JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR Pangeran Khairul Saleh menyebut jika adanya pagar laut yang terjadi di pesisir Tangerang yang menjadi polemik dianggap sudah melanggar HAM karena merampas kedaulatan rakyat.
Pasalnya, menurut Pangeran Khairul Saleh ada prinsip-prinsip yang dilanggar karena keberadaan pagar laut tersebut.
“Pagar laut dapat melanggar HAM jika pembangunannya mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak lingkungan, dan membatasi akses terhadap sumber daya laut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan pagar laut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan keberlanjutan lingkungan,” kata Pangeran kepada wartawan, Rabu 22 Januari 2025.
Ditambahkan Pangeran, keberadaan pagar laut tidak hanya berpotensi banyak melanggar aturan tetapi sudah terindikasi melanggar hak asasi manusia bagi masyarakat sekitar dengan pembatasan akses tersebut dan mendegredasi lingkungan, lain hal apabila pagar laut dibangun untuk konservasi dan tentu partsipasi publik dilibatkan sebelum pagar laut itu dibangun.
“Atas akses dan pemanfaatan sumber daya, Pagar laut yang dibangun oleh pihak swasta atau individu dapat membatasi akses masyarakat umum terhadap sumber daya laut, yang merupakan milik bersama,” ujar politikus PAN ini.
Lebih lanjut Legislator dapil Kalsel ini pun menegaskan demi menuntaskan hal tersebut, Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri mitra kami untuk menjelaskan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Rudi
Sumber Berita : Jakarta
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
