Gubernur Lampung Gerak Cepat Kendalikan Inflasi

Selasa, 6 September 2022 | 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022.

Baca Juga:  Targetkan Pramuka Aktif Di Setiap Tingkatan, Kwarran Kasui Kunjungi Tiap Gudep

Kemudian, Refocusing dan Dana Reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan JPS (Jaring Pengaman Sosial), mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, dll.

Selain itu, juga pemanfaatan dana desa maksimal 30% digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan diterbitkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  Demo 28 Oktober , KSPI Ingatkan Buruh Hindari Kerusuhan

Gubernur juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan.

“Saya meminta agar Bupati dan Walikota bersama Forkopimda agar memantau dan mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dan memberikan dampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik,” ucap Gubernur.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Elfianah: KLA Mesuji Kejar Predikat Nindya
Besok, Galang Dilantik jadi Wabup Way Kanan 
Antrean dan Higienitas Jadi Kendala Minor Prasmanan MBG Lampung Utara
Velli Buka Konkerkab II PGRI Way Kanan
Budi, Warsito dan Asef Berpeluang Jadi Rektor Unila
Tabrakan Kereta Maut, 68 Meninggal Dunia
Pemerintah Jawab 5 Tuntutan Mahasiswa
Palestina Berharap, Pemilu Israel Bawa Kedamaian di Gaza dan Tepi Barat

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 16:02 WIB

Elfianah: KLA Mesuji Kejar Predikat Nindya

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:57 WIB

Besok, Galang Dilantik jadi Wabup Way Kanan 

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:49 WIB

Antrean dan Higienitas Jadi Kendala Minor Prasmanan MBG Lampung Utara

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:47 WIB

Velli Buka Konkerkab II PGRI Way Kanan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:58 WIB

Budi, Warsito dan Asef Berpeluang Jadi Rektor Unila

Berita Terbaru

Berita Utama

Elfianah: KLA Mesuji Kejar Predikat Nindya

Kamis, 29 Okt 2026 - 16:02 WIB

Berita Utama

Besok, Galang Dilantik jadi Wabup Way Kanan 

Kamis, 29 Okt 2026 - 15:57 WIB

Berita Utama

Velli Buka Konkerkab II PGRI Way Kanan

Kamis, 29 Okt 2026 - 15:47 WIB

Berita Utama

Budi, Warsito dan Asef Berpeluang Jadi Rektor Unila

Kamis, 29 Okt 2026 - 12:58 WIB