KPK OTT Wamenaker Diduga Kasus Pemerasan

Kamis, 21 Agustus 2025 | 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, yang lebih dikenal dengan Noel, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

“Benar (Noel diamankan di) Jakarta,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Noel saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam. Pemeriksaan ini akan menentukan status hukumnya, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau hanya sebatas saksi. Noel diketahui diamankan sejak Rabu malam.

“(Noel) Sudah (di KPK). Rangkaiannya (OTT) dari semalam,” ucap Fitroh.

Baca Juga:  KPK Beri Penghargaan untuk Lampung atas Penguatan Pendidikan Antikorupsi

Adapun Noel diamankan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh.
Diketahui, Sertifikasi K3 merupakan proses memperoleh pengakuan resmi bahwa individu maupun perusahaan telah memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Adapun lisensi K3 dikeluarkan oleh Kemnaker sebagai dokumen resmi yang menegaskan pemenuhan syarat dan standar terkait aspek keselamatan kerja.

Baca Juga:  UGM Lirik Tiongkok Jalin Kerjasama

Lisensi K3 menjadi instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar K3. Dengan memiliki lisensi ini, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi tenaga kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Sementara itu, KPK sebelumnya tengah menyidik kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker. Dalam kasus tersebut, delapan tersangka sudah ditahan dengan nilai pemerasan sepanjang 2019–2024 mencapai Rp53,7 miliar.(*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Hadi


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Pemkab Mesuji dan TNI Bangun Jembatan Garuda Merah Putih di RJU
Elfianah Minta Pelayanan Perizinan di Mesuji Transparan
Uji Coba Prasmanan, SPPG Abung Semuli Sajikan Makanan Hangat
PBB: Israel Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan di Palestina
Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
Pabrik Kelapa ‘FreeNow’, Serap 1000 Tenaga Kerja
Iran Bawa Isu Palestina dalam Penyelesaian Hormuz dan Nuklir
Ratusan Siswa Ramaikan SeAn Olympic Challenge Chapter 2 di Bandar Lampung

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:52 WIB

Pemkab Mesuji dan TNI Bangun Jembatan Garuda Merah Putih di RJU

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:45 WIB

Elfianah Minta Pelayanan Perizinan di Mesuji Transparan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:51 WIB

Uji Coba Prasmanan, SPPG Abung Semuli Sajikan Makanan Hangat

Selasa, 27 Oktober 2026 - 22:16 WIB

PBB: Israel Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan di Palestina

Selasa, 27 Oktober 2026 - 20:22 WIB

Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Berita Terbaru

Berita TNI

Pemkab Mesuji dan TNI Bangun Jembatan Garuda Merah Putih di RJU

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:52 WIB

Berita Utama

Elfianah Minta Pelayanan Perizinan di Mesuji Transparan

Selasa, 27 Okt 2026 - 23:45 WIB

Wabup Lampung Utara Coba Makanan MBG Prasmanan

Berita Utama

Uji Coba Prasmanan, SPPG Abung Semuli Sajikan Makanan Hangat

Selasa, 27 Okt 2026 - 22:51 WIB

Personel pertahanan sipil Palestina memindahkan jenazah seorang korban dari reruntuhan bangunan yang menampung pengungsi Palestina di Gaza City pada 16 September 2026. (Xinhua)

Berita Utama

PBB: Israel Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan di Palestina

Selasa, 27 Okt 2026 - 22:16 WIB

Berita Utama

Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Selasa, 27 Okt 2026 - 20:22 WIB