HNW Ingatkan Mensos tak Tabrak Aturan

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menolak wacana Mensos Tri Rismaharini yang akan menyalurkan dana sisa bansos 2021, senilai Rp 2,7 Triliun di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR-RI. Hidayat menilai wacana itu perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan aturan perundangan.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengingatkan, Komisi VIII memang tidak merespons usulan lisan yang disampaikan Risma saat raker. Tetapi di publik ada teguran dan koreksi terbuka dari Anggota BPK Ahsanul Qasasi dan Ketua Komisi Yudisial 2016-2018 Prof. Aidul Fitriciada. Keduanya berpendapat, ajakan Mensos berpotensi menabrak mekanisme aturan pelaksanaan APBN yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan rawan sebagai bentuk gratifikasi.

Baca Juga:  Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara

“Sejak awal, seharusnya Mensos betul-betul mengikuti aturan hukum melaksanakan anggaran Negara, termasuk dalam penyaluran program bantuan untuk Rakyat yang berhak menerima manfaat dari program Kemensos. Jangan sampai Rakyat tidak mendapatkan bantuan yang menjadi haknya, hanya karena keterlambatan dan kelalaian Kemensos sehingga bantuan belum diserahkan pada waktunya yang legal, malah baru akan diserahkan sesudah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh UU. Mungkin ada kendala di perbankan, tapi itu mestinya tidak menjadi alasan bagi Kemensos untuk melaksanakan program bantuan bagi Rakyat sesuai aturan. Termasuk ketaatan soal tenggat waktu untuk pemberian bantuan. Sehingga tidak terjadi rakyat gagal menerima bantuan gara-gara keterlambatan dari pihak Kemensos yang melampaui batas waktu sesuai UU maupun Perpres,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Baca Juga:  Sumpah Pemuda 2026, Firman Ingatkan Ancaman Digital dan Narkoba

Berdasar keterangan Anggota BPK Dr. Achsanul Qosasi, upaya Mensos memberikan bantuan sesudah tanggal 15 Januari 2022 untuk program tahun 2021 akan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021. Aturan tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam penanganan pandemi covid-19 tersebut menjelaskan bahwa laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK diserahkan paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair
Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji
Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji
Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu
Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia
4 Kapolres di Lampung di Rotasi
Belasan Merek Otomotif Tiongkok Hadir di GAIKINDO Auto Week 2026
Pezeshkian Sebut Iran Sedang Perang Ekonomi “Senyap”

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 22:16 WIB

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 November 2026 - 22:11 WIB

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 22:02 WIB

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 November 2026 - 20:00 WIB

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 November 2026 - 19:54 WIB

Bakom RI: Dunia Semakin Percaya pada Kapasitas dan Arah Pembangunan Indonesia

Berita Terbaru

Berita Utama

Gubernur Lampung Dorong Petani Produksi Pupuk Hayati Cair

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:16 WIB

Berita Utama

Gubernur Mirza Serahkan Alat Pengering Gabah & RMU di Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:11 WIB

Berita Utama

Gubernur Lampung Lepas Jalan Sehat HUT ke-18 Mesuji

Minggu, 22 Nov 2026 - 22:02 WIB

Berita Utama

Ketika Seorang Ayah Belajar Kembali tentang Waktu

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:00 WIB