Inflasi Dan Stabilisasi Harga Harus Terkendali Jelang Ramadhan

Jumat, 21 Februari 2025 | 00:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Isu yang tak pernah hilang jelang Ramadan dan Idulfiri adalah inflasi dan stabilisasi harga. Harapannya, selalu stabil dan tak ada yang mengguncang perekonomian nasional maupun daerah.

Hal ini mengemuka saat Komisi XI DPR RI menggelar pertemuan dengan jajaran Bank Indoesia di Medan, Sumatera Utara, Kamis (20/2/2025).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri yang memimpin pertemuan mengatakan, dua isu ini sangat strategis dibicarakan jelang Ramadan dan Idulfitri. Biasanya harga-harga bahan pokok melejit naik mengiringi kedatangan dua momen besar bagj umat Islam itu.

Baca Juga:  Kgs. Dedy Miryanto: Penunjukan Dr. Teguh Santosa Menjadi Energi Baru Diplomasi Lingkungan Indonesia

“Upaya stabilisasi harga khususnya pangan dan pengendalian inflasi merupakan isu yang sangat strategis mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri yang sudah pasti akan diikuti oleh kenaikan harga bahan pokok,” ungkap Hanif.

Komisi XI berkepentingan mengetahui bagaimana BI mengeluarkan strategi kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan harga. Hanif menyerukan, ketersediaan pangan harus mencukupi dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Di Sumatera Utara sendiri angka inflasi sebesar 0,07 persen (mtm) atau secara tahunan sebesar 1,78 persen (yoy). Tekanan inflasi disebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama cabe merah, bawang merah, cabe rawit, hingga wortel.
“Pada kesempatan hari ini, tujuan Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Medan, Sumatera Utara ingin mendapatkan informasi mengenai peran serta pelaksanaan tugas Bank Indonesia, selaku mitra kerja Komisi XI DPR RI dalam mengawal pelaksanaan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam menjalankan program strategisnya menstablisasi harga dan mengendalikan inflasi di Provinsi Sumatera Utara,” tambahnya.(*)


Penulis : Heri

Baca Juga:  Herman Khaeron : Revisi UU Perkoperasian Harus Komprehensif, Tidak ParsialĀ 

Editor : Romy


Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

99,91 % Warga Lampung Selatan Terlindungi JKN
Jihan: Lampung Mantapkan Daya Tarik Investasi dan Hilirisasi
Perkuat Lumbung Pangan, Gubernur Guyur Rp 45 M untuk Infrastruktur Lampung Barat
Lampung Perkuat Fondasi Ekonomi Desa Lewat Inovasi Pertanian dan Pemberdayaan Petani
Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan
Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan
Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:30 WIB

99,91 % Warga Lampung Selatan Terlindungi JKN

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:26 WIB

Jihan: Lampung Mantapkan Daya Tarik Investasi dan Hilirisasi

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:21 WIB

Perkuat Lumbung Pangan, Gubernur Guyur Rp 45 M untuk Infrastruktur Lampung Barat

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:16 WIB

Lampung Perkuat Fondasi Ekonomi Desa Lewat Inovasi Pertanian dan Pemberdayaan Petani

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:38 WIB

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

99,91 % Warga Lampung Selatan Terlindungi JKN

Rabu, 8 Jul 2026 - 21:30 WIB

#indonesiaswasembada

Jihan: Lampung Mantapkan Daya Tarik Investasi dan Hilirisasi

Rabu, 8 Jul 2026 - 21:26 WIB