Ketua DPRD Lampung Dukung Upaya Menteri Perdagangan Dalam Menekan Biaya Pajak Ekspor Nanas di Eropa

Sabtu, 4 Maret 2023 | 19:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Vina

Bandar Lampung – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mingrum Gumay SH,. MH mendukung upaya Menteri Perdagangan Zulkfli Hasan (Zulhas) dalam menekan biaya pajak ekspor nanas di Eropa yang mencapai hingga 58%. Sabtu, (04/03)

Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay SH., MH menyebutkan bahwa usaha yang dilakukan oleh PT Great Giant Peneaple (GGP) di Lampung merupakan perusahaan yang melakukan kolaborasi dengan petani yang ada di lampung, sehingga pemerintah melalui lembaga DPRD Lampung sudah seyogyanya mendukung upaya-upaya yang harus ditempuh untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan bisnisnya.

“ Sepanjang korporasi atau perusahaan itu memiliki nilai asas manfaatnya yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, kita harus mendukung dan menjaga agar stabilitasnya bisnisnya tidak terganggu, kemitraannya sudah banyak dengan petani bahkan sudah puluhan ribu masyarakat lampung yang menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut, jadi ya pemerintah harus hadir untuk berikan solusi yang cepat, tepat dan terarah “ Ujar Mingrum

Baca Juga:  'Ditipikorisasi' Kasus Tanah Kemenag, Memilih Curhat ke DPR RI

Kader Senior PDI Perjuangan Lampung ini juga menjelaskan bahwa GGPC telah banyak memberikan kontribusi untuk Provinsi Lampung melalui kemitraan yang dibangun disejumlah daerah.

“ Kemitraan yang dibangun bukan profit orientied saja, bahkan saya pernah cek ke lapangan dan berdiskusi dengan petani binaan GGPC mereka mengakui diberikan pelatihan, ilmu serta bibit yang terbaik dan mereka tidak dipaksa memberikan hasil panennya kepada GGPC, mudahnya tidak ada keterikatan yang dibuat , seperti itu “ Ungkap Mingrum

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkfli Hasan (Zulhas), mengunjungi PT Great Giant Peneaple (GGP) Lampung Tengah, Jumat (03/3/23). Dirinya mengaku baru mendapatkan informasi bahwa ekspor pajak GGP mencapai 16% sampai 58% di Eropa.

Baca Juga:  Bupati Egi Perkuat Komitmen Lampung Selatan Cegah Korupsi

Menurut Zulhas, pihaknya akan secepatnya memanggil duta besar negara terkait untuk ditanyakan guna mencari solusi terbaik agar tidak memberatkan perusahaan.

“Baru tadi mendapatkan laporan bahwa GGP kena pajak pengirim ekspor nanas 16% di negara Eropa, bahkan di Turki 58%, Korea Selatan 30%,” katanya di sela kunjungan ke GGP

Terpisah, Direktur Coorporate Affair PT. GGP Willy mengaku keberatan dan sulit untuk diterima dengan kondisi pajak di eropa cukup tinggi.

“ Kita diperlakukan dengan pajak 16%, di negara Eropa sudah berjalan 15 tahun lebih. Namun dengan pajak tinggi, kita masih kuasai perdagangan nanas 23%, apa lagi bila nantinya bisa seperti Philipina yang bisa diberlakukan pajak 0% “ katanya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran
Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026
Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon
SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok
PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi
Lampung 2045 dan Ekonomi Rente
Konflik Agraria TNI AU-Masyarakat Bakung, Ini Kesepakatan Masyarakat 3 Kampung dan Pemerintah
Pemerintah Fasilitasi Konflik Agraria Masyarakat Bakung

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:58 WIB

Dugaan Kegiatan Fiktif Disparbud Lampung Utara Mencuat, Oknum Kasubbag Disebut Kuasai Pengelolaan Anggaran

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:38 WIB

PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Catat, Ini Syarat Bedah Rumah ala Kementerian PKP 2026

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:42 WIB

#indonesiaswasembada

Kementerian PKP, Dukung Lingkungan Hijau, Satu Rumah Satu Pohon

Jumat, 8 Mei 2026 - 13:30 WIB

#indonesiaswasembada

SPMB SMA/SMK Gak Ada “Titip-Titipan” Apalagi Sogok Menyogok

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:48 WIB

#indonesiaswasembada

PP IPPNU Rapimnas di Lampung, Wagub: Pemprov Siap Fasilitasi

Jumat, 8 Mei 2026 - 11:38 WIB