Mewakili Gubernur, Sekdaprov Buka Forum Group Discussion IDI di Provinsi Lampung

Senin, 3 April 2023 | 19:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Annisa E

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto membuka acara Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung, di Hotel Emersia, Senin (03/04).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia khususnya Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dan perbaikan. Dan seiring waktu definisi Demokrasi mengalami perubahan bukan hanya keterwakilan melainkan mencakup aspek-aspek baik pemerintahan, ekonomi sosial maupun budaya.

“Jadi semakin sempurna indeks demokrasi ini diukur kita harus semakin siap, artinya semakin menjadi tidak mudah bagi kita,” ucapnya.

Selanjutnya Fahrizal menyampaikan bahwa Forum Group Discussion ini diadakan untuk memperbaiki sistem, Indeks Demokrasi adalah konsekuensi dari kinerja pemerintah Provinsi Lampung, Kinerja yang bagus akan secara otomatis menghasilkan nilai Indeks yang bagus

Baca Juga:  Buron 3 Bulan, DPO Aksi Pengeroyokan di RJU Diringkus Polisi di Bengkel Motor

“Jadi kita bukan memperbaiki potretnya, tetapi memperbaiki kinerjanya sehingga nilainya pun bagus,” lanjut Fahrizal Darminto.

Gubernur mengharapkan kepada seluruh yang hadir dalam Forum Group Discussion agar betul-betul memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang Demokrasi terutama mengenai aspek-aspek apa yang akan dijadikan bahan pembahasan dalam FGD.

“Kita harus sudah sama – sama memahami rambu – rambu, jangan sampai ada PNS yang ikut-ikutan berpolitik seharusnya netral, sehingga ini akan memgurangi nilai indeks demokrasi kita,” tegas Gubernur.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (BPS) Lampung Agung Erianto Juliandono, mengatakan bahwa pada tahun 2021 proses penilaian IDI menggunakan metode baru. Yakni terkait teoritik dengan demokrasi yang lebih luas dengan cara mengurangi porsi ukuran institusi dan melibatkan indikator demokrasi, ekonomi, dan sosial.

“Kami juga menggunakan sumber data resmi seperti koran cetak, portal berita online, dan dokumen/peraturan yang dikeluarkan instansi, ” katanya.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Dana BOS SMAN 1 Abung Selatan, Ada Upaya Membungkam Wartawan

Indeks Demokrasi Indonsia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79.

Terdapat perubahan metode penilaian IDI pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 total ada 28 aspek yang menjadi indikator penilaian. Namun untuk tahun 2021 dan selanjutnya, aspek yang dijadikan penilaian hanya 22 jenis yang termuat dalam tiga aspek yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasistas lembaga demokrasi.

IDI Lampung tahun 2021 yang mencapai 80,18 terdiri dari tiga kompisis nilai, yakni aspek kebebasan 76,64, Aspek kesetaraan 81,82 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi mencapai 81,96.

Hadir dalam acara, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung, Sekretaris Kesbangpol, Sekretaris Dewan, Forum Komunikasi Umat Beragama, Perwakilan Akademisi Universitas Lampung. ##

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Lestari Moerdijat: Dorong Percepatan Pengesahan RUU MHA Menjadi Undang-Undang
Tekan Inflasi Jelang Idul Fitri, Polres Mesuji Gelar Gerakan Pangan Murah di Pasar Simpang Pematang
Kapolres dan Bupati Mesuji Sidak dan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Simpang Pematang Jelang Idul Fitri 1447 H
Pemkab Way Kanan Selenggarakan Bimtek Uji Kompetensi Pejabat Fungsional
Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Monas
Rektor Ajak Keluarga Besar UIN Bangun Kebersamaan dengan Semangat Ber-ISI
Polres Mesuji Siagakan 251 Personil Gabungan di 2 Pos Yan dan 3 Pos PAM dalam OPS Ketupat 2026
Pemprov Lampung dan PWI Perkuat Sinergi Melalui Silaturahmi Ramadan

Berita Terkait

Jumat, 13 Maret 2026 - 16:44 WIB

Lestari Moerdijat: Dorong Percepatan Pengesahan RUU MHA Menjadi Undang-Undang

Jumat, 13 Maret 2026 - 16:18 WIB

Tekan Inflasi Jelang Idul Fitri, Polres Mesuji Gelar Gerakan Pangan Murah di Pasar Simpang Pematang

Jumat, 13 Maret 2026 - 16:04 WIB

Kapolres dan Bupati Mesuji Sidak dan Cek Harga Bahan Pokok di Pasar Simpang Pematang Jelang Idul Fitri 1447 H

Jumat, 13 Maret 2026 - 16:02 WIB

Pemkab Way Kanan Selenggarakan Bimtek Uji Kompetensi Pejabat Fungsional

Jumat, 13 Maret 2026 - 15:26 WIB

Panglima TNI dan Kapolri Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2026 di Monas

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pemkab Way Kanan Selenggarakan Bimtek Uji Kompetensi Pejabat Fungsional

Jumat, 13 Mar 2026 - 16:02 WIB