JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah menyusun rencana mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang lebih jelas dan terukur. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi.
Johan mengatakan rencana mitigasi diperlukan sebagai acuan bersama sekaligus dasar bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan karhutla.
“Kita ingin mendapat satu rencana mitigasi dari pemerintah dan itu menjadi pegangan kita bersama-sama untuk kita awasi,” kata Johan mengutip Jumat (21/8/2026).
Lebih lanjut, Johan juga mempertanyakan efektivitas berbagai program pemerintah dalam menangani karhutla.
Menurutnya, pemerintah telah menjalankan lebih dari 13 jenis kegiatan, mulai dari surat edaran, rapat koordinasi (rakor), apel, posko hingga war room.
Namun, Johan menilai berbagai kegiatan tersebut belum dilengkapi indikator outcome yang dapat menunjukkan tingkat efektivitasnya.
“Lebih dari 13 jenis kegiatan, surat edaran, rakor, apel, posko, war room, dan sebagainya. Namun tidak satu pun disertai indikator outcome yang membuktikan efektivitasnya,” katanya.
Politisi PKS itu juga meminta pemerintah menjelaskan dasar penentuan wilayah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
Selain itu, Johan meminta pemerintah memperjelas pembagian luasan karhutla berdasarkan status kawasan, termasuk kawasan konservasi dan kawasan yang berada dalam wilayah pemegang izin.
Menurutnya, pembagian tersebut penting untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas suatu kawasan turut melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
“Jangan sampai APBN kita keluar pada kawasan-kawasan yang terbakar di kawasan pemegang izin. Jangan sampai mereka membakar hutan kita, kita keluarkan uang untuk menyelesaikan apa yang mereka kerjakan,” pungkasnya.(*)
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Desty Efriyani
Sumber Berita : DPR RI
