Kepemimpinan tidak Melekat pada Gender

Sabtu, 29 Juli 2023 | 20:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Kepemimpinan perempuan di Indonesia bukan hal baru. Sejarah mencatat di masa kerajaan Nusantara dan Kemerdekaan Indonesia, peran perempuan sangat besar, karena kepemimpinan sejatinya melekat pada person bukan gender.

“Berdasarkan catatan sejarah bangsa ini, sesungguhnya perempuan Indonesia memiliki potensi yang melekat sebagai pemimpin,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Jumat (28/7).

Pernyataan itu disampaikan Lestari saat menjadi pembicara kunci secara daring pada acara Indonesia Most Powerful Women Awards 2023 bertema Leadership Beyond Gender yang digelar Herstory. co.id, Kamis (27/7).

Menurut Lestari, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara, hadir para
pemimpin seperti Ratu Shima (Kalingga), Ratu Kalinyamat (Jepara), Sultanah Safiatuddin
(Aceh), Ratu Boki (Ternate), dan pemimpin zaman kerajaan lainnya. Mereka memiliki kemampuan melawan penjajah, bahkan mengubah peradaban.

Baca Juga:  Silaturahmi Pimpinan MPR Ke Mahkamah Konstitusi Bahas Sidang Tahunan Dan Tafsir Konstitusi

Demikian juga, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, sejumlah perempuan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional karena mampu memimpin kelompok masyarakat di daerah tertentu untuk memerangi penjajah. Seperti antara lain, Laksamana Malahayati, Martha Christina Tiahahu, dan Raden Ajeng Kartini.

Menurut Rerie, distorsi tentang peran perempuan Indonesia, kemungkinan terjadi pada periode kolonialisasi dengan konsekuensi asimilasi nilai dan akulturasi budaya. Perempuan pun didaulat hanya berurusan dengan hal-hal domestik.

Akibatnya, ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, pandangan pada kepemimpinan perempuan Indonesia dalam catatan sejarah berbeda dengan kondisi saat ini. Sejumlah tantangan pun muncul, terutama terkait anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua.

Baca Juga:  Wagub Jihan-Yayasan BoemiKita dan GGGI Indonesia, Bahas Optimalisasi Pengelolaan Sampah

Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dibutuhkan inisiatif individual dan komunal untuk menyudahi tantangan paradigma pemikiran, tendensi dan habitus publik yang memandang perempuan sebagai warga kelas dua.

“Bagaimana kita bisa kembali pada semangat kepemimpinan perempuan warisan sejarah Nusantara agar setiap individu punya kesempatan yang sama? Perubahan itu harus dimulai dari perubahan pola pikir,” tegas Rerie.

Mengutip buku berjudul Leadership Beyond Gender: Transcend Limiting Mindsets to
Become a More Engaging Leader, karya Valencia Ray (2013), ujar Rerie, sejatinya visi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak memiliki gender dan tidak terbatas.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Ekonomi Syariah Jadi Pengungkit Pertumbuhan Inklusif
Dandim Way kanan Serahkan Mobil dan Motor Dinas Pendukung Operasional Satuan
PEFINDO Pertahankan Peringkat HKA, Cermin Fondasi Keuangan dan Bisnis yang Solid
Lampung Masuk 5 Besar Nasional ADLGA 2026, Kepemimpinan Digital Sekdaprov Marindo Dinilai ASKOMPSI
Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen 
Tim Peneliti Lampung Kaji Model Tata Kelola Sampah Berbasis Pencegahan di Surabaya
Gubernur Mirza Yakinkan APBD Berbasis Kesejahteraan
Messi Gagal Hantarkan Negaranya Juara Dunia 2026

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:38 WIB

Ekonomi Syariah Jadi Pengungkit Pertumbuhan Inklusif

Selasa, 21 Juli 2026 - 14:20 WIB

Dandim Way kanan Serahkan Mobil dan Motor Dinas Pendukung Operasional Satuan

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:31 WIB

PEFINDO Pertahankan Peringkat HKA, Cermin Fondasi Keuangan dan Bisnis yang Solid

Selasa, 21 Juli 2026 - 13:23 WIB

Lampung Masuk 5 Besar Nasional ADLGA 2026, Kepemimpinan Digital Sekdaprov Marindo Dinilai ASKOMPSI

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:59 WIB

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen 

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Ekonomi Syariah Jadi Pengungkit Pertumbuhan Inklusif

Selasa, 21 Jul 2026 - 14:38 WIB

#indonesiaswasembada

Badan Khusus Pengelola Aset Rampasan Butuh Dewan Pengawas Independen 

Selasa, 21 Jul 2026 - 12:59 WIB