BANDAR LAMPUNG-Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemprov Lampung dalam membangun daerah. Langkah ini dinilai strategis mengingat arah kebijakan pembangunan daerah berfokus pada ekonomi masyarakat pedesaan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Acara Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Mirza memaparkan kondisi Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah terpadat di Pulau Sumatra dengan jumlah penduduk mencapai hampir 9,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen masyarakat bermukim di kawasan pedesaan, dan bekerja di sektor pertanian. Meski memiliki banyak potensi komoditas unggulan, masyarakat desa dinilai belum menikmati kemakmuran yang optimal dikarenakan perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan.
“Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sekitar 70 persen perputaran uang yang berada di desa selama ini mengalir ke kota, sementara hanya sekitar 30 persen yang tetap berputar di desa. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan.Padahal, Lampung memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar, mulai dari Singkong, padi, dan jagung dan komoditas unggulan lainnya.
LPM Lahir dari Desa
Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa LPM memiliki keunikan sejarah dan posisi strategis sejak awal pembentukannya sebagai lembaga yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat desa. Menurut Doli, LPM bertindak sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal arah kebijakan pembangunan nasional yang kini semakin berorientasi ke pedesaan.
“Secara historis dan fungsional, LPM lahir untuk berada di tengah masyarakat desa. Posisi LPM bukan sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kepengurusan LPM di tingkat daerah harus membangun komunikasi dan bersinergi baik dengan pemerintah daerah agar program-program pembangunan berjalan maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh warga,” jelasnya.
Selain mengawal program reguler perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, Ketum DPP LPM RI juga mengajak pengurus LPM di daerah untuk aktif berkolaborasi menghadapi isu sosial kritis, seperti mendukung jajaran kepolisian dan TNI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat.[]
Penulis : Romy Agus
Editor : Rudi Alfian
Sumber Berita : Lampung
