Gubernur Lampung Gerak Cepat Kendalikan Inflasi

Selasa, 6 September 2022 | 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022.

Baca Juga:  Tiga Agenda Strategis Dibahas, Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi dan Perlindungan Sosial

Kemudian, Refocusing dan Dana Reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan JPS (Jaring Pengaman Sosial), mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, dll.

Selain itu, juga pemanfaatan dana desa maksimal 30% digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan diterbitkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  Trump Bilang Kecil Kemungkinan Serang Iran, Harga Minyak Turun

Gubernur juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan.

“Saya meminta agar Bupati dan Walikota bersama Forkopimda agar memantau dan mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dan memberikan dampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik,” ucap Gubernur.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 
Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder
Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa
Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam
Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026
Tekuk Pringsewu 3-0, Tim Bola Voli Putra Mesuji Kantongi Tiket Ke Semifinal Porprov X Lampung
Lepas Kontingen Porprov Lampung Tahun 2026, Begini Pesan Elfianah
Tim Sepak Bola Putra Mesuji Gilas Tuba 3-0 Pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 15:11 WIB

Kemenko PMK : Pengangguran Sarjana Tembus 904.440 Sinyal Peringatan Dunia Pendidikan 

Jumat, 20 November 2026 - 15:07 WIB

Tiga Pemimpin Dunia Akui Prabowo Berkelas Peace Maker dan Bridge Builder

Jumat, 20 November 2026 - 15:03 WIB

Gubernur Mirza Dorong Linmas Jadi Garda Terdepan Kesadaran Hukum hingga Tingkat Desa

Jumat, 20 November 2026 - 14:58 WIB

Kapolres Mesuji Didampingi Para PJU, Laksanakan Gerakan Indonesia ASRI di Masjid Al-Hikam

Jumat, 20 November 2026 - 14:00 WIB

Dua Hari Berlangsung, Kabupaten Mesuji Ranking Pertama Perolehan Medali pada Porprov X Lampung 2026

Berita Terbaru