Belum lagi soal PPPK reda, mbak Putri Hotman kembali meluncurkan soal pembayaran honor RT, RW dan Linmas!? Yang konon DM beliawati disesaki aduan soal satu ini.
Kita tahu, persoalan gaji dll terjadi sudah sejak Walikota sebelum Eva Dwiana. Ini terus menjadi debat table. Hemat saya, honor RT, RW dan Linmas rasanya tepat jika nomenklatur penggunaan anggarannya dimasukkan dalam pemerintah pusat. Tidak menggunakan perwali sebagai payung hukum peng honoran kelompok ini.
Jika nomenklatur masuk ke Kemenkeu atau Kemenpan RB, maka tidak akan pernah terjadi politisasi RT, RW dan lingkungan. Karena Perwali menjadi payung politik bagi pemimpin daerah dalam “menggerakkan” elemen ini dalam kontestasi politik. Dan ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
Atau, karena ketidakberdayaan pemerintah dalam hal memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam Perwali, alangkah lebih baik jika honor RT, RW dan Linmas dihapus. Hingganya kasus pemilihan RT di Bandarlampung pun tak akan terjadi, karena ada honor di “pangkat” ini. Dari catatan yang ada, honor RT, RW d Linmas di Bandarlampung, No 2 setelah DKI Jakarta, ruaarrbiasa!
Tabikpun
Halaman : 1 2
