JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai penguatan nilai tukar rupiah tidak bisa dilakukan hanya melalui kebijakan moneter jangka pendek. Menurut dia, pemerintah perlu memperbaiki struktur ekonomi nasional, memperkuat sektor manufaktur, serta memperluas diversifikasi perdagangan internasional agar ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat semakin berkurang.
Pernyataan tersebut disampaikan Kamrussamad dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Sinergi dan Kolaborasi Bersama Menguatkan Rupiah, RI Tak Lagi Bergantung Pada Dolar” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Kamrussamad menjelaskan dominasi dolar AS sebagai mata uang global tidak terlepas dari sejarah panjang pembentukan Amerika Serikat. Ia mengisahkan bahwa pada masa awal berdirinya negara tersebut, pemilihan mata uang nasional sempat menjadi perdebatan sebelum akhirnya dolar dipilih melalui proses pemungutan suara yang sangat ketat.
Namun, menurut dia, perkembangan geopolitik dunia selama ratusan tahun telah melahirkan berbagai blok dan kerja sama ekonomi baru yang membuka peluang bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang dalam transaksi perdagangan internasional.
“Indonesia telah memilih rupiah sebagai mata uang nasional. Tantangannya sekarang adalah bagaimana menjaga stabilitas dan memperkuat nilai tukarnya di tengah dinamika ekonomi global,” kata Kamrussamad.
Ia menyoroti tren depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data yang dipaparkannya, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp8.000 per dolar AS pada 2004 dan melemah menjadi sekitar Rp12.000 per dolar AS pada 2014. Pada periode berikutnya, rupiah kembali mengalami pelemahan hingga berada di kisaran Rp15.000 per dolar AS pada akhir masa pemerintahan selanjutnya.
Menurut Kamrussamad, fenomena tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan juga mencerminkan perlunya pembenahan struktur ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, selama sekitar 25 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Karena itu, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) perlu terus ditingkatkan agar ekonomi memiliki fondasi yang lebih kuat.
“Kalau industri manufaktur berkembang, maka penciptaan lapangan kerja formal juga akan meningkat secara signifikan. Ini yang akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional,” ujarnya.
Kamrussamad menilai kebijakan hilirisasi sumber daya alam, penguatan sektor energi, ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengandalkan konsumsi domestik, tetapi juga memperoleh kontribusi lebih besar dari sektor produksi dan ekspor.
Selain itu, ia mengapresiasi berbagai kebijakan yang mendorong tumbuhnya kawasan ekonomi khusus (KEK) dalam satu dekade terakhir. Menurutnya, berbagai insentif yang diberikan di kawasan tersebut telah membantu menarik investasi dan memperkuat industri manufaktur nasional.
Dalam menghadapi ketidakpastian global, Kamrussamad juga mendorong pemerintah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui berbagai skema kerja sama bilateral maupun regional.
Ia mencontohkan kerja sama perdagangan dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang dapat menjadi peluang untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi ekspor-impor.
“Secara bertahap kita harus memperbesar penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada satu mata uang saja,” katanya.
Menurut Kamrussamad, kombinasi antara penguatan struktur ekonomi domestik, hilirisasi industri, peningkatan daya saing manufaktur, dan diversifikasi transaksi perdagangan internasional menjadi kunci agar rupiah lebih kuat dan Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik di tengah gejolak global.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty
Sumber Berita : DPR RI
