Gubernur Lampung Gerak Cepat Kendalikan Inflasi

Selasa, 6 September 2022 | 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022.

Baca Juga:  Beri Kemudahan Masyarakat Mesuji, Elfianah Gagas Integrasi Setiap Layanan Publik

Kemudian, Refocusing dan Dana Reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan JPS (Jaring Pengaman Sosial), mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, dll.

Selain itu, juga pemanfaatan dana desa maksimal 30% digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan diterbitkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  Pemerintah Jawab 5 Tuntutan Mahasiswa

Gubernur juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan.

“Saya meminta agar Bupati dan Walikota bersama Forkopimda agar memantau dan mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dan memberikan dampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik,” ucap Gubernur.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan
RSM Indonesia dan RSM China Bentuk China Desk
Panda Eratkan Hubungan Tiongkok-Indonesia
Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi
Kukuhkan 3 Pengurus Korpri Daerah, Sekdaprov Marindo Tegaskan Kesiapan Lampung Jadi Tuan Rumah Pornas 2027
Pemimpin Demokrat di Senat AS akan Akhiri Perang dengan Iran
UU SDI Harus Hentikan Tumpang Tindih Data
Sungai Berbusa dan Bau, Warga Bernung Keluhkan Limbah Ayam

Berita Terkait

Jumat, 6 November 2026 - 10:29 WIB

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan

Kamis, 5 November 2026 - 22:05 WIB

RSM Indonesia dan RSM China Bentuk China Desk

Kamis, 5 November 2026 - 22:01 WIB

Panda Eratkan Hubungan Tiongkok-Indonesia

Kamis, 5 November 2026 - 20:50 WIB

Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi

Kamis, 5 November 2026 - 19:20 WIB

Kukuhkan 3 Pengurus Korpri Daerah, Sekdaprov Marindo Tegaskan Kesiapan Lampung Jadi Tuan Rumah Pornas 2027

Berita Terbaru

Berita Utama

Menjaga Riau dari Ancaman Karhutla Lewat Mitigasi Berkelanjutan

Jumat, 6 Nov 2026 - 10:29 WIB

Managing Partner International Business RSM China (kiri) dan Chief Strategy Officer sekaligus Senior Partner RSM Indonesia Angela Indirawati Simatupang (kanan) menandatangani nota kesepahaman pembentukan China Desk di RSM Indonesia di Xi'an, Tiongkok, pada 3 November 2026. (RSM Indonesia/Xinhua)

Berita Utama

RSM Indonesia dan RSM China Bentuk China Desk

Kamis, 5 Nov 2026 - 22:05 WIB

Jansen Manansang (ketiga dari kiri), pendiri Taman Safari Indonesia Group, menjadi pembicara dalam subforum Konferensi Mitra Panda Global (Global Panda Partners Conference) pada 3 November 2026.

Berita Utama

Panda Eratkan Hubungan Tiongkok-Indonesia

Kamis, 5 Nov 2026 - 22:01 WIB

Delegasi pemuda Indonesia menjajal pembuatan tembikar di Desa Liujiaobao, Provinsi Shanxi, Tiongkok utara, pada 29 Oktober 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Delegasi Pemuda Indonesia Rasakan Warisan Takbenda di Shanxi

Kamis, 5 Nov 2026 - 20:50 WIB