Gubernur Lampung Gerak Cepat Kendalikan Inflasi

Selasa, 6 September 2022 | 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022.

Baca Juga:  Angin Kencang Hantam Bandar Lampung, Pohon Berdiameter ±70 cm Timpah Rumah Warga

Kemudian, Refocusing dan Dana Reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan JPS (Jaring Pengaman Sosial), mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, dll.

Selain itu, juga pemanfaatan dana desa maksimal 30% digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan diterbitkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  Ladang Minyaknya Dibom, PM Irak Marah

Gubernur juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan.

“Saya meminta agar Bupati dan Walikota bersama Forkopimda agar memantau dan mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dan memberikan dampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik,” ucap Gubernur.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Diganjar Rekor MURI Dunia
Jelang HUT ke 18, Pemkab Mesuji Gelar Operasi Pasar Murah di 105 Desa
Apresiasi Kinerja Terbaik, Pemkab Lampung Selatan Hadiahi Pembangunan Jalan untuk Lima Desa
Lamsel Fest 2026 Hadirkan Perjumpaan Budaya Lima Negara, Angkat Seni Daerah ke Kancah Internasional
Peringati HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi Tegaskan Komitmen Pembangunan Berdampak Nyata bagi Rakyat
Meriahkan Lamsel Fest 2026, Aksi Drifting Zita Anjani Buka Potensi Sport Tourism di Daerah
Lamsel Fest 2026 Berikan Panggung Luas bagi Musisi Lokal untuk Tampilkan Talenta Terbaik
Siap Gelar Regenerasi dan Pelatihan Duta Damai Lampung, BNPT RI Akan Hadirkan Ken Setiawan

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:43 WIB

2.470 Lentera Terangi Malam Lamsel Fest 2026, Lampung Selatan Diganjar Rekor MURI Dunia

Minggu, 15 November 2026 - 07:51 WIB

Jelang HUT ke 18, Pemkab Mesuji Gelar Operasi Pasar Murah di 105 Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 15:05 WIB

Apresiasi Kinerja Terbaik, Pemkab Lampung Selatan Hadiahi Pembangunan Jalan untuk Lima Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 14:43 WIB

Lamsel Fest 2026 Hadirkan Perjumpaan Budaya Lima Negara, Angkat Seni Daerah ke Kancah Internasional

Sabtu, 14 November 2026 - 14:39 WIB

Peringati HUT ke-70 Lampung Selatan, Bupati Egi Tegaskan Komitmen Pembangunan Berdampak Nyata bagi Rakyat

Berita Terbaru