Peluang Terbuka Bagi KIB Menambah Koalisi

Selasa, 2 Agustus 2022 - 18:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, koalisi partai baru akan bermunculan. Ini membuat peluang mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) makin kecil.

“Masing-masing partai di luar KIB sudah mulai terbentuk. Jadi saya melihat kecenderungan itu, sepertinya agak susah ada partai baru masuk,” kata Arya, Selasa (2/8).

KIB beranggotakan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Sementara, Partai Nasional Demokrat,Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutkan akan berkoalisi. “Lalu Gerindra dan PKB, mereka sudah ada komunikasi,” kata Arya.

Masing-masing partai kata dia memiliki kepentingan, dan sulit untuk melepaskan kepentingan mereka bagi yang lain. Arya memprediksikan, akan ada 3-4 koalisi jelang Pemilu 2024. “Sekarang kita mencermati proses koalisi, belum bisa sepenuhnya akurat prediksinya, akan terbuka sekali,” imbuh Arya.

Bagi Arya, yang menarik justru PDIP yang akan berkoalisi dengan siapa. “Saya duga sih PDIP akan berkoalisi dengan akan melakukan kongsi. Dengan politik kita yang majemuk, PDIP dia nggak mungkin maju sendiri, pasti akan berkoalisi juga, meskipun dia bisa sendiri.” sebut Arya. Kata Arya, kans PDIP berkoalisi bukan dengan KIB melainkan dengan Gerindra atau PKB.

Baca Juga:  Cagub Jakarta Partai Gerindra Masih Mendalami Keinginan Masyarakat Jakarta

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan KIB saat ini berada pada situasi terbuka. Artinya, peluang dan kesempatan untuk mendapatkan mitra baru setara dengan peluang kehilangan mitra partai politik (parpol) yang saat ini sudah ada dalam gerbong KIB.

“Situasi saat ini, masih terbuka lebar peluang perubahan koalisi termasuk di KIB, adanya peluang mendapat mitra, itu setara dengan peluang kehilangan mitra atau bubar,” terang Dedi.

Menurutnya, parpol yang memungkinkan bergabung dengan KIB adalah Nasdem. Hal itu ditinjau dari cara pandang Nasdem yang mirip dengan Golkar.

“Mitra strategis yang mungkin bisa sejalan dengan KIB adalah Nasdem, mengingat Nasdem punya cara pandang politik mirip dengan Golkar, juga karena belum adanya tokoh potensial yang muncul dari Nasdem,” ubgkapnya.

Dedi mengatakan parpol yang tengah didekati KIB yakni Demokrat dan PKS justru berada pada lain gerbong. Bahkan keduanya berpotensi untuk menarik partai lain untuk bergabung.

“Sementara Demokrat dan PKS cukup sulit didekati, setidaknya selain karena saat ini berbeda gerbong, juga karena Demokrat punya tokoh potensial. Dua partai ini lebih mungkin menarik anggota baru, dibanding menjadi anggota koalisi yang sudah ada,” tandasnya.

Baca Juga:  Gubernur Lampung Hadiri Wisuda Tahfidz Ponpes Sabilul Mustofha

Meski demikian, upaya KIB tidak mudah untuk memikat Nasdem dalam gerbong yang diisi Golkar, PAN, dan PPP. Mengingat Ketum Nasdem Surya Paloh mempunyai karakter politik tersendiri.

“Tetapi Nasdem pun tidak mudah bergabung, mengingat Surya Paloh punya karakter politik yang kuat. Terlebih Nasdem sudah miliki pilihan, misalnya yang diumumkan terdahulu yakni Anies Baswedan, juga Andika Perkasa,” tambahnya.

Hingga saat ini, KIB belum juga mengumumkan capres yang bakal diusung. Hal itu dinilai sebagai kondisi KIB saat ini belum cukup kuat.

“Sepanjang koalisi belum miliki tokoh terusung, atau setidaknya miliki tokoh yang kuat, maka koalisi itu dipastikan masih lemah, karena mereka hanya punya komunitas tanpa pengikat yakni tokoh terusung itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengajak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tujuannya agar KIB semakin kuat, kokoh dalam mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,
Polres Lampura Tegaskan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Terus Bergulir
Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!
Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada
Prabowo Dipandang Perlu Masukkan Isu Palestina pada Pidato Perdananya Saat Resmi Jadi Presiden
Pj. Gubernur Samsudin Terima Kunjungan Forum Rescue dan Relawan Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung Tahun Anggaran 2023
Gegara Bakar Sampah, Bocah 6 Tahun di Lampung Utara Alami Patah Tulang Diduga Dianiaya Kerabat Korban
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 25 Juli 2024 - 14:25 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,

Kamis, 25 Juli 2024 - 12:59 WIB

Polres Lampura Tegaskan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Terus Bergulir

Kamis, 25 Juli 2024 - 11:50 WIB

Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!

Kamis, 25 Juli 2024 - 11:39 WIB

Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada

Kamis, 25 Juli 2024 - 10:05 WIB

Prabowo Dipandang Perlu Masukkan Isu Palestina pada Pidato Perdananya Saat Resmi Jadi Presiden

Kamis, 25 Juli 2024 - 09:58 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung Tahun Anggaran 2023

Rabu, 24 Juli 2024 - 19:17 WIB

Gegara Bakar Sampah, Bocah 6 Tahun di Lampung Utara Alami Patah Tulang Diduga Dianiaya Kerabat Korban

Rabu, 24 Juli 2024 - 16:07 WIB

Suprapto Sebut Jika Prabowo Presiden, RMD Gubernur, Mesuji Bisa Melompat Jauh Lebih Maju

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,

Kamis, 25 Jul 2024 - 14:25 WIB

#CovidSelesai

Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!

Kamis, 25 Jul 2024 - 11:50 WIB

#CovidSelesai

Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada

Kamis, 25 Jul 2024 - 11:39 WIB