Kasus Mpox di Indonesia Capai 88 Kasus, Pemerintah Harus Tingkatkan Upaya Surveilans dan Pencegahan

Selasa, 20 Agustus 2024 | 12:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan laporan terbaru di mana hingga Sabtu (17/8), terdapat 88 kasus terkonfirmasi Mpox di Indonesia. Secara rinci, kasus tersebar di DKI Jakarta sebanyak 59 kasus, Jawa Barat 13 kasus, Banten 9 kasus, Jawa Timur 3 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta 3 kasus, dan Kepulauan Riau 1 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 kasus telah dinyatakan sembuh.

Untuk mengurangi penyebaran Mpox, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk meningkatkan upaya surveilans.

“Tak cukup hanya dengan surveilans di fasilitas kesehatan, tapi juga sekaligus pengetatan pemeriksaan di seluruh pintu masuk negara baik darat, laut maupun udara demi mengantisipasi penyebaran virus,” ujar Puan melalui rilis, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Cucu Bung Karno itu pun berpesan kepada masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika merasakan gejala Mpox seperti muncul ruam bernanah atau keropeng di kulit. Puan mengatakan, pemeriksaan kesehatan dengan ahli diperlukan untuk menghindari dampak berbahaya.

Baca Juga:  Jihan Terima Komisi VII DPR RI, Industri Pangan Dituntut Efisiensi

“Karena ini penyakit yang menular sehingga perlu ada penanganan yang serius. Sebaiknya tidak melakukan self diagnosis untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

Puan juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah Mpox ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk pencegahan terhadap virus Mpox diantaranya dengan melakukan vaksin JYNNEOS, menghindari kontak dekat dengan orang yang bergejala, menghindari menyentuh barang yang terkontaminasi dengan hewan atau orang yang terinfeksi, dan mencuci tangan setelah kontak dengan orang atau hewan yang terinfeksi.

Baca Juga:  Herman Khaeron Apresiasi Kinerja BNI dan BTN di Tengah Tekanan Global, Dorong Digitalisasi dan KUR Perumahan

“Kami juga berharap Pemerintah meningkatkan infrastruktur kesehatan yang tersebar di Indonesia, sehingga semua kasus yang terdeteksi dapat cepat ditangani,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

DPR, menurutnya, akan terus memastikan proteksi terhadap masyarakat menjadi prioritas utama. Tentunya, menurut Puan, hal ini dibarengi juga dengan kesadaran dari masyarakat terhadap bahaya dari penyakit Mpox.

“Dengan Pemerintah meningkatkan kapasitas pelaporan, pemantauan, dan edukasi, masyarakat akan merasa lebih terlindungi dan Pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih cepat dan tepat dalam menangani kasus-kasus Mpox yang muncul,” tambahnya.
(*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda
Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!
Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi
Ahmad Sahroni Kembali Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Waspada Hoaks di Era Digital: Amelia Anggraini Tekankan Disiplin Verifikasi sebagai Benteng Ruang Publik
Luncurkan Buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung”, Bamsoet Apresiasi Gaya Kepemimpinan Presiden Prabowo
Garam Asing Banjiri Pasar, DPR Desak Pemerintah Stop Impor
Ketua Komisi X DPR: Guru Yang Telanjangi Siswa SD Harus Diberhentikan

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 13:20 WIB

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda

Minggu, 22 Februari 2026 - 12:48 WIB

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Sabtu, 21 Februari 2026 - 09:35 WIB

Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi

Kamis, 19 Februari 2026 - 13:05 WIB

Ahmad Sahroni Kembali Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Rabu, 18 Februari 2026 - 15:29 WIB

Waspada Hoaks di Era Digital: Amelia Anggraini Tekankan Disiplin Verifikasi sebagai Benteng Ruang Publik

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda

Minggu, 22 Feb 2026 - 13:20 WIB

#indonesiaswasembada

Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Didorong Hingga 20%

Minggu, 22 Feb 2026 - 13:08 WIB

Putri Zulhas Komisi XII DPR RI

#indonesiaswasembada

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Minggu, 22 Feb 2026 - 12:48 WIB

#indonesiaswasembada

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Feb 2026 - 13:09 WIB

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi

Sabtu, 21 Feb 2026 - 09:35 WIB