Mitigasi Megatrush Terus di Konsolidasi Lintas Sektoral

Rabu, 7 Januari 2026 | 05:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila), di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur, Senin (5/1/2026).

Sekdaprov Marindo menyampaikan bahwa ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, maka kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat.

“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Sekda.

Mona Arif Muda sebagai salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan, bahwa pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung. Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi, dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data.

Dekan Fakultas Teknik Unila Ahmad Herison menjelaskan, tujuan utama pengembangan Unila Tsunami Early Warning System (U-TEWS) berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) tersebut bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini.

Baca Juga:  WFH di Kemenimipas Tetap Prioritaskan Produktivitas dan Layanan Digital Optimal

Menurut Ahmad, Inovasi tersebut dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi pengembangan sebagai produk dalam negeri. Selain itu, sistem yang dikembangkan diarahkan untuk tetap terintegrasi dengan BMKG sebagai otoritas resmi penyampai peringatan dini kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan.

Kunjungan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan perangkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan secara berkala di wilayah pesisir dan satuan pendidikan.

Melalui pertemuan ini, Pemprov Lampung menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal alat, tetapi ekosistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh elemen. Ke depan, Pemprov Lampung akan memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan para pemangku kepentingan untuk mematangkan skema kerja sama dan rencana implementasi di lapangan.

Baca Juga:  Sinergi Pemprov, Sekolah, dan Orang Tua Kunci Sukses Sekolah Ramah Anak

Ditemui saat wawancara, sebagai inisiator penguatan mitigasi megathrust di Lampung, Ginta Wiryasenjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megathrust harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Ia menjelaskan, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan dua pendekatan, yakni sensor darat di wilayah pesisir untuk mendeteksi anomali surut air laut, serta sensor laut berbentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut.

“Seluruh data dibaca setiap detik dan terhubung langsung dengan BMKG sebagai otoritas resmi. Ginta menambahkan, teknologi ini tidak hanya lebih terjdaerah dengan biaya berkisar Rp80–300 juta dibandingkan sistem impor yang mencapai lebih dari Rp1 miliar”, sambungnya.

Sejalan dengan itu, Mona Arif Muda menekankan bahwa sistem ini bertujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemahaman zona rawan, jalur evakuasi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana, sehingga mitigasi tidak berhenti pada alat, tetapi benar-benar melindungi keselamatan warga. []


Penulis : Anis


Editor : Anis


Sumber Berita : Lampung Adpim

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Gubernur Buka Festival UMKM dan Pasar 1001 Malam di Lampung Timur
Sempat Jadi Polemik, WNA Bangladesh Sudah Ditangani dan Segera Dideportasi
Rapat BAM DPR RI di Pekanbaru Soroti Sengketa Lahan PT SBP dan Masyarakat Rengat
Pulihkan Keuangan Negara, Kejaksaan Eksekusi Uang Pengganti Rp7,8 Miliar Dalam Perkara Korupsi Tol Terpeka
Polres Mesuji Melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional dilanjutkan pemberian Reward & punishment (PTDH)
Perkuat Sinergi Keamanan, Polsek Simpang Pematang Gelar Apel Sabuk dan Kentongan Kamtibmas Bersama Seluruh Elemen Masyarakat
Polres Mesuji Gelar Jumat Curhat Serta Salurkan Bantuan Sembako Kepada Warga Wiralaga II
Lampung Siap Jadi Tuan Rumah HUT REI ke-54, Dorong Ekonomi Daerah dan Promosi Pariwisata

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 07:27 WIB

Gubernur Buka Festival UMKM dan Pasar 1001 Malam di Lampung Timur

Sabtu, 18 April 2026 - 04:07 WIB

Sempat Jadi Polemik, WNA Bangladesh Sudah Ditangani dan Segera Dideportasi

Jumat, 17 April 2026 - 18:24 WIB

Rapat BAM DPR RI di Pekanbaru Soroti Sengketa Lahan PT SBP dan Masyarakat Rengat

Jumat, 17 April 2026 - 18:21 WIB

Pulihkan Keuangan Negara, Kejaksaan Eksekusi Uang Pengganti Rp7,8 Miliar Dalam Perkara Korupsi Tol Terpeka

Jumat, 17 April 2026 - 18:20 WIB

Polres Mesuji Melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional dilanjutkan pemberian Reward & punishment (PTDH)

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Gubernur Buka Festival UMKM dan Pasar 1001 Malam di Lampung Timur

Sabtu, 18 Apr 2026 - 07:27 WIB

#indonesiaswasembada

Sempat Jadi Polemik, WNA Bangladesh Sudah Ditangani dan Segera Dideportasi

Sabtu, 18 Apr 2026 - 04:07 WIB