Pemerintah Harus Adil Terhadap Capres Di Pemilu 2024

Rabu, 7 Juni 2023 | 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pemerintah harus memfasilitasi Pemilu 2024 berjalan lancar, adil dan damai. serta berlaku adil, siapapun calon presidennya harus diterima semua.

“Kalau berbeda Capres ya enggak apa-apa, itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup (Pancasila),” tegas Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar dengan tema ”Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Politikus Demokrat ini menuturkan, sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa presiden dan wakil presiden diusung oleh partai-partai atau gabungan partai peserta pemilu.

Baca Juga:  Perputaran Dana Judol Capai 1000 Triliun Lebih, Pemerintah dan Platform Media Sosial Wajib Biayai Rehabilitasi

“Jadi, siapapun sepanjang memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang pemilu mencukupi, PT (Presidential Threshold) mencukupi, kita harus betul-betul dukung semuanya. Jadi kalau tadi disinggung soal cawe-cawe ya, kalau kami sih mudah-mudahan itu tidak terjadi,” kata Syarief.

Iya menambahkan bagi yang berbeda posisi untuk mencapai tujuan tetap harus salig menghargai. Karena membagun bangsa ini yang 275 juta penduduknya tidak mudah. Untuk itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, siapapun dia, harus ada satu tekad untuk membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik.

Baca Juga:  Mirza dan Eva Bahas Penanganan Banjir Terintegrasi bersama Seluruh Instansi Terkait

“Mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan. Dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, insya Allah negara kita akan semakin baik ke depan,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

BPN Mesuji Tinjau Lokasi PT Jinye Wood Industry Bersama Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan
Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran
Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026
Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon
SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok
PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi
Lampung 2045 dan Ekonomi Rente
Konflik Agraria TNI AU-Masyarakat Bakung, Ini Kesepakatan Masyarakat 3 Kampung dan Pemerintah

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 18:56 WIB

BPN Mesuji Tinjau Lokasi PT Jinye Wood Industry Bersama Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:58 WIB

Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

#indonesiaswasembada

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

#indonesiaswasembada

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB