Pak Presiden, Proyek SPAM Pesawaran Gimana Ini!?

Sabtu, 23 Desember 2023 | 17:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Anis

WELEH-weleh ternyata Proyek Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) senilai Rp 7,5 M di Desa Sukamandi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran telah dibayar 100 % oleh negara.

Negara melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)  2022. Hal ini disampaikan narasumber lintaslampung sore ini.

Dikarenakan anggaran Rp 7,5 M ini milik rakyat ini, sudah sepatutnya menjadi perhatian Presiden Jokowi dan DPR/MPR/DPD RI termasuk aparat penegak hukum (APH).

Apalagi dana yang begitu besar, seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Masalahnya, dana tersebut tidak memberi manfaat, hingga hari ini.

Hingga hari ini (23/12) proyek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Proyek yang semula berada di OPD Pemukiman dan oleh petinggi Pesawaran di geser ke PU ini konon akal-akalan pejabat Pemkab. Dengan dalih, pergeseran ini memungkinkan dilakukan.

Baca Juga:  Pengelolaan Dana Desa 2025 di Nyapah Banyu Disorot, Sejumlah Kegiatan Dipertanyakan

Batin Perwira Kusuma salah seorang tokoh adat di Kabupaten Pesawaran, angkat bicara terkait proyek ini. Apalagi,  50 an warga sempat mendatangi DPRD menolak proyek ini. Alasannya, proyek ini tidak sempurna, menggunakan sumber air Kalibuntu yang merupakan sumber air persawahan masyarakat.

“Saya berharap, SPAM tidak mematikan sumber kehidupan rakyat. Sumber kehidupan rakyat kan pertanian. Salah satunya persawahan. Kalau ini dilakukan merugikan rakyat,” ujar Batin Perwira kepada media.

Baca Juga:  Pemkab Way Kanan Selenggarakan Bimtek Uji Kompetensi Pejabat Fungsional

Akankah proyek ini menjadi pekerjaan rumah aparat hukum? Sangat mungkin. Narasumber lintaslampung memperoleh informasi, sejakPak Presiden, Proyek SPAM Pesawaran Gimana Ini!? persoalan ini ke Dinas Pekerjaan Umum saja menjadi debatable. Lalu, proyek tersebut menggunakan sumber air utama petani juga menjadi masalah.

Sepanjang pengetahuan narasumber lintaslampung, proyek tersebut harus mengambil sumber air dari pegunungan. Dan belum lagi, menggunakan lahan yang harus izin, ganti rugi yang itu tidak dilakukan.  ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Tak Ingin Kecolongan dari Nuryadin, Darussalam Menghadap Mabes Polri dan Ketua Komisi III DPR RI
Bupati Egi Terapkan Standar Kebersihan Baru, Mulai 2026 Warga Lampung Selatan Wajib Pilah Sampah
Bantah Dugaan Tipu Gelap Umrah, Akbar Siapkan 12 Advokat 
Perbaikan Jalan Dipercepat, Pemprov Lampung Pastikan Jalur Mudik Lebaran Lebih Aman
Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon Buka Puasa Bersama Atlet Taekwondo Indonesia
Gubernur Ajak Pengusaha Muda Ambil Peran dalam Hilirisasi Komoditas Unggulan
Pererat Silaturahmi, FKPPI Provinsi Lampung Berbagi Tali Asih dan Ratusan Paket Sembako di Bulan Ramadhan 1447 H
Cek Pos PAM dan Pos Yan di Hari Pertama Ops Ketupat Krakatau 2026, Ini Yang Dilakukan Kapolres Mesuji

Berita Terkait

Minggu, 15 Maret 2026 - 19:48 WIB

Tak Ingin Kecolongan dari Nuryadin, Darussalam Menghadap Mabes Polri dan Ketua Komisi III DPR RI

Minggu, 15 Maret 2026 - 19:37 WIB

Bupati Egi Terapkan Standar Kebersihan Baru, Mulai 2026 Warga Lampung Selatan Wajib Pilah Sampah

Minggu, 15 Maret 2026 - 19:07 WIB

Bantah Dugaan Tipu Gelap Umrah, Akbar Siapkan 12 Advokat 

Minggu, 15 Maret 2026 - 11:42 WIB

Perbaikan Jalan Dipercepat, Pemprov Lampung Pastikan Jalur Mudik Lebaran Lebih Aman

Minggu, 15 Maret 2026 - 09:30 WIB

Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon Buka Puasa Bersama Atlet Taekwondo Indonesia

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Bantah Dugaan Tipu Gelap Umrah, Akbar Siapkan 12 Advokat 

Minggu, 15 Mar 2026 - 19:07 WIB