Kepemimpinan tidak Melekat pada Gender

Sabtu, 29 Juli 2023 | 20:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kepemimpinan perempuan di Indonesia bukan hal baru. Sejarah mencatat di masa kerajaan Nusantara dan Kemerdekaan Indonesia, peran perempuan sangat besar, karena kepemimpinan sejatinya melekat pada person bukan gender.

“Berdasarkan catatan sejarah bangsa ini, sesungguhnya perempuan Indonesia memiliki potensi yang melekat sebagai pemimpin,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Jumat (28/7).

Pernyataan itu disampaikan Lestari saat menjadi pembicara kunci secara daring pada acara Indonesia Most Powerful Women Awards 2023 bertema Leadership Beyond Gender yang digelar Herstory. co.id, Kamis (27/7).

Menurut Lestari, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, hadir para
pemimpin seperti Ratu Shima (Kalingga), Ratu Kalinyamat (Jepara), Sultanah Safiatuddin
(Aceh), Ratu Boki (Ternate), dan pemimpin zaman kerajaan lainnya. Mereka memiliki kemampuan melawan penjajah, bahkan mengubah peradaban.

Baca Juga:  Marindo: Nilai Pancasila Harus Jadi Landasan Pembangunan

Demikian juga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejumlah perempuan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional karena mampu memimpin kelompok masyarakat di daerah tertentu untuk memerangi penjajah. Seperti antara lain, Laksamana Malahayati, Martha Christina Tiahahu, dan Raden Ajeng Kartini.

Menurut Rerie, distorsi tentang peran perempuan Indonesia, kemungkinan terjadi pada periode kolonialisasi dengan konsekuensi asimilasi nilai dan akulturasi budaya. Perempuan pun didaulat hanya berurusan dengan hal-hal domestik.

Akibatnya, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pandangan pada kepemimpinan perempuan Indonesia dalam catatan sejarah berbeda dengan kondisi saat ini. Sejumlah tantangan pun muncul, terutama terkait anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua.

Baca Juga:  Jambore Nasional PPAJI, Spirit of Krakatoa

Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dibutuhkan inisiatif individual dan komunal untuk menyudahi tantangan paradigma pemikiran, tendensi dan habitus publik yang memandang perempuan sebagai warga kelas dua.

“Bagaimana kita bisa kembali pada semangat kepemimpinan perempuan warisan sejarah Nusantara agar setiap individu punya kesempatan yang sama? Perubahan itu harus dimulai dari perubahan pola pikir,” tegas Rerie.

Mengutip buku berjudul Leadership Beyond Gender: Transcend Limiting Mindsets to
Become a More Engaging Leader, karya Valencia Ray (2013), ujar Rerie, sejatinya visi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak memiliki gender dan tidak terbatas.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Raperda APBD Lampung 2027, Fokus Belanja Prioritas dan Pelayanan Publik
Menhan AS Diam-diam Temui Netanyahu
Didukung Trump, Dilawan Inggris dan Belanda, Netanyahu Diujung Tanduk
Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC
Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan 
Klarifikasi PT BTB Terkait Kebakaran Disekitar KM 132
KMP Batu Mandi Terbakar di Perairan Merak
WFP PBB Pangkas Bantuan untuk 500.000 Orang di Gaza

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 06:49 WIB

Raperda APBD Lampung 2027, Fokus Belanja Prioritas dan Pelayanan Publik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:16 WIB

Menhan AS Diam-diam Temui Netanyahu

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:14 WIB

Didukung Trump, Dilawan Inggris dan Belanda, Netanyahu Diujung Tanduk

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:41 WIB

Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:33 WIB

Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan 

Berita Terbaru

Berita Utama

Menhan AS Diam-diam Temui Netanyahu

Selasa, 20 Okt 2026 - 19:16 WIB

Berita Utama

Wagub Jihan Nurlela Minta Percepatan Penanggulangan TBC

Selasa, 20 Okt 2026 - 18:41 WIB

Sekjen PBB dan Prabowo di Hambalang [Sekneg]

Berita Utama

Sekjen PBB Serukan Reformasi Dewan Keamanan 

Selasa, 20 Okt 2026 - 18:33 WIB