Metode Penilaian Relatif Ketat, Lampung Raih 2 Penghargaan Kemendagri dan Kementerian PU

JAKARTA — Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih dua penghargaan bergengsi dari kementerian berbeda pada periode yang hampir bersamaan.

Menariknya, capaian ini tidak hanya menonjolkan hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan bagaimana metode penilaian yang ketat, berbasis data, dan multidimensional menjadi landasan Lampung tampil sebagai salah satu daerah terbaik di Indonesia.

Pada acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dan Tempo Media Group di Hotel Borobudur Jakarta (1/12/2025), Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan untuk Kategori Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi (Kelompok Fiskal Tinggi).

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerima penghargaan setelah Lampung mencatat penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,69 persen dan penurunan kedalaman kemiskinan 0,10 persen, melampaui rata-rata provinsi dengan fiskal tinggi.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan metodologi yang dijelaskan oleh Chairul Anam, General Manager Pusat Data Tempo. Penilaian dilakukan dengan kerangka dua kelompok utama, yaitu Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kinerja Akselerasi Program Strategis Nasional.

Metode Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Bobot 50–80%), Penilaian dilakukan melalui komposit dari berbagai indeks nasional, antara lain: Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks SPM, Realisasi Pendapatan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indeks Pencegahan Korupsi (MCP-KPK), Indeks Integritas, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Sementara untuk Metode Penilaian Kinerja Akselerasi Program Strategis Nasional Meliputi indikator penanggulangan kemiskinan, inflasi, akses pendidikan, akses kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan ketimpangan.

Penilaian dibuat lebih adil dengan membagi peserta berdasarkan kapasitas fiskal daerah, termasuk kategori fiskal tinggi di mana Lampung berhasil menjadi yang terbaik.

Selain itu, dalam ajang Sutami Award 2025 yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Auditorium Kementerian PU, Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi Lampung berhasil meraih peringkat pertama kategori Kolaborasi dan Kemitraan Pemerintah Daerah Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA). Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.

Tahun ini, metode penilaian Sutami Award menjadi sorotan karena dirancang semakin komprehensif dan berbasis Integrated Water Resources Management (IWRM). Sistem penilaian difokuskan pada lima komponen utama, masing-masing memiliki indikator teknis yang mengukur efektivitas pengelolaan SDA dari aspek perencanaan hingga dampak ekonomi.

Lima komponen tersebut adalah :

1. Penguatan Perencanaan Terpadu.
Menilai integrasi prinsip IWRM pada RPJMD, Renstra, dan RKPD.
Lampung dinilai menonjol berkat pemetaan rinci potensi dan masalah di setiap DAS, khususnya Mesuji–Sekampung.
2. Perbaikan Manajemen Aset SDA.
Penilaian mencakup digitalisasi aset dan penerapan preventive maintenance.
Lampung telah mulai menerapkan digitalisasi inventaris aset bendungan, embung, dan jaringan irigasi.
3. Mitigasi Banjir dan Kekeringan Berbasis Sains.
Meliputi early warning system banjir–kekeringan, rehabilitasi lahan kritis, dan penguatan vegetasi DAS.
4. Kolaborasi Multi-Pihak.
Aspek ini menjadi keunggulan Lampung melalui kemitraan pemerintah–swasta, perguruan tinggi, LSM, serta masyarakat dalam pengawasan DAS.
5. Penguatan Dampak Ekonomi SDA.
Menilai kontribusi pengelolaan air terhadap produksi pangan, komoditas unggulan, dan industri berbasis air yang berkelanjutan.

Dari hasil evaluasi, empat ruang peningkatan terbesar yang menjadi dasar penilaian, yakni : kolaborasi antar lembaga, efisiensi operasional aset SDA, konservasi DAS, peningkatan efektivitas pengurangan daya rusak air.

Lampung dinilai berhasil memaksimalkan seluruh indikator tersebut, terutama pada aspek kolaborasi lintas sektor yang menjadi alasan utama Lampung meraih penghargaan tertinggi pada kategori ini.

Jika ditarik garis besar, terdapat kesamaan metode penilaian dari dua penghargaan yang diraih Lampung :

1. Berbasis data dan indikator terukur.
2. Menekankan perencanaan strategis dan tata kelola.
3. Mengutamakan efektivitas kolaborasi lintas lembaga.
4. Mengukur dampak nyata terhadap masyarakat dan keberlanjutan.

Dalam konteks Sutami Award, Lampung unggul pada kolaborasi dan tata kelola SDA.
Dalam Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah, Lampung unggul pada pengurangan kemiskinan dan manajemen pemerintahan.

Kedua penghargaan ini menunjukkan bahwa Lampung telah membangun ekosistem pemerintahan yang adaptif, terukur, dan kolaboratif. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama. Penguatan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Lampung. Penghargaan ini adalah milik seluruh pemangku kepentingan.

Melalui metode penilaian yang ketat dan berbasis sains, Lampung membuktikan kapasitasnya sebagai daerah yang mampu memadukan tata kelola, kolaborasi, dan inovasi untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penulis : Desty

Editor : Hadi

Sumber Berita : Pemprov Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya