Peluang Terbuka Bagi KIB Menambah Koalisi

Selasa, 2 Agustus 2022 | 18:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, koalisi partai baru akan bermunculan. Ini membuat peluang mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) makin kecil.

“Masing-masing partai di luar KIB sudah mulai terbentuk. Jadi saya melihat kecenderungan itu, sepertinya agak susah ada partai baru masuk,” kata Arya, Selasa (2/8).

KIB beranggotakan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Sementara, Partai Nasional Demokrat,Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebutkan akan berkoalisi. “Lalu Gerindra dan PKB, mereka sudah ada komunikasi,” kata Arya.

Masing-masing partai kata dia memiliki kepentingan, dan sulit untuk melepaskan kepentingan mereka bagi yang lain. Arya memprediksikan, akan ada 3-4 koalisi jelang Pemilu 2024. “Sekarang kita mencermati proses koalisi, belum bisa sepenuhnya akurat prediksinya, akan terbuka sekali,” imbuh Arya.

Bagi Arya, yang menarik justru PDIP yang akan berkoalisi dengan siapa. “Saya duga sih PDIP akan berkoalisi dengan akan melakukan kongsi. Dengan politik kita yang majemuk, PDIP dia nggak mungkin maju sendiri, pasti akan berkoalisi juga, meskipun dia bisa sendiri.” sebut Arya. Kata Arya, kans PDIP berkoalisi bukan dengan KIB melainkan dengan Gerindra atau PKB.

Baca Juga:  Trump Dukung Netanyahu Jadi PM Israel Lagi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengungkapkan KIB saat ini berada pada situasi terbuka. Artinya, peluang dan kesempatan untuk mendapatkan mitra baru setara dengan peluang kehilangan mitra partai politik (parpol) yang saat ini sudah ada dalam gerbong KIB.

“Situasi saat ini, masih terbuka lebar peluang perubahan koalisi termasuk di KIB, adanya peluang mendapat mitra, itu setara dengan peluang kehilangan mitra atau bubar,” terang Dedi.

Menurutnya, parpol yang memungkinkan bergabung dengan KIB adalah Nasdem. Hal itu ditinjau dari cara pandang Nasdem yang mirip dengan Golkar.

“Mitra strategis yang mungkin bisa sejalan dengan KIB adalah Nasdem, mengingat Nasdem punya cara pandang politik mirip dengan Golkar, juga karena belum adanya tokoh potensial yang muncul dari Nasdem,” ubgkapnya.

Dedi mengatakan parpol yang tengah didekati KIB yakni Demokrat dan PKS justru berada pada lain gerbong. Bahkan keduanya berpotensi untuk menarik partai lain untuk bergabung.

“Sementara Demokrat dan PKS cukup sulit didekati, setidaknya selain karena saat ini berbeda gerbong, juga karena Demokrat punya tokoh potensial. Dua partai ini lebih mungkin menarik anggota baru, dibanding menjadi anggota koalisi yang sudah ada,” tandasnya.

Baca Juga:  Tinjau Kampung Nelayan Krui, Wagub Jihan Dorong Ekonomi Pesisir

Meski demikian, upaya KIB tidak mudah untuk memikat Nasdem dalam gerbong yang diisi Golkar, PAN, dan PPP. Mengingat Ketum Nasdem Surya Paloh mempunyai karakter politik tersendiri.

“Tetapi Nasdem pun tidak mudah bergabung, mengingat Surya Paloh punya karakter politik yang kuat. Terlebih Nasdem sudah miliki pilihan, misalnya yang diumumkan terdahulu yakni Anies Baswedan, juga Andika Perkasa,” tambahnya.

Hingga saat ini, KIB belum juga mengumumkan capres yang bakal diusung. Hal itu dinilai sebagai kondisi KIB saat ini belum cukup kuat.

“Sepanjang koalisi belum miliki tokoh terusung, atau setidaknya miliki tokoh yang kuat, maka koalisi itu dipastikan masih lemah, karena mereka hanya punya komunitas tanpa pengikat yakni tokoh terusung itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengajak Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tujuannya agar KIB semakin kuat, kokoh dalam mengusung capres-cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok
Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?
782 Anak Terpapar Radikalisme: DPRD Lampung Ingatkan Bahaya Doktrinasi Muda
Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara
Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Putih
Raksasa Undustri Kertas Indonesia, Pamerkan Inovasi Hijau di CIIE
Netty Prasetyani Soroti Modus Narkotika di Cairan Vape
Siarkan Sidang Terbuka, Setjen DPR Sabet State Institution Award CNN 2026
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 22:55 WIB

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok

Sabtu, 7 November 2026 - 22:03 WIB

Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?

Sabtu, 7 November 2026 - 21:45 WIB

782 Anak Terpapar Radikalisme: DPRD Lampung Ingatkan Bahaya Doktrinasi Muda

Sabtu, 7 November 2026 - 20:14 WIB

Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara

Sabtu, 7 November 2026 - 20:10 WIB

Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Putih

Berita Terbaru

Yustian Rovi Alfiansah menghadiri Forum Kerja Sama Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional (International Science and Technology Innovation Cooperation Forum/ISTICF) dan Konferensi Inovasi Teknologi Laut Dalam (Deep-Sea Technology Innovation Conference/DSTIC) Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan 2026, yang merupakan edisi keempat, di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok selatan, pada 4 November 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok

Sabtu, 7 Nov 2026 - 22:55 WIB

Infografis ini menampilkan ketersediaan psikiater dan psikolog klinis di Indonesia. Data nasional per 1 September 2026 bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI), sedangkan sebaran per provinsi bersumber dari kajian Info Singkat DPR RI (Oktober 2023). (Xinhua)

Berita Utama

Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?

Sabtu, 7 Nov 2026 - 22:03 WIB

Mantan perdana menteri (PM) Malaysia Najib Razak (pertama dari kiri) terlihat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 Desember 2025. Mantan PM Malaysia Najib Razak gagal dalam upaya bandingnya untuk dipindahkan ke tahanan rumah setelah Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonannya pada hari itu. (Bernama/Xinhua)

Berita Utama

Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:14 WIB

Berita Utama

Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Putih

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:10 WIB