Gubernur Sulteng Sulap Poso Jadi Lumbung Pangan

Kamis, 16 November 2023 | 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Pembanguan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah terus dikebut dalam rangka menyiapkan diri sebagai daerah penyangga ibukota negara Nusantara (IKN).

Sulawesi Tengah juga menyiapkan diri sebagai pemain pangan lokal di industri pertambangan berskala internasional yang berinvestasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Gubernur Rusdy Mastura, mengatakan sejak 14 Januari 2022 pihaknya telah mengeluarkan surat investasi kepada PT Agro Beja Kemanyangan di dataran Napu, Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso seluas 2.300 hektare.

Menurut Gubernur, perusahaan itu berinvestasi dalam mengolah lahan pertanian sebagai kawasan pangan dan holtikultura.

“Kawasan pangan Napu tersebut bertujuan untuk suplai pangan ke IKN, juga ke industri strategis nasional yaitu pertambangan di Morowali dan Morowali Utara,” kata Gubernur, pasca melaporkan program pembangunan yang mendukung kebijakan Pusat dalam hal pangan, investasi dan pemberdayaan masyarakat kepada Presiden Jokowi, di Jakarta.

Baca Juga:  Normalisasi Sungai Way Pisang Lampung Selatan Capai 90%

‘’Bayangkan industri itu sudah jalan dan suplai pangan dari luar Sulteng. Ini setahun lagi sudah akan kita sendiri yang suplai di perusahaan tambang internasional itu. Petani kita akan suplai sayur mayur dan pangan lainnya,’’ ujar Gubernur.

Deradikalisasi Poso

Selanjutnya, kata Gubernur, selain IKN dan suplai pangan industri tambang, alasan investasi pangan diprioritaskan Sulteng termasuk untuk mendukung program Deradikalisasi di Poso.

‘’Akan ada lahan nanti dikelola dalam program deradikalisasi. Tujuan menyerap untuk bersama-sama mengelola. Semua akan menjadi pemain bukan penonton,” katanya.

“Saya kira Itu tiga alasan subtansi mengapa Napu perlu investasi di bidang pangan. Jadi Jakarta jangan seenaknya saja pakai istilah bank-bank apa itu?,’’ ujar Gubernur yang akrab dengan sapaan Cudy.

Baca Juga:  Kepala BNPT RI Apresiasi Film Toleransi “Ageman” 

Investasi PT Agro Beja Kemanyangan

PT Agro Beja Kemanyangan sudah mengelola setelah memperoleh izin investasi. Saat ini dalam proses pemetaan dan kegiatan lainnya.

Pihak PT Agro Beja Kemanyangan, Frans Utomo Lin menyebut perusahaannya melakukan investasi produktif.

Selain untuk kesiapan pangan usaha skala besar juga untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja di Poso.

Pihaknya, membuktikan keseriusan sejak 2022 telah melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam hal investasi.

’Kita terus melakukan kegiatan di Napu sesuai peraturan. Kita dukung Poso menjadi kaya akan sumberdaya pertanian. Hingga kini semua sementara jalan, dengan baik,’ katanya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Praperadilan 8 Tersangka Korupsi Ditolak, Bidkum Polda Lampung Tegaskan Proses Penyidikan Sesuai Prosedur
Gubernur Lampung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat
Tinjauan Manajemen Strategik: Wacana Pengalihan Gaji ASN Melalui Koperasi Merah Putih
Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan
Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG
Sinergikan PSN Dan Program Daerah, Biar Gak Jalan Sendiri-Sendiri
Jihan Lepas THLC Wakili Lampung di Kompetisi Paduan Suara Internasional
Pastikan Percepatan Penanganan Karhutla, Wagub Jihan Pantau Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:31 WIB

Praperadilan 8 Tersangka Korupsi Ditolak, Bidkum Polda Lampung Tegaskan Proses Penyidikan Sesuai Prosedur

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Gubernur Lampung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Tinjauan Manajemen Strategik: Wacana Pengalihan Gaji ASN Melalui Koperasi Merah Putih

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:56 WIB

Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:53 WIB

Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Berita Terbaru

Berita Utama

Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan

Senin, 19 Okt 2026 - 11:56 WIB

Berita Utama

Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Senin, 19 Okt 2026 - 11:53 WIB