Kenapa Bukan Parpol Yang Diberi WIUPK!?

Senin, 3 Juni 2024 | 11:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULIT saya membayangkan situasi bangsa hari ini. Kerusakan terjadi di semua sendi kehidupan bangsa ini. Kebijakan saling tumpah tindih. Tubrukan kepentingan tak pernah bisa dihindari. Hampir kebijakan yang dikeluarkan “beraroma” menguntungkan sebahagian pihak. Pihak lain merasa dirugikan. Dan itu terus terjadi. Kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kemudian menjadi kebijakan baru. Kebijakan yang diambil Presiden Jokowi menjelang akhir-akhir masa jabatan. Yang tidak bisa di fahami reasoningnya.

Menurut nalar saya, ormas adalah sub sistem dalam ketata negaraan bangsa ini. Dan memang harus menjadi perhatian negara. Sementara, penentu kebijakan adalah organisasi partai politik dan dunia usaha yang harus menjadi perhatian lebih besar. Karena partai politik lah yang hari ini menjadi garda terdepan dari perbaikan bangsa ini. Carut marutnya wajah bangsa ini lebih di sebabkan partai politik sebagai produsen politikus yang mangkal di Senayan dan gedung dewan di daerah disemua tingkatan.

Di gedung dewan itulah kebijakan yang baik, kebijakan yang berbau ‘persengkongkolan’ terjadi. Baik dikarenakan kepentingan politik, jabatan dan tempat-tempat lain. Ujung-ujungnya uang!. Akibatnya kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia abai. Karena tidak sedikit dari mereka berfikiran, kepentingan rakyat selesai pasca ‘bayar membayar’ suara saat pemilu dan pemilukada berlangsung. Kebaikan, kedekatan kembali terjadi, manakala politik lima tahunan berulang. Sementara lebijakan lima tahunan penuh dengan muatan yang beragam dan campur aduk. Antara maslahah dan mafsadat nya sulit diukur.

Baca Juga:  Mardani : Gibran Niat Mundur, Tidak Hentikan Proses Penggunaan HMP

Berangkat dari fenomena itu, sudah sepatutnya menurut saya WIUPK diberikan kepada organisasi sosial politik-organisasi politik-partai politik. Kenyakinan saya, usaha yang diberikan akan memberikan kesehatan bagi partai, kesehatan bagi individu-individu yang berpartai. Pemerintah tidak lagi perlu mensubsidi atau membayar-mengganti perolehan suara partai dengaan APBN. Partai berdikari, partai punya tenaga kerja, partai memiliki dana sosial, partai memiliki tanggungjawab besar menyumbang pajak, partai tidak lagi memungut dana calon gubernur dan bupati serta walikota. Dan partai berkewajiban membina ormas keagamaan yang berafilisi dan tidak berafiliasi dengannya.

Baca Juga:  Rotasi Besar-Besaran di Pemkot Bandar Lampung, Ini Daftar Pejabat Baru

Partai dengan leluasa mengelola rumahnya sendiri. Pemerintah dapat wajib menerapkan kebijakan secara konsisten kepada Badan Usaha Milik Partai. Pemberian WIUPK kepada ormas secara prioritas adalah sesuatu yang menurut hemat saya kurang tepat-walaupun pemerintah serius dan dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah.Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP 25/2024 ditetapkan dan diberlakukan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024. 

Dan secara spesifik tercantum dalam Pasal 83A PP 25/2024. Pasal itu menyebutkan WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)

Mudah-mudahan jadi renungan bersama untuk Indonesia lebih baik!. Tabik.##


Penulis : Anis


Editor : Nara J Adkar


Sumber Berita : Anis Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang
Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana
Jalin Komunikasi dan Sinergitas, Kadis Kominfo Mesuji Rangkul Organisasi Pers
Trump: Bertemu Xi dan Putin adalah Pertemuan Paling Bersejarah
Jeni Sumbang Emas Biliar Buat Lampung Selatan
PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta
Porprov X, Pesawaran Raih Emas Pertama dari Catur
Jakarta, Bandung, dan Malang World Cinema 2026, Hadirkan 207 Karya dari 69 Negara

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 22:05 WIB

​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang

Sabtu, 21 November 2026 - 22:00 WIB

Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana

Sabtu, 21 November 2026 - 21:56 WIB

Jalin Komunikasi dan Sinergitas, Kadis Kominfo Mesuji Rangkul Organisasi Pers

Sabtu, 21 November 2026 - 18:51 WIB

Trump: Bertemu Xi dan Putin adalah Pertemuan Paling Bersejarah

Sabtu, 21 November 2026 - 17:25 WIB

Jeni Sumbang Emas Biliar Buat Lampung Selatan

Berita Terbaru

Berita Utama

Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana

Sabtu, 21 Nov 2026 - 22:00 WIB


Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan tingkat tinggi Tiongkok-Rusia-Amerika Serikat (AS) bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump di Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok selatan, pada 19 November 2026. (Xinhua/Yan Yan)

APEC 2026 Shenzhen

Trump: Bertemu Xi dan Putin adalah Pertemuan Paling Bersejarah

Sabtu, 21 Nov 2026 - 18:51 WIB

Berita Utama

Jeni Sumbang Emas Biliar Buat Lampung Selatan

Sabtu, 21 Nov 2026 - 17:25 WIB