Jubir Minta NW Hormati Proses Hukum yang Tengah Diperiksa KPK

Selasa, 3 November 2026 | 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusron Wahid

Nusron Wahid

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memprioritaskan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Himbauan tersebut disampaikan setelah muncul informasi mengenai rencana perjalanan dinas Nusron ke Jepang.

KPK masih membutuhkan keterangan Nusron sebagai saksi untuk mendalami dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon Bogor serta perkara dugaan korupsi di lingkungan kementerian tersebut.

“Terkait dengan informasi yang menyatakan bahwa saudara NW (Nusron Wahid) akan bepergian kembali ke luar negeri, tentu KPK dalam kesempatan ini juga mengimbau agar Pak NW ini bisa memprioritaskan proses-proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Budi mengatakan penyidik masih mengevaluasi alasan Nusron tidak memenuhi dua panggilan pemeriksaan sebelumnya. Pada 7 Oktober 2026, Nusron tidak menghadiri pemeriksaan dengan alasan memiliki agenda internal kementerian.

Kemudian, pada pemanggilan kedua, 14 Oktober 2026, Nusron kembali tidak hadir karena menjalani perjalanan dinas ke Malaysia. Menurut Budi, penyidik akan mempertimbangkan alasan ketidakhadiran tersebut sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

“Penyidik masih terus lakukan analisis terhadap konfirmasi ataupun keterangan yang disampaikan oleh saudara NW atas ketidakhadiran yang bersangkutan pada dua pemanggilan sebelumnya sehingga dari proses analisis itu menentukan untuk langkah berikutnya yang akan diambil oleh penyidik seperti apa,” ujarnya.

Baca Juga:  AHY : Partai Demokrat Tidak Ajukan Nama Cawapres

KPK belum memastikan kapan pemeriksaan terhadap Nusron akan dijadwalkan kembali. Budi mengatakan perkembangan mengenai pemanggilan berikutnya akan disampaikan kepada publik setelah penyidik menetapkan jadwal.

KPK menilai pemeriksaan Nusron diperlukan untuk memperjelas dugaan korupsi yang tengah disidik di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Menurut Budi, sejumlah tersangka dalam perkara tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan Nusron.

KPK juga mendalami informasi dan pengaduan yang berkaitan dengan dugaan aliran dana dalam perkara tersebut. Budi menjelaskan keterangan para saksi, tersangka, dan pihak terkait diperlukan untuk saling menguji informasi serta menyusun rangkaian peristiwa secara menyeluruh.

“Pada prinsipnya keterangan-keterangan dari tersangka, saksi ataupun pihak terkait, semuanya ini untuk saling mengonfirmasi, saling melengkapi. Dalam pengungkapan perkara ini juga menjadi komprehensif,” jelasnya.

Ia menambahkan penyidik perlu memastikan kronologi, konstruksi perkara, dan pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam tindak pidana yang sedang diselidiki. Namun, status Nusron hingga kini masih sebagai saksi. Penyebutan hubungan kedekatan dengan tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Baca Juga:  Xi akan Hadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC

Informasi mengenai rencana perjalanan Nusron ke Jepang sebelumnya disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Boyamin mengaku memperoleh informasi anggaran perjalanan dinas Nusron ke Jepang sedang diajukan pada pekan sebelumnya.

Ia menduga rencana tersebut dapat digunakan sebagai alasan apabila Nusron kembali menerima panggilan pemeriksaan dari KPK. “Perkenankan saya mengabarkan Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang. Dari mana ini didapat? Karena minggu kemarin sedang diajukan anggaran untuk dinas Pak Nusron Wahid ke Jepang,” ujar Boyamin, Senin (2/11).

Boyamin kemudian menyampaikan kecurigaannya perjalanan tersebut berpotensi dijadikan alasan untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Saya menduga bepergian ke luar negeri ini dipakai sebagai cadangan kalau nanti sewaktu-waktu dipanggil KPK, maka potensi beliau akan mangkir lagi dengan alasan sedang dinas ke luar negeri,” katanya.

Dugaan tersebut merupakan pernyataan Boyamin dan belum menjadi kesimpulan penyidik KPK. Belum ada konfirmasi dalam informasi yang tersedia mengenai kepastian jadwal keberangkatan Nusron ke Jepang maupun tanggapannya terhadap tudingan MAKI.[]


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Nara J.Afkar


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping
Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN
Israel Melampaui Batas, Operasi Darat di Suriah Lebih dari 70 Penyerangan
Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan
Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS
4 Negara Desak Israel Buka Akses Masuk ke Gaza
Pemuda Indonesia Kagumi Jembatan Ngarai Besar Huajiang
PM Li Qiang Imbau Tiongkok-ASEAN Bersatu

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 20:51 WIB

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping

Senin, 16 November 2026 - 20:41 WIB

Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN

Senin, 16 November 2026 - 20:34 WIB

Israel Melampaui Batas, Operasi Darat di Suriah Lebih dari 70 Penyerangan

Senin, 16 November 2026 - 20:29 WIB

Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan

Senin, 16 November 2026 - 20:24 WIB

Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS

Berita Terbaru

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengunjungi Shanghai Foundation Model Innovation Center, sebuah inkubator model besar yang menaungi lebih dari 100 perusahaan di Shanghai, Tiongkok timur, pada 29 April 2025. (Xinhua/Wang Ye)

Beijing

Babak Baru Asia Pasifik Ala Xi Jin Ping

Senin, 16 Nov 2026 - 20:51 WIB

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato dalam debat umum sesi ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB di New York, pada 24 September 2026. (Xinhua/Wu Xiaoling)

Berita Utama

Netanyahu Desak Gadi Eisenkot Bentuk Pemerintahan Persatuan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:29 WIB

Esmaeil Baghaei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menghadiri taklimat pers di Teheran, Iran, pada 24 Agustus 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Iran Tolak Ganti Rugi ke Negara Teluk Akibat Perang dengan AS

Senin, 16 Nov 2026 - 20:24 WIB