Komisi I Tegaskan Strategisnya Kodam Sriwijaya di Selat Malaka

Sabtu, 31 Mei 2025 | 10:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Palembang – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa kunjungan kerja reses Komisi I ke Markas Kodam II/Sriwijaya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan operasional serta memperkuat daya tangkal Kodam II/Sriwijaya sebagai garda terdepan pertahanan di wilayah Sumatera.“Kunjungan ini merupakan implementasi dari Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, di mana Komisi DPR memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini sangat relevan dan mendesak mengingat posisi strategis Sumatera dalam konstelasi geopolitik regional serta perannya sebagai penyangga pembangunan nasional,” ujar Ahmad Heryawan saat memimpin pertemuan Komisi I DPR RI dengan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2025).Ahmad Heryawan menjelaskan bahwa Kodam II/Sriwijaya memegang peran vital sebagai pilar pertahanan nasional di kawasan Sumatera. Wilayah tanggung jawabnya meliputi empat provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung—daerah dengan karakteristik geografis unik, garis pantai panjang, kekayaan sumber daya alam, serta dinamika keamanan yang kompleks.“Pulau Sumatera memiliki posisi sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan menjadi pintu gerbang utama Indonesia. Dengan luas lebih dari 470 ribu kilometer persegi dan populasi lebih dari 58 juta jiwa, wilayah ini memerlukan pengamanan optimal terhadap infrastruktur vital dan kawasan industri strategis guna mendukung pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyoroti pentingnya pengamanan terhadap infrastruktur vital dan kawasan industri strategis, mengingat kontribusi besar Sumatera dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.“Kami ingin memastikan Kodam II/Sriwijaya memiliki kesiapsiagaan operasional yang memadai dalam menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan wilayah Sumatera,” tegas anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat II tersebut.Kunjungan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan oleh Mabes TNI maupun pemerintah pusat demi memperkuat struktur pertahanan nasional di wilayah Sumatera. (afr/aha)


Penulis : Heri Suroyo

Baca Juga:  DPR Pertanyakan soal Alih Fungsi Hutan 1,1 Juta Ha di Jawa

Editor : Hadi


Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Ekonomi Syariah Jadi Pengungkit Pertumbuhan Inklusif
Dandim Way kanan Serahkan Mobil dan Motor Dinas Pendukung Operasional Satuan
PEFINDO Pertahankan Peringkat HKA, Cermin Fondasi Keuangan dan Bisnis yang Solid
Lampung Masuk 5 Besar Nasional ADLGA 2026, Kepemimpinan Digital Sekdaprov Marindo Dinilai ASKOMPSI
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen 
Tim Peneliti Lampung Kaji Model Tata Kelola Sampah Berbasis Pencegahan di Surabaya
Gubernur Mirza Yakinkan APBD Berbasis Kesejahteraan
Messi Gagal Hantarkan Negaranya Juara Dunia 2026
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:38 WIB

Ekonomi Syariah Jadi Pengungkit Pertumbuhan Inklusif

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:20 WIB

Dandim Way kanan Serahkan Mobil dan Motor Dinas Pendukung Operasional Satuan

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:31 WIB

PEFINDO Pertahankan Peringkat HKA, Cermin Fondasi Keuangan dan Bisnis yang Solid

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:23 WIB

Lampung Masuk 5 Besar Nasional ADLGA 2026, Kepemimpinan Digital Sekdaprov Marindo Dinilai ASKOMPSI

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:59 WIB

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen 

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Ekonomi Syariah Jadi Pengungkit Pertumbuhan Inklusif

Selasa, 21 Jul 2026 - 14:38 WIB

#indonesiaswasembada

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen 

Selasa, 21 Jul 2026 - 12:59 WIB