Larang Liput Proyek RSUAM, JMSI Lampung; Pidana!

Sabtu, 17 September 2022 | 20:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Novriwan dan Ketua KPK RI Firli Bahuri

Ahmad Novriwan dan Ketua KPK RI Firli Bahuri

Laporan: Yulizar

BANDARLAMPUNG— Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Ahmad Novriwan meminta aparat penegak hukum memeroses dugaan adanya pihak yang menghalangi kerja-kerja wartawan yang hendak meliput pembangunan di RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM).

“Sesuai Pasal 18, UU No 14 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang yang menghambat dan menghalangi kerja wartawan dapat dipidana,” tandas Anov, panggilan Ahmad Novriwan kepada Poskota Lampung, Sabtu malam (17/9/2022).

Baca Juga:  Dukung Digitalisasi Wilayah, KKN 31 UIN RIL Kembangkan Peta Digital

Anov juga meminta pihak terkait proyek
pembangunan Gedung Perawatan Terpadu RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) untuk menjelaskan dugaan cara-cara premanisme menghadapi wartawan. Apalagi wartawannya sudah mengantongi izin dari pihak RSUDAM, katanya.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot
Masyarakat 8 Desa Minta HGU PT PAL Ditinjau Ulang
Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
Riyono Ingatkan Ancaman Karhutla Bisa Memuncak pada 2027, Minta Mitigasi Sejak Dini
Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional
PSN Swasembada Gula, Bupati Mesuji Dorong Masyarakat Kemitraan Tebu
Kepala BPN Mesuji Hadiri Kunjungan Kerja Dan Silaturrahmi Komisi I DPRD Provinsi Lampung
Galang – Sony Resmi, Berebut Kursi Wabup Way Kanan

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 20:43 WIB

Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot

Rabu, 2 September 2026 - 20:37 WIB

Masyarakat 8 Desa Minta HGU PT PAL Ditinjau Ulang

Rabu, 2 September 2026 - 19:38 WIB

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 2 September 2026 - 18:29 WIB

Riyono Ingatkan Ancaman Karhutla Bisa Memuncak pada 2027, Minta Mitigasi Sejak Dini

Rabu, 2 September 2026 - 18:26 WIB

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Mediasi Tanah; Warga vs PT BTLA Berlangsung Alot

Rabu, 2 Sep 2026 - 20:43 WIB

#indonesiaswasembada

Masyarakat 8 Desa Minta HGU PT PAL Ditinjau Ulang

Rabu, 2 Sep 2026 - 20:37 WIB

#indonesiaswasembada

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 2 Sep 2026 - 19:38 WIB

#indonesiaswasembada

Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 2 Sep 2026 - 18:26 WIB