Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR Indro Gutomo, SH, MH, menyebutkan MPR telah memanfaatkan media sosial (seperti X atau Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan TikTok) sebagai bagian strategi komunikasi publik. MPR pun telah melakukan evaluasi terhadap pengembangan media sosial MPR di antaranya melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi.
“Melalui Forum Konsultasi Publik, kita datang ke masyarakat terutama perguruan tinggi, kemudian kita memperkenalkan media sosial MPR, untuk mendapatkan masukan, saran, dan rekomendasi bagi pengembangan media sosial MPR sebagai salah satu strategi komunikasi publik MPR,” katanya dalam Forum Tematik Bakohumas berbentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengembangan Media Sosial sebagai Sarana Komunikasi Publik” di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Turut berbicara dalam Focus Group Discussion ini Novalita Sari (Tenaga Ahli Bidang Komunikasi MPR dan Senior Spesialis Media Sosial di Kementerian Kelautan dan Perikanan), Ario Setiawan (Koordinator Tim Medsos MPR RI), serta dipandu moderator Dhina Kurnia Winanda. FGD diikuti oleh 100 lebih peserta dari kehumasan lintas kementerian dan lembaga.
Indro Gutomo menjelaskan Biro Humas dan Layanan Informasi MPR juga telah melakukan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari strategi komunikasi publik. Di antaranya, penerimaan delegasi masyarakat, penyuluhan perpustakaan dengan memperkenalkan Perpustakaan Digital MPR, PPID sebagai sarana bagi masyarakat secara langsung meminta informasi bahkan pengaduan berkaitan dengan MPR, diseminasi informasi di tempat publik, diskui mingguan tentang isu aktual dengan wartawan parlemen. “Selain itu, kita juga menyebarkan informasi melalui sarasehan kehumasan.
Strategi komunikasi yang saat ini sedang giat dikembangkan adalah media sosial. Sebagai gambaran, media sosial yang ada di MPR adalah X (Twitter), Facebook, Instagram, Youtube, dan TikTok MPR,” jelasnya. Lebih lanjut Indro Gutomo menerangkan media Sosial MPR berisi beberapa hal, yaitu berita foto dan rilis kegiatan pimpinan yang disebarluaskan melalui platform media sosial. Kemudian, serba-serbi tentang MPR. Ada juga warna tentang keanekaragaman Indonesia, seni tari, seni budaya, serta kuis untuk menarik perhatian netizen, serta live streaming, youtube.
Terkait evaluasi media sosial, kami mengadakan Forum Konsultasi Publik. Strateginya adalah bukan diskusi, tapi MPR lebih mendengar saran untuk peningkatan media sosial yang ada di di MPR. Semua aspirasi kita tamping dan ditindaklanjuti, lanjut Indo Gutomo. Banyak rekomendasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan FKP dengan beberapa perguruan tinggi itu. Rekomendasi itu antara lain tentang pentingnya Empat Pilar MPR atau Budi Pekerti dimasukan dalam kurikulum pendididkan. Wacana ini perlu digaungkan melalui media sosial MPR.
Rekomendasi lainnya adalah MPR perlu membuat TikTok yang saat ini sudah kami bentuk, perlu adanya MPR Corner atau Pojok MPR di setiap medsos yang ada di perguruan tinggi, perlunya pengayaan buku MPR Digital, tidak hanya tentang hukum dan ketatanegaraan tetapi juga kesehatan, Teknik, dan buku-buku lainnya, dan perlu call to action di Instagram. Artinya, jika ingin berkunjung ke MPR tidak perlu repot, karena selalu diingatkan ada petunjuk di Instagram MPR cara berkunjung ke MPR.
“Itu beberapa rekomendasi yang sedang ditindaklanjuti untuk memperkaya medsos MPR. Saya berharap di Forum Tematik Bakohumas ini juga ada rekomendasi-rekomendasi, dan sharing pengalaman pengelolaan media sosial di lembaga atau ementerian lain. Hal ini sangat positif karena diantara badan publik nantinya akan dapat saling mengadopsi strategi komunikasi yang mungkin belum ada di instansinya,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Media Sosial MPR, Ario Setiawan, merinci tentang pengelolaan media sosial MPR. MPR menggunakan media sosial Twitter (X) dan Facebook pada tahun 2013, kemudian Youtube mulai digunakan pada tahun 2015, Instagram pada tahun 2016 dan terbaru adalah TikTok yang merupakan tindaklanjut rekomendasi FKP MPR tahun 2023. “Banyak hambatan dalam pengelolaan media sosial MPR, namun ini merupakan tantangan yang menjadi pe er tim medsos,” katanya.
Dalam Forum Tematik Bakohumas MPR, Senior Media Specialist Novalita Sari menjelaskan tentang pentingnya media sosial untuk lembaga dan Kementerian serta berbagai problem dan kiat untuk mengelola media sosial. “Ada tiga hal penting dalam pengelolaan media sosial, yaitu identitas, eksistensi, dan interaktif,” katanya.
Kesimpulan dan rekomendasi dari Forum Tematik Bakohumas ini antara lain adalah media sosial menjadi garda terdepan dalam menjaga citra badan publik sehingga perlu pengelolaan secara profesional, perlunya pembuatan SOP untuk menangani krisis komunikasi, pengaduan masyarakat bukan diselesaikan di media sosial namun wajib diarahkan pada PPID masing-masing badan publik.##
