JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek administrasi dan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial serta kemampuan daya beli masyarakat.
Anis menilai polemik PPN pembalut perlu menjadi momentum untuk mengukur sensitivitas sosial pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal. Pasalnya, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan.
“Pembalut bukan barang mewah. Ini merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kebersihan. Menstruasi adalah proses biologis yang tidak bisa dihindari. Karena itu, kebutuhan terhadap produk sanitasi menstruasi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi,” ujar Anis di Jakarta Selasa (3/11)
Ia menjelaskan, pengenaan PPN efektif 11 persen terhadap pembalut merupakan konsekuensi dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, keberadaan dasar hukum tersebut tidak menutup ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi dampak kebijakannya. Anis mengingatkan bahwa beban pajak konsumsi pada akhirnya ditanggung oleh konsumen. Dampaknya pun berbeda-beda, bergantung pada kondisi ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Anis Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, meminta pemerintah mengevaluasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut perempuan. Menurutnya, kebijakan perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek administrasi dan penerimaan negara, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial serta kemampuan daya beli masyarakat.
Untung Istri Menopause
Pengenaan PPN untuk pembalut ini gak diambil pusing oleh Rajo Nyerupa (62) warga Rajabasa Bandarlampung. Mengingat, dirinya sudah tak memerlukan lagi pembalut. Karena sang istri sudah tak lagi produktif alias menopause. Ditambah, ketiga anaknya semua laki-lagi. Meski PPN pembalut jadi 100% dirinya sudah gak pusing lagi.
Rajo menyatakan, langkah ‘China Ngamuk’ pemerintah dengan Siangapura dan Malaysia sudah tepat. Biar kekayaan Indonesia ini lebih memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia. Jadi, pemerintah gak perlu ngelirik pembalut wanita sampai tukang cukur mau ditarik pajak. Dengan demikian, negara ini benar-benar ada. Bukan setiap waktu berfikir tentang pajak dan pajak. Semuanya memberatkan rakyat. []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Nara J.Afkar
Sumber Berita : Jakarta
