB

Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam

Rabu, 18 November 2026 - 19:34 WIB

DPR RI Apresiasi Sikap Presiden Dukung Kemerdekaan Palestina di KTT Asia Timur

Rabu, 18 November 2026 - 19:30 WIB

BULD DPD RI Ungkap Banyak Perda Mandek, Aturan Pelaksana Jadi Persoalan

Berita Terbaru