Kerja Erick Thohir Konkret, Aktivitas Turun Ke Bawah Tidak Masalah

Rabu, 18 Mei 2022 | 18:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua Gerakan Reformasi Politik Andrianto menganggap aktivitas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang sering turun menemui masyarakat di berbagai daerah tidaklah salah, sebab hal tersebut berkaitan erat dengan kerja-kerja Kementerian BUMN.

Hal itu dikatakan Andrianto merespon tudingan miring terhadap aktivitas para menteri yang katanya ‘narsis’ karena sering turun ke daerah untuk mendengar dan mengetahui langsung masalah yang dihadapi masyarakat.

“Gak apa-apa,” kata Adrianto saat dihubungi pada, Rabu (18/5).

Dikatakan Adrianto, kunjungan mantan Presiden Inter Milan ke daerah itu harus dilihat sebagai kerja-kerja Erick yang tengah berusaha memperbaiki kinerja perusahaan plat merah yang pada Pandemi Covid-19 ini mengalami masalah.

Baca Juga:  14 Juli 2026 MPLS Sekolah Rakyat Kota Baru

“Image publik akan negatif bila Erick muncul dalam event yg tidak berkorelasi dengan BUMN,” ucapnya.

Hal itu, kata Adrianto karena ada beberapa perusahan BUMN yang mengalami kerugian hingga Erick Thohir perlu turun gunung dan kerja keras dalam menyelamatkan perusahan-perusahan tersebut.

“Erick memang harus fokus urus BUMN, karena BUMN sedang alami keguncangan yang maha berat. Beban yang berat dampak pandemi Covid tentu pengaruh terhadap kinerja BUMN,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen Koordinator Nasional (Kornas Jokowi) Akhrom Saleh mengatakan dari sisi kinerja Erick Thohir yang dikenal sebagai Menteri andalan Presiden Jokowi itu memiliki kinerja yang cukup baik.

Akhrom mengakui kinerja Erick Thohir yang mampu membuat terobosan dengan merampingkan jumlah perusahaan plat merah agar efektif dan efisien dalam mengelola perusahaan negara.

Baca Juga:  Salah Satu Cara Genjot Perolehan PAD

“Saya kira harus objektif juga kalau untuk kinerja ya saya kira baik ya, untuk kinerjanya misalnya dia bisa merampingkan BUMN yang tidak produktif,” ucapnya.

Akrom juga menilai Erick berani menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dalam tubuh BUMN yang selama ini hampir tidak pernah tersentuh hukum.

“Membuka persoalan-persoalan korupsi yang selama ini yang hampir diabaikan, di masanya Pak Erick bisa dibuka dan bisa dibersihkan artinya saya juga harus objektif, kalau kerja-kerja Pak Erick memang sampai hari ini ya konkret.” Ungkap Akhrom. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair
JMSI Lampung Hadiri Pengukuhan FPK, FKUB, dan FKDM
Gubernur Mirza Dorong Peran Bidan Perkuat Deteksi Dini Kanker Serviks di Lampung

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Juli 2026 - 00:02 WIB

Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung

Selasa, 7 Juli 2026 - 23:57 WIB

Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB