KPK Menilai Kepala Daerah Tak Pernah Kapok Korupsi

Rabu, 4 Desember 2024 | 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tindak pidana rasuah yang dilakukan para kepala daerah di Indonesia sangat ironis karena tak pernah kapok.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan obat ampuh untuk memberantas korupsi di tanah air.

“KPK (merasa) sangat ironi, bersedih karena di Provinsi Riau ini mungkin sudah yang kelima, di Bengkulu kemarin itu sudah yang ketiga,” ujar Ghufron di Gedung Merah Putih, Rabu (4/12/2024).

Ghufron mengaku bersedih karena tindak pidana korupsi yang terjadi dan melibatkan kepala daerah di Indonesia belum bisa ditangani.

“Jadi hampir berulang-berulang tetapi kita masih belum menemukan obat yang jos untuk memberantas korupsi,” tuturnya.
Ia berharap ke depan tidak akan ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala pemerintah daerah berulang.

Baca Juga:  Film "Dear You" Menghidupkan Budaya China di Asia Tenggara

Ghufron mengatakan, KPK berharap Indonesia tidak ada korupsi dengan cara-cara memberi pendidikan dan melakukan strategi pencegahan.

“Mudah-mudahan sekali lagi ini yang terakhir untuk Riau untuk di Pekanbaru adanya OTT kembali,” katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran di lingkungan Pemkot Pekanbaru 2024-2025.

Ketiganya, yakni Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa (RM), Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution (IPN), dan Plt Kabag Umum Setda Kota Pekanbaru Novin Karmila (NK).

Baca Juga:  Mengenal China Lewat Kaligrafi GBTI

Mereka diduga memotong anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru sejak Juli 2024.
Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Fidhela Alvita


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Sebanyak 186.629 Orang Dewasa Dan 34.961 Anak Di Indonesia Alami Depresi
Bhayangkari Polda Lampung Kunker ke  Mesuji
Sambut APEC 2026, Besok Forum Media Asia Pasifik Dibuka
Wamenkes RI: Pengobatan TBC Lampung No 1 se-Indonesia
Pemprov Lampung-Kejati Perkuat Sinergi
Dekranasda Siapkan Tapis hingga Sulam Usus Andalan ke Nasional
Gubernur Mirza: KDKMP Jadi Penggerak Hilirisasi
Hibah 2026 Lampung Selatan, Pemkab: Penganggaran Mengacu Ketentuan

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 10:05 WIB

Sebanyak 186.629 Orang Dewasa Dan 34.961 Anak Di Indonesia Alami Depresi

Jumat, 4 September 2026 - 22:03 WIB

Bhayangkari Polda Lampung Kunker ke  Mesuji

Jumat, 4 September 2026 - 21:53 WIB

Sambut APEC 2026, Besok Forum Media Asia Pasifik Dibuka

Jumat, 4 September 2026 - 20:52 WIB

Wamenkes RI: Pengobatan TBC Lampung No 1 se-Indonesia

Jumat, 4 September 2026 - 20:49 WIB

Pemprov Lampung-Kejati Perkuat Sinergi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Sebanyak 186.629 Orang Dewasa Dan 34.961 Anak Di Indonesia Alami Depresi

Sabtu, 5 Sep 2026 - 10:05 WIB

Ibu Bhayangkari Polda Lampung Berkunjung ke Mesuji [Nr]

#indonesiaswasembada

Bhayangkari Polda Lampung Kunker ke  Mesuji

Jumat, 4 Sep 2026 - 22:03 WIB

Forum Media ASia Pasifik di TIongkok China, Sambut APEC 2026 [xinhua]

#indonesiaswasembada

Sambut APEC 2026, Besok Forum Media Asia Pasifik Dibuka

Jumat, 4 Sep 2026 - 21:53 WIB

Penanganan TBC Lampung Terbaik Pertama Nasional

#indonesiaswasembada

Wamenkes RI: Pengobatan TBC Lampung No 1 se-Indonesia

Jumat, 4 Sep 2026 - 20:52 WIB

Perkuat Sinergi untuk Lampung Lebih Baik

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung-Kejati Perkuat Sinergi

Jumat, 4 Sep 2026 - 20:49 WIB