Gubernur Lampung Gerak Cepat Kendalikan Inflasi

Selasa, 6 September 2022 | 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022.

Baca Juga:  Gubernur Mirza Dorong Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja Muda

Kemudian, Refocusing dan Dana Reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan JPS (Jaring Pengaman Sosial), mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, dll.

Selain itu, juga pemanfaatan dana desa maksimal 30% digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan diterbitkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  DPR Minta Presiden Prabowo Cabut Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Listyo Sigit

Gubernur juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan.

“Saya meminta agar Bupati dan Walikota bersama Forkopimda agar memantau dan mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dan memberikan dampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik,” ucap Gubernur.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027
Gubernur Mirza Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Mobilitas Warga Mesuji Kian Terbuka
​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang
Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana
Jalin Komunikasi dan Sinergitas, Kadis Kominfo Mesuji Rangkul Organisasi Pers
Trump: Bertemu Xi dan Putin adalah Pertemuan Paling Bersejarah
Jeni Sumbang Emas Biliar Buat Lampung Selatan
PON Pantai 1, Kontingen Lampung Tiba di Jakarta

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 09:05 WIB

Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027

Minggu, 22 November 2026 - 08:47 WIB

Gubernur Mirza Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Mobilitas Warga Mesuji Kian Terbuka

Sabtu, 21 November 2026 - 22:05 WIB

​Sajikan 44.000 Potong Lapis Legit, Festival Megow Pak ke-20 Siap Ukir Rekor MURI di Tulang Bawang

Sabtu, 21 November 2026 - 22:00 WIB

Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana

Sabtu, 21 November 2026 - 21:56 WIB

Jalin Komunikasi dan Sinergitas, Kadis Kominfo Mesuji Rangkul Organisasi Pers

Berita Terbaru

Berita Utama

Festival Sungai Mesuji Ditargetkan Masuk Kalender Nasional 2027

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:05 WIB

Berita Utama

Kunjungi Mesuji, Ini Agenda Gubernur Lampung Disana

Sabtu, 21 Nov 2026 - 22:00 WIB