Ketua MPR Respons Positif soal Usulan Peringatan Hari Jadi NKRI 3 April

JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menghadiri halal bihalal dengan keluarga besar Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Jakarta. Pada kesempatan itu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengusulkan agar mosi integral Natsir diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mosi Integral Natsir adalah mosi yang diajukan oleh Mohammad Natsir, seorang tokoh politik Islam dan pemimpin Partai Masyumi, di hadapan parlemen RIS (Republik Indonesia Serikat) pada 3 April 1950.

Tujuannya, mengusulkan agar negara-negara bagian dalam Republik Indonesia Serikat kembali bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Muzani pun respons positif hal tersebut.

“Hari Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda, dua hal ini kita peringati. Yang terlupakan yang baru saja disampaikan kawan-kawan Dewan Dakwah. Mosi integral Natsir menjadi cikal bakal NKRI itu adalah bentuk penyatuan kita menyempurnakan sejarah bangsa kita dari 1928 (sumpah pemuda), 18 Agustus 1945 (penetapan Pancasila sebagai dasar negara), dan kembali ke NKRI (1950),” jelas Muzani.

Muzani menjelaskan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga Mosi Integral Natsir, bentuk negara Indonesia mengalami perubahan beberapa kali. Sampai pada 1949 sistem pemerintahan menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) Namun pada 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan kembali ke NKRI.

“Kenapa kemudian pandangan ini bisa diterima dengan cepat (Pembubaran RIS dan kembali ke NKRI) oleh fraksi-fraksi yang berbeda pandangan politik dan berbeda ideologi ketika itu? karena mereka punya kesamaan pandangan dan kepentingan kenapa kita harus kembali pada NKRI,” jelas Muzani.

Menurut Muzani, jika pada saat itu Indonesia tidak kembali kepada NKRI dan tetap dengan sistem federal RIS, persatuan dan kesatuan mungkin tidak lagi terjadi hari ini.

“Ketika itu jika kita baca referensi, pegelompokan kita dalam bernegara makin jadi atas dasar kedaerahan. Sebagai orang yang nemiliki visi ke depan tentang Indonesia, Natsir melihat kalau bentuk negara federal ini diteruskan ada bahaya dan ancamannya bagi masa depan bangsa ini, apa bahayanya? Yakni persatuan yang kita cita-citakan dalam berngera, dalam merah putih, dalam NKRI, bisa rusak dan terpecah belah,” ujar Sekjen Gerindra itu.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya