M Husni Tegaskan Perlunya Payung Hukum Untuk Atasi Masalah Hak Asuh Anak

Senin, 28 Agustus 2023 | 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo 

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, hak asuh anak setelah bercerai merupakan hal yang kerap menjadi masalah utama ketika perceraian terjadi. Menurutnya, perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak mereka.

“Masalah utamanya ketika perkawinan antara warga negara yang berbeda misalnya WNI dengan WNA sekarang pertanyaannya kemana hak asuhnya? Ini yang banyak terjadi aduan misalkan anaknya dibawa bapaknya keluar negeri yang merupakan WNA, disatu sisi bapaknya juga merupakan orang tua berarti berhak juga,” imbuhnya saat rapat dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia di Gedung DPR Jakarta, Senin (28/8/2023).

Baca Juga:  Lampung Matangkan Persiapan Jadi Tuan Rumah Pornas Korpri 2027

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menyampaikan pihaknya akan mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak untuk membahas permasalah tersebut sehingga ditemuka satu solusi yang tepat.

“‘Nanti akan kita Undang Menteri PPPA untuk bersama-sama temukan solusi untuk masalah ini. Saya minta harus segera ada tindak lanjuti dari pertemuan kali ini,” papar Husni.

Seperti yang diketahui, Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia menghadap Komisi VIII DPR untuk meminta perlindungan dan mencari solusi atas permasalah hak asuh anak yang terjadi. Yudi Shaesa Kanin selaku Ketua menilai tidak adanya payung hukum terhadap hak asuh anak hasil pernikahan antara WNI dengan WNA menjadi rentan disalah gunakan.

Baca Juga:  Giring, Raja Juli dan Isyana Mundur, Pertanda PSI Bakal Bubar?

“Banyak sekali pak teman-teman kita disini yang kehilangan anaknya karena dibawa pergi ke luar negeri, apalagi ada yang sampai 3 tahun bahkan sampai sekarang tidak lagi bertemu itu karena tidak adanya payung hukum yang mengatur hak anak terhadap permasalah itu,” sebutnya.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Disnakertrans Kabupaten Mesuji Tegaskan Tidak Ada Program Transmigrasi Baru
Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul
Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*
Houthi Klaim Serang Jalur Pipa Minyak Arab Saudi
Forum Mitra Praja, Lampung Dorong ‘Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh’
Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai Rp 1.300 T

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:29 WIB

Disnakertrans Kabupaten Mesuji Tegaskan Tidak Ada Program Transmigrasi Baru

Kamis, 19 November 2026 - 20:53 WIB

Menko Pangan Resmikan Laboratorium Benih di Lampung Selatan, Dorong Produktivitas Pertanian melalui Bibit Unggul

Kamis, 19 November 2026 - 16:32 WIB

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 November 2026 - 16:27 WIB

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 November 2026 - 15:47 WIB

Ketua TP PKK Lampung Buka Cabor E-Sport Porprov 2026, Ajak Generasi Muda Berprestasi*

Berita Terbaru

Berita Utama

Soal Calon Wapres Pengganti Gibran , Dasco : Suka Makan Pempek 

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:32 WIB

Berita Utama

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang

Kamis, 19 Nov 2026 - 16:27 WIB