Kenapa Bukan Parpol Yang Diberi WIUPK!?

Senin, 3 Juni 2024 | 11:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULIT saya membayangkan situasi bangsa hari ini. Kerusakan terjadi di semua sendi kehidupan bangsa ini. Kebijakan saling tumpah tindih. Tubrukan kepentingan tak pernah bisa dihindari. Hampir kebijakan yang dikeluarkan “beraroma” menguntungkan sebahagian pihak. Pihak lain merasa dirugikan. Dan itu terus terjadi. Kebijakan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kemudian menjadi kebijakan baru. Kebijakan yang diambil Presiden Jokowi menjelang akhir-akhir masa jabatan. Yang tidak bisa di fahami reasoningnya.

Menurut nalar saya, ormas adalah sub sistem dalam ketata negaraan bangsa ini. Dan memang harus menjadi perhatian negara. Sementara, penentu kebijakan adalah organisasi partai politik dan dunia usaha yang harus menjadi perhatian lebih besar. Karena partai politik lah yang hari ini menjadi garda terdepan dari perbaikan bangsa ini. Carut marutnya wajah bangsa ini lebih di sebabkan partai politik sebagai produsen politikus yang mangkal di Senayan dan gedung dewan di daerah disemua tingkatan.

Di gedung dewan itulah kebijakan yang baik, kebijakan yang berbau ‘persengkongkolan’ terjadi. Baik dikarenakan kepentingan politik, jabatan dan tempat-tempat lain. Ujung-ujungnya uang!. Akibatnya kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia abai. Karena tidak sedikit dari mereka berfikiran, kepentingan rakyat selesai pasca ‘bayar membayar’ suara saat pemilu dan pemilukada berlangsung. Kebaikan, kedekatan kembali terjadi, manakala politik lima tahunan berulang. Sementara lebijakan lima tahunan penuh dengan muatan yang beragam dan campur aduk. Antara maslahah dan mafsadat nya sulit diukur.

Baca Juga:  Tinjau Kampung Nelayan Krui, Wagub Jihan Dorong Ekonomi Pesisir

Berangkat dari fenomena itu, sudah sepatutnya menurut saya WIUPK diberikan kepada organisasi sosial politik-organisasi politik-partai politik. Kenyakinan saya, usaha yang diberikan akan memberikan kesehatan bagi partai, kesehatan bagi individu-individu yang berpartai. Pemerintah tidak lagi perlu mensubsidi atau membayar-mengganti perolehan suara partai dengaan APBN. Partai berdikari, partai punya tenaga kerja, partai memiliki dana sosial, partai memiliki tanggungjawab besar menyumbang pajak, partai tidak lagi memungut dana calon gubernur dan bupati serta walikota. Dan partai berkewajiban membina ormas keagamaan yang berafilisi dan tidak berafiliasi dengannya.

Baca Juga:  Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Partai dengan leluasa mengelola rumahnya sendiri. Pemerintah dapat wajib menerapkan kebijakan secara konsisten kepada Badan Usaha Milik Partai. Pemberian WIUPK kepada ormas secara prioritas adalah sesuatu yang menurut hemat saya kurang tepat-walaupun pemerintah serius dan dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah.Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. PP 25/2024 ditetapkan dan diberlakukan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024. 

Dan secara spesifik tercantum dalam Pasal 83A PP 25/2024. Pasal itu menyebutkan WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B)

Mudah-mudahan jadi renungan bersama untuk Indonesia lebih baik!. Tabik.##


Penulis : Anis


Editor : Nara J Adkar


Sumber Berita : Anis Lampung

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Chery Perkenalkan TIGGO V, SUV untuk Pasar Indonesia
Iran Sasar Pangkalan Militer AS di Kuwait
Tekhnologi Informasi Tiongkok Kini Sentuh ‘6G’
Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza
Lagi, Israel Tembaki Warga Palestina, 6 Tewas
Dekranasda Lampung Buka Peluang Wastra Lokal Tembus Pasar Fesyen Nasional hingga Mancanegara
Dorong Pembentukan UU Obligasi Daerah, Mekeng Bidik Sembilan Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota
Riyono Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten: Jangan Korbankan Kelestarian Alam

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:48 WIB

Chery Perkenalkan TIGGO V, SUV untuk Pasar Indonesia

Rabu, 18 November 2026 - 22:54 WIB

Iran Sasar Pangkalan Militer AS di Kuwait

Rabu, 18 November 2026 - 21:02 WIB

Tekhnologi Informasi Tiongkok Kini Sentuh ‘6G’

Rabu, 18 November 2026 - 21:00 WIB

Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza

Rabu, 18 November 2026 - 20:56 WIB

Lagi, Israel Tembaki Warga Palestina, 6 Tewas

Berita Terbaru

Foto dokumentasi ini menunjukkan TIGGO V yang diperkenalkan Chery untuk pasar Indonesia. (Chery Indonesia/Xinhua)

Berita Utama

Chery Perkenalkan TIGGO V, SUV untuk Pasar Indonesia

Rabu, 18 Nov 2026 - 23:48 WIB


Sebuah rudal darat-ke-udara Iran diluncurkan dalam sebuah latihan militer di lokasi yang dirahasiakan di Iran, pada 14 November 2012. (Xinhua/Majid Asgaripour)

Berita Utama

Iran Sasar Pangkalan Militer AS di Kuwait

Rabu, 18 Nov 2026 - 22:54 WIB


Foto yang diabadikan pada 6 November 2026 ini menunjukkan purwarupa terminal 6G Qualcomm yang diluncurkan perdana secara global dalam edisi kesembilan Pameran Impor Internasional Tiongkok (China International Import Expo/CIIE) di Shanghai, Tiongkok timur. (Xinhua/Cao Mengyao)

Berita Utama

Tekhnologi Informasi Tiongkok Kini Sentuh ‘6G’

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:02 WIB

Foto yang dirilis pada 31 Mei 2026 ini memperlihatkan pasukan darat Israel sedang melakukan operasi militer di Beaufort Ridge, Lebanon selatan. Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) pada Minggu (31/5) menyatakan bahwa pasukannya telah merebut sebuah benteng strategis di Lebanon selatan. (IDF/Xinhua)   In a statement, the IDF said Israeli ground forces had entered the Beaufort Ridge and Wadi Saluki area in southern Lebanon. (IDF/Handout via Xinhua)

Berita Utama

Israel Ancam Rebut Lebanon, Suriah, dan Gaza

Rabu, 18 Nov 2026 - 21:00 WIB


Asap membubung dari sebuah bangunan tempat tinggal yang runtuh setelah serangan udara Israel di Gaza City pada 5 September 2025. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Berita Utama

Lagi, Israel Tembaki Warga Palestina, 6 Tewas

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:56 WIB