Kepemimpinan tidak Melekat pada Gender

Sabtu, 29 Juli 2023 | 20:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kepemimpinan perempuan di Indonesia bukan hal baru. Sejarah mencatat di masa kerajaan Nusantara dan Kemerdekaan Indonesia, peran perempuan sangat besar, karena kepemimpinan sejatinya melekat pada person bukan gender.

“Berdasarkan catatan sejarah bangsa ini, sesungguhnya perempuan Indonesia memiliki potensi yang melekat sebagai pemimpin,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Jumat (28/7).

Pernyataan itu disampaikan Lestari saat menjadi pembicara kunci secara daring pada acara Indonesia Most Powerful Women Awards 2023 bertema Leadership Beyond Gender yang digelar Herstory. co.id, Kamis (27/7).

Menurut Lestari, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, hadir para
pemimpin seperti Ratu Shima (Kalingga), Ratu Kalinyamat (Jepara), Sultanah Safiatuddin
(Aceh), Ratu Boki (Ternate), dan pemimpin zaman kerajaan lainnya. Mereka memiliki kemampuan melawan penjajah, bahkan mengubah peradaban.

Baca Juga:  Lestari Moerdijat: Hasil Riset Harus Tingkatkan Kesejahteraan

Demikian juga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejumlah perempuan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional karena mampu memimpin kelompok masyarakat di daerah tertentu untuk memerangi penjajah. Seperti antara lain, Laksamana Malahayati, Martha Christina Tiahahu, dan Raden Ajeng Kartini.

Menurut Rerie, distorsi tentang peran perempuan Indonesia, kemungkinan terjadi pada periode kolonialisasi dengan konsekuensi asimilasi nilai dan akulturasi budaya. Perempuan pun didaulat hanya berurusan dengan hal-hal domestik.

Akibatnya, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pandangan pada kepemimpinan perempuan Indonesia dalam catatan sejarah berbeda dengan kondisi saat ini. Sejumlah tantangan pun muncul, terutama terkait anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua.

Baca Juga:  MPR : Pelayanan Haji 2026 Harus Maksimal

Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dibutuhkan inisiatif individual dan komunal untuk menyudahi tantangan paradigma pemikiran, tendensi dan habitus publik yang memandang perempuan sebagai warga kelas dua.

“Bagaimana kita bisa kembali pada semangat kepemimpinan perempuan warisan sejarah Nusantara agar setiap individu punya kesempatan yang sama? Perubahan itu harus dimulai dari perubahan pola pikir,” tegas Rerie.

Mengutip buku berjudul Leadership Beyond Gender: Transcend Limiting Mindsets to
Become a More Engaging Leader, karya Valencia Ray (2013), ujar Rerie, sejatinya visi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak memiliki gender dan tidak terbatas.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK
Jelang Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Lampung Minta Disdik dan Kemenag Maksimalkan Sosialisasi dan Patuhi Aturan
Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak
Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026
DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera
Hadapi El Nino, Lampung Perkuat Mitigasi dan Penyuluh Pertanian
HAJI 2026: Rieke Apresiasi Layanan Jamaah Lansia 
Kasum TNI Periksa 25 Kontainer Hasil Tangkapan AL di Batam

Berita Terkait

Jumat, 29 Mei 2026 - 20:52 WIB

Konsistensi Satu Dekade, Lampung Selatan Kembali Pertahankan Opini WTP ke-10 dari BPK

Jumat, 29 Mei 2026 - 11:43 WIB

Jelang Penerimaan Murid Baru, Ombudsman Lampung Minta Disdik dan Kemenag Maksimalkan Sosialisasi dan Patuhi Aturan

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:14 WIB

Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:26 WIB

Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:17 WIB

DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Hukum Harus Tegak: Aparat Melanggar, Negara Wajib Bertindak

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:14 WIB

#indonesiaswasembada

Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:26 WIB

#indonesiaswasembada

DPR Marah, Tuding Kemenkeu tak Serius Tangani Bencana Sumatera

Kamis, 28 Mei 2026 - 20:17 WIB