JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tindak pidana rasuah yang dilakukan para kepala daerah di Indonesia sangat ironis karena tak pernah kapok.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan obat ampuh untuk memberantas korupsi di tanah air.
“KPK (merasa) sangat ironi, bersedih karena di Provinsi Riau ini mungkin sudah yang kelima, di Bengkulu kemarin itu sudah yang ketiga,” ujar Ghufron di Gedung Merah Putih, Rabu (4/12/2024).
Ghufron mengaku bersedih karena tindak pidana korupsi yang terjadi dan melibatkan kepala daerah di Indonesia belum bisa ditangani.
“Jadi hampir berulang-berulang tetapi kita masih belum menemukan obat yang jos untuk memberantas korupsi,” tuturnya.
Ia berharap ke depan tidak akan ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala pemerintah daerah berulang.
Ghufron mengatakan, KPK berharap Indonesia tidak ada korupsi dengan cara-cara memberi pendidikan dan melakukan strategi pencegahan.
“Mudah-mudahan sekali lagi ini yang terakhir untuk Riau untuk di Pekanbaru adanya OTT kembali,” katanya.
Sebelumnya, KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkot Pekanbaru 2024-2025.
Ketiganya, yakni Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM), Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN), dan Plt Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK).
Mereka diduga memotong anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2024.
Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Fidhela Alvita
Sumber Berita : Jakarta
