Pemerintah Harus Adil Terhadap Capres Di Pemilu 2024

Rabu, 7 Juni 2023 | 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pemerintah harus memfasilitasi Pemilu 2024 berjalan lancar, adil dan damai. serta berlaku adil, siapapun calon presidennya harus diterima semua.

“Kalau berbeda Capres ya enggak apa-apa, itu adalah bagian daripada demokrasi, itulah bagian daripada pandangan hidup (Pancasila),” tegas Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam diskusi Empat Pilar dengan tema ”Memaknai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Politikus Demokrat ini menuturkan, sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa presiden dan wakil presiden diusung oleh partai-partai atau gabungan partai peserta pemilu.

Baca Juga:  Asmawati Ketua Golkar Kecamatan Negeri Besar

“Jadi, siapapun sepanjang memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang pemilu mencukupi, PT (Presidential Threshold) mencukupi, kita harus betul-betul dukung semuanya. Jadi kalau tadi disinggung soal cawe-cawe ya, kalau kami sih mudah-mudahan itu tidak terjadi,” kata Syarief.

Iya menambahkan bagi yang berbeda posisi untuk mencapai tujuan tetap harus salig menghargai. Karena membagun bangsa ini yang 275 juta penduduknya tidak mudah. Untuk itu, ia mengajak semua elemen masyarakat, siapapun dia, harus ada satu tekad untuk membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik.

Baca Juga:  Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

“Mudah-mudahan dinamika ini akan semakin bagus ke depan. Dan yakinlah bahwa kalau kita tetap mendahulukan Pancasila sebagai ideologi kita, insya Allah negara kita akan semakin baik ke depan,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

JMSI Ingatkan Pemprov Lampung Terkait Kerjasama Media
Penerapan Delay System Mudik Lebaran 2026 di Ruas Tol Bakter Diusulkan Raih Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti
Gubernur Lampung Apresiasi Pansus DPRD atas Pendalaman Substansi LKPJ Tahun Anggaran 2025
Lampung Bangun Ekosistem Pembayaran Digital untuk Pelayanan Publik
Jelang Puncak Ibadah Haji, Jama’ah Indonesia Akan Bertahap menuju Arafah
Lampung Perkuat Pengawasan Internal, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih
Lampung Optimalkan Potensi Kelautan dan Perikanan
Haryati Cendralela Lantik PK dan Pimdes Golkar se-Kecamatan Panca Jaya

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 18:16 WIB

JMSI Ingatkan Pemprov Lampung Terkait Kerjasama Media

Senin, 25 Mei 2026 - 17:24 WIB

Penerapan Delay System Mudik Lebaran 2026 di Ruas Tol Bakter Diusulkan Raih Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti

Senin, 25 Mei 2026 - 16:48 WIB

Gubernur Lampung Apresiasi Pansus DPRD atas Pendalaman Substansi LKPJ Tahun Anggaran 2025

Senin, 25 Mei 2026 - 16:27 WIB

Lampung Bangun Ekosistem Pembayaran Digital untuk Pelayanan Publik

Senin, 25 Mei 2026 - 13:52 WIB

Jelang Puncak Ibadah Haji, Jama’ah Indonesia Akan Bertahap menuju Arafah

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

JMSI Ingatkan Pemprov Lampung Terkait Kerjasama Media

Senin, 25 Mei 2026 - 18:16 WIB

#indonesiaswasembada

Lampung Bangun Ekosistem Pembayaran Digital untuk Pelayanan Publik

Senin, 25 Mei 2026 - 16:27 WIB

#indonesiaswasembada

Jelang Puncak Ibadah Haji, Jama’ah Indonesia Akan Bertahap menuju Arafah

Senin, 25 Mei 2026 - 13:52 WIB