Pelanggaran Etika Rektor UNILA terkait Kasus Suap “Titipan Nama Calon Mahasiswa”

Senin, 5 Desember 2022 | 12:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aom Karomani/Net

Aom Karomani/Net

*Oleh : Aghni Manika

Akhir-akhir ini, dunia pendidikan sedang dihebohkan dengan munculnya berita kasus suap yang dilakukan oleh Rektor Universitas Lampung (UNILA), yaitu Prof. Dr. Karomani. Tindakan yang dilakukannya yaitu berupa menerima uang suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru UNILA pada jalur mandiri. Kasus ini terjadi karena beberapa oknum menitipkan nama calon mahasiswa kepada rektor supaya bisa diterima menjadi mahasiswa UNILA.

Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Kombes Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa kasus berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dengan tindakan dugaan korupsi dan suap pada proses penerimaan mahasiswa baru di UNILA. Menanggapi laporan masyarakat, KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Lampung, Bandung dan Bali hingga menetapkan Karomani sebagai tersangka bersama tiga tersangka lainnya, yaitu Heryandi selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila, Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila, dan Andi Desfiandi sebagai pihak swasta. Dalam OTT tersebut didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp414,5 juta, slip setoran deposito sebesar Rp800 juta, dan kunci safe deposit box sebesar Rp1,4 miliar yang diduga box tersebut berisi emas serta kartu ATM dan buku tabungan sebesar Rp1,8 miliar.

Baca Juga:  Jelang Musda IV, Golkar Mesuji Buka Penjaringan Calon Ketua, Ini Sosok Pendaftar Pertama

Tersangka yang merupakan seorang Rektor di Universitas Lampung (UNILA) periode 2020-2024 sekaligus menjadi Aparatur Sipil Negara pada bagian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 12 menjelaskan bahwa pegawai ASN harus melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3b juga dijelaskan bahwa kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Tindakan yang dilakukannya memperlihatkan bahwa tersangka melanggar kode etik ASN dengan melakukan hal yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab dan memiliki integritas yang rendah.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Konflik Agraria Dua Kampung Dan AURI, Tim KNARA Turun Ke Lokasi Sengketa
Bupati Ayu : Keberhasilan PAUD Program Wajar 13 Tahun Melalui Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor 
DPR Pastikan Pengawasan Ketat Keselamatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi
ILS Komitmen Pendampingan Pasien Daerah Terpencil
Korban TPPO, Walikota Awasi Penggunaan HP di Sekolah
Polda Lampung Amankan Dua Korban TPPO
Lampung Perkuat Perlindungan Anak, TPPO Jadi Perhatian Serius
Membungakan Uang Tanpa Izin Resmi adalah Praktik Melanggar Hukum

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:38 WIB

Konflik Agraria Dua Kampung Dan AURI, Tim KNARA Turun Ke Lokasi Sengketa

Rabu, 13 Mei 2026 - 15:02 WIB

Bupati Ayu : Keberhasilan PAUD Program Wajar 13 Tahun Melalui Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor 

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:17 WIB

DPR Pastikan Pengawasan Ketat Keselamatan Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:36 WIB

ILS Komitmen Pendampingan Pasien Daerah Terpencil

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:24 WIB

Korban TPPO, Walikota Awasi Penggunaan HP di Sekolah

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Konflik Agraria Dua Kampung Dan AURI, Tim KNARA Turun Ke Lokasi Sengketa

Rabu, 13 Mei 2026 - 18:38 WIB

#indonesiaswasembada

ILS Komitmen Pendampingan Pasien Daerah Terpencil

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:36 WIB

#indonesiaswasembada

Korban TPPO, Walikota Awasi Penggunaan HP di Sekolah

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:24 WIB