HNW Ingatkan Mensos tak Tabrak Aturan

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, menolak wacana Mensos Tri Rismaharini yang akan menyalurkan dana sisa bansos 2021, senilai Rp 2,7 Triliun di daerah pemilihan Anggota Komisi VIII DPR-RI. Hidayat menilai wacana itu perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan aturan perundangan.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengingatkan, Komisi VIII memang tidak merespons usulan lisan yang disampaikan Risma saat raker. Tetapi di publik ada teguran dan koreksi terbuka dari Anggota BPK Ahsanul Qasasi dan Ketua Komisi Yudisial 2016-2018 Prof. Aidul Fitriciada. Keduanya berpendapat, ajakan Mensos berpotensi menabrak mekanisme aturan pelaksanaan APBN yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan rawan sebagai bentuk gratifikasi.

Baca Juga:  Mardani : Gibran Niat Mundur, Tidak Hentikan Proses Penggunaan HMP

“Sejak awal, seharusnya Mensos betul-betul mengikuti aturan hukum melaksanakan anggaran Negara, termasuk dalam penyaluran program bantuan untuk Rakyat yang berhak menerima manfaat dari program Kemensos. Jangan sampai Rakyat tidak mendapatkan bantuan yang menjadi haknya, hanya karena keterlambatan dan kelalaian Kemensos sehingga bantuan belum diserahkan pada waktunya yang legal, malah baru akan diserahkan sesudah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh UU. Mungkin ada kendala di perbankan, tapi itu mestinya tidak menjadi alasan bagi Kemensos untuk melaksanakan program bantuan bagi Rakyat sesuai aturan. Termasuk ketaatan soal tenggat waktu untuk pemberian bantuan. Sehingga tidak terjadi rakyat gagal menerima bantuan gara-gara keterlambatan dari pihak Kemensos yang melampaui batas waktu sesuai UU maupun Perpres,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Baca Juga:  Ribuan Anak Sumbawa Tak Sekolah, Ledia Tekankan Pemerataan Akses Pendidikan

Berdasar keterangan Anggota BPK Dr. Achsanul Qosasi, upaya Mensos memberikan bantuan sesudah tanggal 15 Januari 2022 untuk program tahun 2021 akan melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021. Aturan tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam penanganan pandemi covid-19 tersebut menjelaskan bahwa laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK diserahkan paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS
Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial
Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan
D’Masiv, Ndarboy, dan Nathalie Holscher Tutup Lamsel Fest 2026, Malam Spektakuler Milik Warga
Didiet Maulana Perkenalkan Wastra Lampung Selatan, 18 Desainer Lokal Unjuk Karya di Lamsel Fest 2026
Raih Podium Night Lava Run 2026, Pelari Pesawaran dan Bandar Lampung Jadi yang Tercepat
Semua Punya Tempat di Night Lava Run 2026, Zita Anjani Temani Rizky di Lintasan 5K
Night Lava Run 2026, Ribuan Pelari Nusantara dan Mancanegara Taklukkan 5K di Bawah Langit Kalianda

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:27 WIB

TP PKK Provinsi Lampung Hadirkan Pembinaan Terpadu, Kota Karang Dicanangkan sebagai Kelurahan TAPIS

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

Senin, 16 November 2026 - 18:18 WIB

Lamsel Fest 2026 Jadi Kado Istimewa untuk Warga, Bupati Egi: Sampai Jumpa Tahun Depan

Senin, 16 November 2026 - 18:14 WIB

D’Masiv, Ndarboy, dan Nathalie Holscher Tutup Lamsel Fest 2026, Malam Spektakuler Milik Warga

Senin, 16 November 2026 - 18:07 WIB

Didiet Maulana Perkenalkan Wastra Lampung Selatan, 18 Desainer Lokal Unjuk Karya di Lamsel Fest 2026

Berita Terbaru