Konflik Wadas Tonjolkan Kuasa Pemerintah

Selasa, 15 Februari 2022 | 19:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Anis
JAKARTA-Konflik di desa Wadas Jawa Tengah lebih menonjolkan kuasa pemerintah dibanding pendekatan partisipatif. Ini dikatakan Asrul Sani anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, akhirnya menemui kebuntuan.

“Saya kira pembangunan Bendungan Beder ini bagus, pemanfaatannya banyak. Tapi, bagaimana kemudian mitigasi antara kepentingan yang didasari persepsi masyarakat kontra itu dengan perencanaab pelaksanaan pembangunan itu,” ujar Arsul saat diskusi virtual (15/2).

Asrul menyatakan desa tersebut tidak secara langsung berdampak pada pembangunan Bendungan Bener. Oleh karena, pembangunan bendungan seluas 590 hektare ini lokasinya sejauh 10 kilometer dari Desa Wadas. Di sisi lain, bebatuan andesit yang ada di Desa Wadas akan menjadi sarana penunjang bagi proyek pembangunan yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Baca Juga:  Universitas Peking Bahas Indonesia di Masa Transisi

Karena itu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini mengaku cukup berbaik sangka tatkala ada salah seorang pejabat menteri yang menyebut bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan dalam pengukuran lahan di desa tersebut. Sebab, dalam asumsi Arsul Sani, bisa jadi tanpa kekerasan yang dimaksud tersebut adalah ketidakadaan penembakan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil.

Baca Juga:  Bimtek Review SAKIP, Dorong Kinerja Perangkat Daerah

“Tapi, kalau kita datang ke (Desa Wadas) sana, tentu tidak sesimpel itu kesimpulannya. Apalagi, kalau kekerasan itu diperluas definisinya, ya memang kita temukan. Saya kira juga yang ditayangkan di berbagai media mainstream terutama televisi itu kan semuanya mengambil gambar itu dari sudut pandang berbeda. Pun Komisi III juga sudah datang ke sana untuk mendapatkan data primer langsung dari lokasi,” pungkas Asrul.##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Menhan Israel Ancam Rebut Lebih Banyak Wilayah
Tiongkok Diminati Wisatawan Indonesia
Investasi Hongkong-Tiongkok di Indonesia tembus 17,8 miliar $ AS
Dayabumi dan GEM Kembangkan PLTS 90 MWp di Sulteng
Indonesia Minta Investasi Tiongkok Dukung Hilirisasi
APBD Lampung: Pendapatan Rp7,23 T, Belanja Rp6,93 T
Gubernur Lampung Ajak LPM Berkolaborasi Membangun Daerah
SDABMBK Lampung Utara Percepat Pengadaan Alat Berat

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Menhan Israel Ancam Rebut Lebih Banyak Wilayah

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:20 WIB

Tiongkok Diminati Wisatawan Indonesia

Rabu, 21 Oktober 2026 - 23:11 WIB

Investasi Hongkong-Tiongkok di Indonesia tembus 17,8 miliar $ AS

Rabu, 21 Oktober 2026 - 21:25 WIB

Dayabumi dan GEM Kembangkan PLTS 90 MWp di Sulteng

Rabu, 21 Oktober 2026 - 21:23 WIB

Indonesia Minta Investasi Tiongkok Dukung Hilirisasi

Berita Terbaru

Personel militer Israel melakukan operasi di Kota Qabatiya, sebelah selatan Kota Jenin, Tepi Barat belum lama ini (Xinhua)

Berita Utama

Menhan Israel Ancam Rebut Lebih Banyak Wilayah

Rabu, 21 Okt 2026 - 23:59 WIB

Berita Utama

Tiongkok Diminati Wisatawan Indonesia

Rabu, 21 Okt 2026 - 23:20 WIB

PT Daya Bumi Energi Indonesia (Dayabumi Energi) dan GEM Co., Ltd. menandatangani kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 90 megawatt-peak (MWp) dan sistem penyimpanan energi baterai berkapasitas 40 megawatt-hour (MWh) di kawasan industri Sulawesi Tengah pada 19 Oktober 2026 di Jakarta Selatan. (Xinhua)

Berita Utama

Dayabumi dan GEM Kembangkan PLTS 90 MWp di Sulteng

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:25 WIB

Noor Sona Maesana Mushonnif, staf khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memberi pidato pada acara Dialog Global South: Forum Meja Bundar Tiongkok-Indonesia di Jakarta, 19 Oktober, 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Indonesia Minta Investasi Tiongkok Dukung Hilirisasi

Rabu, 21 Okt 2026 - 21:23 WIB