Pembangunan IKN Harus Masuk Dalam PPHN

Rabu, 1 Maret 2023 | 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pokok pokok haluan negara (PPHN) diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan Ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur karena dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah selanjutnya untuk meneruskan pembangunan strategi nasional dari periode pemerintahan sebelumnya.

“Tidak punya pikiran-pikiran haluan negara, dikhawatirkan pada saat ini tidak ada pembangunan atau tidak maksimal melakukan sinergitas antara pusat dan daerah,” tegas Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi dalam diskusi Empat Pilar bertema ‘Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara’, di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/3).

Baca Juga:  Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi

Menurutnya bila tidak ada rod map mengenai pembangunan justru dapat menghambat proses pembangunan yang menjadi kepentingan nasional nantinya.

“Sehingga dikhawatirkan kesinambungan pembangunan ini jadi masalah tersendiri, jangan-jangan pemerintahan yang akan datang tidak melanjutkan kebijakan ini dengan cara dicari-cari lah karena kita ini kan pintar mengotak-atik aturan yang ada,” kata Fauzi..

“Pada saat itu menjadi satu kesatuan, kemungkinan akan lebih efisien dalam kita membangun, di samping juga sasaran akan akan lebih mudah tercapai,”tambahnya.

Baca Juga:  DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Jangan sampai, lanjut Fauzi , pergantian rezim justru menimbulkan egoisme secara pribadi maupun kelompok, ketika harus melanjutkan program pembangunan sebelumnya.

Misalkan adanya pemikiran bahwa melanjutkan pembangunan periode sebelumnya, akan memberikan dampak positif bagi periode yang lama.

“Nah hal-hal seperti itu ego rezim itu pelan-pelan harus ditekan gitu, karena ketersambungan itu, program ini bukan atas nama pribadi seorang presiden, tapi merupakan sebuah produk pemerintahan, karena itu harus ditindaklanjuti siapapun nanti terpilih,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 
Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder
Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa
Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam
Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026
Tekuk Pringsewu 3-0, Tim Bola Voli Putra Mesuji Kantongi Tiket Ke Semifinal Porprov X Lampung
Lepas Kontingen Porprov Lampung Tahun 2026, Begini Pesan Elfianah
Tim Sepak Bola Putra Mesuji Gilas Tuba 3-0 Pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:11 WIB

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 

Jumat, 20 November 2026 - 15:07 WIB

Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder

Jumat, 20 November 2026 - 15:03 WIB

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

Jumat, 20 November 2026 - 14:58 WIB

Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam

Jumat, 20 November 2026 - 14:00 WIB

Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terbaru