Lestari Moerdijat: Butuh Komitmen Bersama Wujudkan Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini

Lestari Moerdijat: Butuh Komitmen Bersama Wujudkan Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini di Masa Kini

JAKARTA – Upaya mewujudkan nilai-nilai yang diperjuangkan RA Kartini di masa kini butuh dukungan dan komitmen bersama, sebagai bagian penentu arah perjalanan bangsa.

“Bagaimana nilai-nilai perjuangan RA Kartini di masa kini dapat betul-betul diwujudkan. Saya kira untuk kebebasan berpikir bagi perempuan saja, rasanya masih jauh dari kenyataan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Hari Kartini: Antara Perayaan Simbolik dan Keberlanjutan Gagasan Emansipasi yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 , Rabu (22/4).

Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 – Penyusun dan Penulis buku Trilogi Kartini), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd. (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia /PGRI), dan Nyi Tri Yuliyanti Setyasari (Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula Retno Pinasti (Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi – Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar) sebagai penanggap.

Menurut Lestari, perlu komitmen bersama yang kuat agar mampu mewujudkan emansipasi perempuan di masa kini.

“Emansipasi itu bukan semata boleh belajar, tetapi juga harus mampu mengantarkan perempuan untuk mewujudkan cita-citanya,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat bahwa pekerjaan rumah untuk mewujudkan nilai-nilai yang diperjuangkan RA Kartini masih sangat banyak.

Terpenting, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat bagi kita, apa saja yang sudah dilakukan untuk menghidupkan dan mewujudkan gagasan RA Kartini di masa kini.

“Bagaimana kita secara bersama menemukan akar masalah yang mampu memangkas kesenjangan gender dan menentukan arah perjalanan bangsa secara bersama,” pungkas Rerie.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Periode 1993-1998 – Penyusun dan Penulis buku Trilogi Kartini, Wardiman Djojonegoro mengungkapkan bahwa peringatan Hari Kartini sejatinya sudah sejak 1915.

Ketika itu, ujar Wardiman, RA Kartini meninggal pada usia 25 tahun dan meninggalkan surat-surat yang ditulis semasa hidupnya.

Sahabat RA Kartini, Abendanon mengumpulkan surat-surat itu untuk ditulis menjadi buku guna dijual dan hasilnya untuk membangun sekolah perempuan agar mandiri.

Akhirnya, tambah dia, tiga sekolah perempuan berhasil dibangun di Semarang, Bogor, dan Yogyakarta.

“Emansipasi di masa itu diperjuangkan dengan meningkatkan harkat perempuan Indonesia melalui mendirikan sekolah,” ujar Wardiman.

Sekarang, ujar Wardiman, upaya peningkatan harkat perempuan ditentukan antara lain dengan berapa banyak partisipasi perempuan di sektor ekonomi, politik, pengembangan sumber daya manusia, dan sektor di luar pendidikan.

“Saat ini, semakin kompleks faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan,” ujar Wardiman.

Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi berpendapat bahwa di Indonesia saat ini mengalami lompatan-lompatan yang luar biasa dalam pemberdayaan perempuan, melalui afirmasi kebijakan.

Pada organisasi PGRI ini, ujar Unifah, tidak ada yang membeda-bedakan dalam memilih ketua organisasi.

Namun, ujar dia, bila tidak ada afirmasi melalui kebijakan, tidak bisa diwujudkan juga perempuan memimpin.

Pada 20 tahun terakhir, ujar Unifah, PGRI di 22 dari 36 provinsi, 30%-nya dipimipin oleh perempuan. Menurut dia, ketua PGRI di tingkat kabupaten/kota mayoritas perempuan.

“Perempuan itu bisa menjadi pemimpin untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama,” ujar Unifah.

Ketika RA Kartini menulis surat yang dikirimkan kepada sahabatnya, menurut dia, sejatinya dia sedang membagikan pemikirannya kepada dunia luar.

Unifah berharap, gagasan RA Kartini dapat terus berkembang agar mampu tercipta kesetaraan yang dicita-citakan.

Ketua Umum Badan Pusat Wanita Tamansiswa Nyi Tri Yuliyanti Setyasari mengungkapkan bahwa emansipasi yang digagas RA Kartini sejatinya dilanjutkan oleh Nyi Hadjar Dewantara, istri pendiri Taman Siswa, Ki Hadjar Dewantara.

Organisasi Wanita Taman Siswa, ujar Nyi Tri Yuliarti, didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Nyi Hadjar Dewantara.

Menurut Nyi Tri Yuliarti, Nyi Hadjar juga berjuang di sektor pendidikan. Ketika itu, tambah dia, Taman Siswa disebut sebagai sekolah liar oleh penjajah Belanda.

Nyi Hadjar menghadapi ancaman itu, ujar Nyi Tri Yuliarti, dengan mengajak para pamong datang ke rumah masyarakat untuk mengajari para siswa di rumah masing-masing.

“Nyi Hadjar Dewantara melawan penjajah Belanda melalui jalan pendidikan dan merupakan salah satu inisiator Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta di tengah kungkungan sosial dari penjajah Belanda,” ujarnya.

Menurut Nyi Tri Yuliarti, emansipasi memberi hak bagi perempuan untuk terus tumbuh sebagai individu dan memberi ruang sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Ketua Dewan Pengurus Forum Pemimpin Redaksi

Retno Pinasti mengira selama ini representasi perempuan di lingkungan kerjanya baik-baik saja.

Namun, tambah dia, setelah dirinya dipercaya menjadi pemimpin, ternyata mayoritas koleganya adalah laki-laki.

Retno berpendapat, kondisi tersebut terjadi karena dipicu oleh pola pikir perempuan itu sendiri. “Dengan bekal pendidikan yang memadai, pola pikir yang menghalangi perempuan menjadi pemimpin akan bisa diatasi,” ujar Retno.

Retno berharap, dengan kemajuan teknologi saat ini akan membuka akses terhadap berbagai informasi, sehingga masyarakat, baik laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya.

Wartawan senior Usman Kansong berpendapat bahwa perjuangan emansipasi dan kesetaraan mestinya dipelopori oleh perempuan sendiri, tidak berharap pada laki-laki.

Hal itu, ujar Usman, bisa dimulai dengan membiasakan menyebut perempuan ketimbang wanita.

Wanita, jelas dia, mengacu pada bahasa Jawa dari kata bisa ditata-tata. Lebih baik memakai kata perempuan yang lebih egaliter.

“Karena dari kata-kata yang egaliter itulah awal mula perjuangan mencapai kesetaraan,” pungkas Usman.(*)

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Desty

Sumber Berita : MPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya