Gubernur Lampung Gerak Cepat Kendalikan Inflasi

Selasa, 6 September 2022 | 15:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam arahannya Gubernur Arinal Djunaidi menyampaikan kembali arahan dari pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah Pusat juga meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan Refocusing dana 2% dari DTU (Dana Transfer Umum), dan menyiapkan sebanyak 2% (dua persen) dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) bulan Oktober s.d. Desember 2022 dan DBH (Dana Bagi Hasil) Triwulan IV Tahun 2022. Tidak termasuk Belanja Wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022.

Baca Juga:  Lampung Dorong Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Kemudian, Refocusing dan Dana Reguler APBD tersebut diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan JPS (Jaring Pengaman Sosial), mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat, dll.

Selain itu, juga pemanfaatan dana desa maksimal 30% digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi, sesuai dengan diterbitkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada Tingkat Desa tertanggal 11 Agustus 2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  ALih Fungsi Lahan Penyebab Banjir

Gubernur juga meminta kepada Bupati/ Walikota agar segera mengeluarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk melaksanakan program-program yang diarahkan Kemendes, dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan.

“Saya meminta agar Bupati dan Walikota bersama Forkopimda agar memantau dan mengendalikan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dan memberikan dampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik,” ucap Gubernur.

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Purna Paskibraka Indonesia Lampung Utara – BSI, Gelar Ngopi Emas, Ajak Generasi Muda Melek Investasi
AS Jual Rudal Patriot 2,1 miliar Dolar AS ke Ukraina
Pendidikan Pererat Hubungan Tiongkok dan Indonesia
RI dan Negara Produsen Sawit Dorong Kerja Sama dengan Tiongkok
DK PBB Gelar Jajak Pendapat, Grynspan Kandidat Sekjen
Iran Terima Surat “Damai” dari Wapres AS
Saham AS Jatuh, Pasar Minta AS-Iran Kembali Kemeja Perundingan
Houthi Yaman Klaim Serang Arab Saudi

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:55 WIB

Purna Paskibraka Indonesia Lampung Utara – BSI, Gelar Ngopi Emas, Ajak Generasi Muda Melek Investasi

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:48 WIB

AS Jual Rudal Patriot 2,1 miliar Dolar AS ke Ukraina

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Pendidikan Pererat Hubungan Tiongkok dan Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:12 WIB

RI dan Negara Produsen Sawit Dorong Kerja Sama dengan Tiongkok

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 16:07 WIB

DK PBB Gelar Jajak Pendapat, Grynspan Kandidat Sekjen

Berita Terbaru

Seorang pria mengamati bangunan tempat tinggal yang rusak pascaserangan drone dan rudal berskala besar oleh Rusia di Kiev, Ukraina, pada 9 Januari 2026. (Xinhua)

Berita Utama

AS Jual Rudal Patriot 2,1 miliar Dolar AS ke Ukraina

Sabtu, 31 Okt 2026 - 16:48 WIB

Foto yang diabadikan pada 22 Oktober 2026 ini menunjukkan seorang pemuda Indonesia sedang berlatih merakit panel kontrol listrik di ruang kelas pelatihan di Universitas Teknik Kejuruan Wuhu di Wuhu, Provinsi Anhui, Tiongkok timur. (Xinhua)

Berita Utama

Pendidikan Pererat Hubungan Tiongkok dan Indonesia

Sabtu, 31 Okt 2026 - 16:18 WIB

Foto yang diabadikan pada 27 Oktober 2026 ini menunjukkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun (ketiga dari kiri) berfoto bersama para peserta lain dalam Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan (Sustainable Vegetable Oils Conference) keempat yang digelar di Kota Shanghai, Tiongkok timur. (Xinhua)

Berita Utama

RI dan Negara Produsen Sawit Dorong Kerja Sama dengan Tiongkok

Sabtu, 31 Okt 2026 - 16:12 WIB

Para perwakilan melakukan pemungutan suara terhadap sebuah draf resolusi dalam rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas besar PBB di New York City pada 30 Oktober 2026. (PBB/Xinhua)

Berita Utama

DK PBB Gelar Jajak Pendapat, Grynspan Kandidat Sekjen

Sabtu, 31 Okt 2026 - 16:07 WIB