MKD DPR RI: Kami Selalu Imbau Anggota Untuk Tertib Lapor LHKPN

Rabu, 12 April 2023 | 20:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

BOGOR – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan pihaknya tegas mengingatkan anggota DPR untuk tertib melaporkan LHKPN. Belakangan salah satu anggota DPR disorot publik sebab telat melaporkan LHKPN.

Anggota MKD Imron Amin membeberkan, tak hanya mengingatkan secara lisan, MKD juga sudah membuat edaran.

“Kami selalu amggota MKD selalu memberikan edaran kepada seluruh anggota DPR agar tak lupa mengisi LHKPN sesuai aturan perundang-undangan,” kata Imron saat sosialisasi tugas wewenang MKD di DPRD Kota Bogor, Rabu (12/4/23)

Selain itu, MKD juga berbicara mengenai tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) khusus DPR RI dan etika publik.

“Kalau TNKB, bukan hanya DPR RI, DPRD juga harus menjaga sikap, tiba-tiba ada laporan ke MKD, cuman karena salah parkir. Parkir disabilitas diisi anggota. Kita harus memposisikan diri dan mengetahui di mana kita mengambil Keputusan dan sikap tersebut,” ujar legislator Gerindra ini.

Baca Juga:  Buku Jalan Damai Nasaruddin Umar Diluncurkan, Rektor UIN Angkat Spiritualitas Tanpa Sekat Agama

Lebih lanjut, Imron juga mengimbau kepada pihak Polresta Bogor agar melihat pelaporan ke polisi atas anggota DPR secara komprehensif. Sebab, Anggota DPR memiliki hak imunitas yang dilindungi UU dalam menjalankan tupoksinya.

“Kami juga minta ke pihak kepolisian, ada beberapa anggota DPRD yang dilaporkan kepala daerah karena diduga pencemaran nama baik, padahal dia menjalankan tugas dan fungsinya,” papar Imron.

“Selama menyoroti kepala daerah, banyak anggota DPRD kabupaten provinsi yang dilaporkan ke kepolisian. Ketika DPRD melakukan pengawasan itu disebut pencemaran nama baik, sedangkan DPRD kabupaten provinsi sampai DPR RI sudah mempunyai wewenang. Oleh karena itu kami minta kerja samanya kepolisian dan Kejaksaan,” ungkap legislator dapil Jatim XI ini.

Baca Juga:  Kalah dari Afrika, Peluang Korsel Lolos Tipis

Salah satu anggota DPR yang disorot LHKPN-nya adalah Arteria Dahlan. Ia diduga sudah tiga tahun tak melaporkan LHKPN. Padahal, Anggota DPR termasuk pejabat publik

Hadir juga dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata, Kapolres Kota Bogor Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Waito Wongateleng. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kecelakaan KA Renggut Nyawa Pelajar, Kadishub Lampura : 10 Titik Palang Pintu Sudah Diusulkan
Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali
Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan
Kepala BPN Mesuji Hadiri Rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Agraria Antara PPA dan Masyarakat Desa Sungai Cambai
UIN RIL Resmi Buka Prodi Hukum Pidana Islam
Wakil Ketua DPR Saan Mustofa Target RUU Perampasan Aset Akan Selesai Tahun ini
Wagub Lampung Sambut Kunjungan Wamenko Kumham Imipas, Dorong Penguatan Sinergi dalam bidang Hukum
Tak Sekadar Hiburan, Nobar Piala Dunia 2026 di Lampung Jadi Pengungkit Ekonomi UMKM

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 16:44 WIB

Kecelakaan KA Renggut Nyawa Pelajar, Kadishub Lampura : 10 Titik Palang Pintu Sudah Diusulkan

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:10 WIB

Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:06 WIB

Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kamis, 16 Juli 2026 - 14:35 WIB

Kepala BPN Mesuji Hadiri Rakor Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Agraria Antara PPA dan Masyarakat Desa Sungai Cambai

Kamis, 16 Juli 2026 - 12:10 WIB

UIN RIL Resmi Buka Prodi Hukum Pidana Islam

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Sat binmas Polres Mesuji Gelar Sambang Binluh ke Ponpes Al Ghazali

Kamis, 16 Jul 2026 - 15:10 WIB

#indonesiaswasembada

Harris Turino: Kebocoran APBN Akibat Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Kamis, 16 Jul 2026 - 15:06 WIB

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) resmi memperoleh izin penyelenggaraan Program Studi (Prodi) Hukum Pidana Islam (Jinayah) jenjang Sarjana.[De]

#indonesiaswasembada

UIN RIL Resmi Buka Prodi Hukum Pidana Islam

Kamis, 16 Jul 2026 - 12:10 WIB