Pembangunan IKN Harus Masuk Dalam PPHN

Rabu, 1 Maret 2023 | 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pokok pokok haluan negara (PPHN) diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan Ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur karena dapat menjadi landasan kebijakan pemerintah selanjutnya untuk meneruskan pembangunan strategi nasional dari periode pemerintahan sebelumnya.

“Tidak punya pikiran-pikiran haluan negara, dikhawatirkan pada saat ini tidak ada pembangunan atau tidak maksimal melakukan sinergitas antara pusat dan daerah,” tegas Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Fauzi dalam diskusi Empat Pilar bertema ‘Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara’, di Media Center, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (1/3).

Baca Juga:  RI dan Negara Produsen Sawit Dorong Kerja Sama dengan Tiongkok

Menurutnya bila tidak ada rod map mengenai pembangunan justru dapat menghambat proses pembangunan yang menjadi kepentingan nasional nantinya.

“Sehingga dikhawatirkan kesinambungan pembangunan ini jadi masalah tersendiri, jangan-jangan pemerintahan yang akan datang tidak melanjutkan kebijakan ini dengan cara dicari-cari lah karena kita ini kan pintar mengotak-atik aturan yang ada,” kata Fauzi..

“Pada saat itu menjadi satu kesatuan, kemungkinan akan lebih efisien dalam kita membangun, di samping juga sasaran akan akan lebih mudah tercapai,”tambahnya.

Baca Juga:  Empat Warga Palestina Tewas dalam Serangan Israel di Jalur Gaza

Jangan sampai, lanjut Fauzi , pergantian rezim justru menimbulkan egoisme secara pribadi maupun kelompok, ketika harus melanjutkan program pembangunan sebelumnya.

Misalkan adanya pemikiran bahwa melanjutkan pembangunan periode sebelumnya, akan memberikan dampak positif bagi periode yang lama.

“Nah hal-hal seperti itu ego rezim itu pelan-pelan harus ditekan gitu, karena ketersambungan itu, program ini bukan atas nama pribadi seorang presiden, tapi merupakan sebuah produk pemerintahan, karena itu harus ditindaklanjuti siapapun nanti terpilih,” pungkasnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

HUT ke-18 Mesuji: Jalan Sehat Meriah, Infrastruktur Terus Dikebut
Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu
Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia
4 Kapolres di Lampung di Rotasi
Belasan Merek Otomotif Tiongkok Hadir di GAIKINDO Auto Week 2026
Pezeshkian Sebut Iran Sedang Perang Ekonomi “Senyap”
IRGC Iran Umumkan Pangkalan Rudal Baru
Ikut Pemerintahan Baru; Ini Isyarat Netanyahu

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 22:02 WIB

HUT ke-18 Mesuji: Jalan Sehat Meriah, Infrastruktur Terus Dikebut

Minggu, 22 November 2026 - 20:00 WIB

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 November 2026 - 19:54 WIB

Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia

Minggu, 22 November 2026 - 19:49 WIB

4 Kapolres di Lampung di Rotasi

Minggu, 22 November 2026 - 17:52 WIB

Belasan Merek Otomotif Tiongkok Hadir di GAIKINDO Auto Week 2026

Berita Terbaru

Berita Utama

HUT ke-18 Mesuji: Jalan Sehat Meriah, Infrastruktur Terus Dikebut

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:02 WIB

Berita Utama

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:00 WIB

Bandar Lampung

4 Kapolres di Lampung di Rotasi

Minggu, 22 Nov 2026 - 19:49 WIB

Pengunjung mengamati produk otomotif asal Tiongkok, BYD Titan 7 DM, di stan BYD Motor Indonesia dalam pameran Permata Bank GAIKINDO Auto Week (GAW) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada 21 November 2026. (Xinhua/Agung Kuncahya B.)

Berita Utama

Belasan Merek Otomotif Tiongkok Hadir di GAIKINDO Auto Week 2026

Minggu, 22 Nov 2026 - 17:52 WIB