Gerakan Pangan Murah, Solusi Pro Rakyat?

Rabu, 6 Maret 2024 | 12:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Melly

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang di Kampung Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten setempat, Rabu (06/03) dihadiri oleh Pj. Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudratul Ikhwan, MM, Kajari Tulang Bawang yang diwakili Kasi Datun, Nurhayati, SH, MH, Kepala Bulog KC. Pagar Dewa, Ichsan Nurul Hakim, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Ir. Anthoni, MM, Kadis Pertanian, Ir. Nurmansyah, Kadis Ketahanan Pangan, Hariyanto, Camat Menggala, Sopiyanto, SH, MH, dan Kepala Kampung Tiuh Tohou, Abdurohim.

AKBP James H Hutajulu menyebutkan, kegiatan ini sebagai wujud program pro rakyat, “Sebagai wujud sinergitas dan mendukung penuh program pemerintah yang pro rakyat, saya bersama PJU Polres menghadiri secara langsung kegiatan gerakan pangan murah (GPM) di Kampung Tiuh Tohou”.

Baca Juga:  WALHI Nilai Pembangunan Pagar TNWK; Pemborosan di Tengah Efisiensi Anggaran

Lanjutnya, kegiatan GPM ini dilakukan sebagai bentuk stabilisasi harga dan pasokan sembako yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur karena harga yang dijual pada kegiatan ini, dibawah harga pasaran sehingga masyarakat akan sangat terbantu.

Kegiatan ini tentunya dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1445 H/2024 M yang tinggal menghitung hari. Namun masalahnya, bukan saat menjelang Ramadhan saja masyarakat membutuhkan bahan pangan yang murah dan terjangkau.

Baca Juga:  Arak-Arakan Cheng Ho Digelar di Semarang

Gerakan pangan murah ini memang akan sedikit memberikan rasa senang kepada sebagian masyarakat, tetapi bukan untuk jangka waktu yang lama.

Usaha yang dilakukan pemerintah daerah sekarang ini dalam rangka membantu masyarakat agar kebutuhan pokoknya terpenuhi adalah solusi yang terlalu pragmatis alias bukan solusi hakiki.

Menjaga stabilitas harga sesaat lewat GPM namun tetap menaikkan harga bahan pokok normal bukan menjadi solusi yang mendasar dari permasalahan masyarakat miskin.

 

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Trump Instruksikan Hentikan Pembicaraan dengan Iran
PBB Khawatir Penderitaan Warga Palestina di Tepi Barat
Perkuat Tata Organisasi untuk Pemerintahan Efektif dan Berintegritas
Komisi VIII DPR RI Dorong Masa Pelunasan Biaya Haji 2027 Diperpanjang
Peringati HUT ke 25, DPC Partai Demokrat Mesuji Lakukan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri 
World Robot Conference 2026 Resmi Dibuka di Beijing
M Husni: 81 Tahun Kemerdekaan, Ekonomi Indonesia Tumbuh dan Kerukunan Masyarakat Menguat
Meriahkan HUT RI KE-81, BPKAD Way Kanan, Gelar Berbagai Lomba Kekeluargaan 

Berita Terkait

Rabu, 19 Agustus 2026 - 23:26 WIB

Trump Instruksikan Hentikan Pembicaraan dengan Iran

Rabu, 19 Agustus 2026 - 22:31 WIB

PBB Khawatir Penderitaan Warga Palestina di Tepi Barat

Rabu, 19 Agustus 2026 - 21:47 WIB

Perkuat Tata Organisasi untuk Pemerintahan Efektif dan Berintegritas

Rabu, 19 Agustus 2026 - 21:09 WIB

Komisi VIII DPR RI Dorong Masa Pelunasan Biaya Haji 2027 Diperpanjang

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:48 WIB

Peringati HUT ke 25, DPC Partai Demokrat Mesuji Lakukan Gerakan Langit Biru Indonesia Asri 

Berita Terbaru

Donal Trump ngaku dirinya harus berganti pesawat di Turkiye. Karena sds ancaman [xin]

#indonesiaswasembada

Trump Instruksikan Hentikan Pembicaraan dengan Iran

Rabu, 19 Agu 2026 - 23:26 WIB

PASUKAN Israel menyerbu Desa Umm al-Kheir di daerah Masafer Yatta, sebelah selatan Hebron, Tepi Barat, dalam sebuah acara yang diadakan untuk memprotes kekerasan pemukim Israel pada 28 Juli 2026. (Xinhua)

#indonesiaswasembada

PBB Khawatir Penderitaan Warga Palestina di Tepi Barat

Rabu, 19 Agu 2026 - 22:31 WIB

Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan [lmp]

#indonesiaswasembada

Perkuat Tata Organisasi untuk Pemerintahan Efektif dan Berintegritas

Rabu, 19 Agu 2026 - 21:47 WIB

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR RI Dorong Masa Pelunasan Biaya Haji 2027 Diperpanjang

Rabu, 19 Agu 2026 - 21:09 WIB