Komisi IV Minta Pemerintah Seret Pelaku Pemagar Laut ke Jalur Hukum

Kamis, 16 Januari 2025 | 19:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI,  Firman Soebagyo, mendesak agar pemerintah tegas terhadap pelaku pemagaran laut di Pantura Kabupaten Tangerang. Sebab laut adalah kekayaan negara yang harus dilindungi. Bahkan terdapat aturan internasional terkait keberadaan laut yang disepakati secara universal oleh semua negara.

Politisi senior Partai Golkar ini menekankan, dengan adanya berbagai peraturan yang mengikat dan berusaha untuk melindungi eksistensi kekayaan hayati seperti laut, maka siapapun yang mencoba untuk melanggar harus dijerat sesuai hukum yang berlaku.

“Pemagaran laut itu ada aturannya. Laut adalah milik negara, kita punya undang-undang kelautan. Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terikat dengan UNCLOS 1982, itu semua harus ditaati,” tutur Firman Soebagyo, Kamis (16/1/2025).

Baca Juga:  Perangi Narkoba, BNNK Latih Teman Anti Narkotika

Legislator dapil Jatteng III ini pun meminta pemerintah untuk melakukan tindakan terhadap pagar laut di Pantura Tangerang itu. Bahkan menurut Firman, pemerintah harus mencari siapa pelakunya, serta menyeretnya ke jalur hukum.

“Oleh karena itu, siapapun pelakunya baik itu perorangan maupun badan usaha, harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Bagi siapa saja yang tidak memiliki izin dalam melakukan pemagaran laut, wajib diproses secara hukum,” tambah Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.

Terkait instruksi Presiden Prabowo untuk mencabut pagar laut di Tangerang, Firman mengapresiasinya. Ia yakin Prabowo memang akan mendengar aspirasi dari masyarakat terhadap keberadaan pagar laut yang telah membuat sulit kehidupan ribuan nelayan di Pantura Tangerang.

Baca Juga:  Kronologi Temuan Ombudsman soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

“Saya bersyukur kita memiliki pemimpin yang aspiratif dan cepat tanggap terhadap keresahan masyarakat. Apa yang diinstruksikan Pak Presiden Prabowo sudah sepatutnya segera dilaksanakan oleh KKP. Kami Komisi IV DPR RI akan berupaya seoptimal mungkin untuk memastikan agar instruksi ini dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait,” tandas Firman yang juga anggota Baleg DPR ini.##


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Ahmad


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Sinar Matahari Menjadi Listrik, Indonesia Dalam Transisi Hijau
Taekwondoin Indonesia Raih Emas Kategori Cadet U47 Putri di Qatar
SDN Nayu Barat 1 di Surakarta Kampanyekan Stop Karhutla
Fitria Khasanah Bawa ‘Garuda Shield’ Kompetisi di Kartika Cyber Hackathon 2026
Santori Hasan pun Berpulang
Menhan Israel Ancam Rebut Lebih Banyak Wilayah
Tiongkok Diminati Wisatawan Indonesia
Investasi Hongkong-Tiongkok di Indonesia tembus 17,8 miliar $ AS

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 17:47 WIB

Sinar Matahari Menjadi Listrik, Indonesia Dalam Transisi Hijau

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:37 WIB

Taekwondoin Indonesia Raih Emas Kategori Cadet U47 Putri di Qatar

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:27 WIB

SDN Nayu Barat 1 di Surakarta Kampanyekan Stop Karhutla

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:14 WIB

Fitria Khasanah Bawa ‘Garuda Shield’ Kompetisi di Kartika Cyber Hackathon 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:54 WIB

Santori Hasan pun Berpulang

Berita Terbaru

Murid sekolah dasar (SD) terlihat mengenakan masker dan memegang poster bertema kampanye stop kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mereka gambar menggunakan krayon dan pensil warna di SDN Nayu Barat 1, Nusukan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada 21 Oktober 2026. (Xinhua)

Berita Utama

SDN Nayu Barat 1 di Surakarta Kampanyekan Stop Karhutla

Kamis, 22 Okt 2026 - 11:27 WIB

Berita Utama

Santori Hasan pun Berpulang

Kamis, 22 Okt 2026 - 10:54 WIB