Pembangunan IKN Harus Masuk Dalam PPHN

Rabu, 1 Maret 2023 | 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pokok pokok haluan negara (PPHN) diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan Ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur karena dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah selanjutnya untuk meneruskan pembangunan strategi nasional dari periode pemerintahan sebelumnya.

“Tidak punya pikiran-pikiran haluan negara, dikhawatirkan pada saat ini tidak ada pembangunan atau tidak maksimal melakukan sinergitas antara pusat dan daerah,” tegas Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi dalam diskusi Empat Pilar bertema ‘Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara’, di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/3).

Baca Juga:  Soal Penyadapan, PKS Minta Usut Tuntas hingga Aktor Intelektual

Menurutnya bila tidak ada rod map mengenai pembangunan justru dapat menghambat proses pembangunan yang menjadi kepentingan nasional nantinya.

“Sehingga dikhawatirkan kesinambungan pembangunan ini jadi masalah tersendiri, jangan-jangan pemerintahan yang akan datang tidak melanjutkan kebijakan ini dengan cara dicari-cari lah karena kita ini kan pintar mengotak-atik aturan yang ada,” kata Fauzi..

“Pada saat itu menjadi satu kesatuan, kemungkinan akan lebih efisien dalam kita membangun, di samping juga sasaran akan akan lebih mudah tercapai,”tambahnya.

Baca Juga:  Seminar Nasional KWP, BP BUMN Dorong Penguatan Kinerja dan Tata Kelola BUMN

Jangan sampai, lanjut Fauzi , pergantian rezim justru menimbulkan egoisme secara pribadi maupun kelompok, ketika harus melanjutkan program pembangunan sebelumnya.

Misalkan adanya pemikiran bahwa melanjutkan pembangunan periode sebelumnya, akan memberikan dampak positif bagi periode yang lama.

“Nah hal-hal seperti itu ego rezim itu pelan-pelan harus ditekan gitu, karena ketersambungan itu, program ini bukan atas nama pribadi seorang presiden, tapi merupakan sebuah produk pemerintahan, karena itu harus ditindaklanjuti siapapun nanti terpilih,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
Mohamad Sohibul Iman Dilantik Jadi Waka MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid
TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS
Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial
Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan
D’Masiv, Ndarboy, dan Nathalie Holscher Tutup Lamsel Fest 2026, Malam Spektakuler Milik Warga
Didiet Maulana Perkenalkan Wastra Lampung Selatan, 18 Desainer Lokal Unjuk Karya di Lamsel Fest 2026
Raih Podium Night Lava Run 2026, Pelari Pesawaran dan Bandar Lampung Jadi yang Tercepat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:38 WIB

APBN Terbatas, Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan

Senin, 16 November 2026 - 18:32 WIB

Mohamad Sohibul Iman Dilantik Jadi Waka MPR Gantikan Hidayat Nur Wahid

Senin, 16 November 2026 - 18:27 WIB

TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

Senin, 16 November 2026 - 18:18 WIB

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Berita Terbaru