Gerakan Pangan Murah, Solusi Pro Rakyat?

Rabu, 6 Maret 2024 | 12:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan: Melly

Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang di Kampung Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten setempat, Rabu (06/03) dihadiri oleh Pj. Bupati Tulang Bawang, Drs. Qudratul Ikhwan, MM, Kajari Tulang Bawang yang diwakili Kasi Datun, Nurhayati, SH, MH, Kepala Bulog KC. Pagar Dewa, Ichsan Nurul Hakim, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Ir. Anthoni, MM, Kadis Pertanian, Ir. Nurmansyah, Kadis Ketahanan Pangan, Hariyanto, Camat Menggala, Sopiyanto, SH, MH, dan Kepala Kampung Tiuh Tohou, Abdurohim.

AKBP James H Hutajulu menyebutkan, kegiatan ini sebagai wujud program pro rakyat, “Sebagai wujud sinergitas dan mendukung penuh program pemerintah yang pro rakyat, saya bersama PJU Polres menghadiri secara langsung kegiatan gerakan pangan murah (GPM) di Kampung Tiuh Tohou”.

Baca Juga:  Apapun Yang Dihasilkan Munas, Semua Anggota HIPMI Wajib Taat

Lanjutnya, kegiatan GPM ini dilakukan sebagai bentuk stabilisasi harga dan pasokan sembako yang ada di Kabupaten Tulang Bawang yang berjuluk Sai Bumi Nengah Nyappur karena harga yang dijual pada kegiatan ini, dibawah harga pasaran sehingga masyarakat akan sangat terbantu.

Kegiatan ini tentunya dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan 1445 H/2024 M yang tinggal menghitung hari. Namun masalahnya, bukan saat menjelang Ramadhan saja masyarakat membutuhkan bahan pangan yang murah dan terjangkau.

Baca Juga:  Nyok Makan Kerak Telor Betawi

Gerakan pangan murah ini memang akan sedikit memberikan rasa senang kepada sebagian masyarakat, tetapi bukan untuk jangka waktu yang lama.

Usaha yang dilakukan pemerintah daerah sekarang ini dalam rangka membantu masyarakat agar kebutuhan pokoknya terpenuhi adalah solusi yang terlalu pragmatis alias bukan solusi hakiki.

Menjaga stabilitas harga sesaat lewat GPM namun tetap menaikkan harga bahan pokok normal bukan menjadi solusi yang mendasar dari permasalahan masyarakat miskin.

 

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam
Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung
Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK
Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia
Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas
Mimpi Tulangbawang Era Qudrotul….
Wagub Jihan Lantik Indra Sanjaya sebagai Karo Adpim, Perkuat Birokrasi Profesional Pemprov Lampung
Eliminasi Malaria Jadi Prioritas, Pemprov Lampung Siapkan Langkah Terpadu

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:45 WIB

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:40 WIB

Nobar Piala Dunia Jadi Ajang Silaturahmi, Wagub Jihan Ajak Warga Dukung UMKM Lampung

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:35 WIB

Dirjen Keuda Kemendagri Agus Fatoni Calon Tunggal dan Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:29 WIB

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Juli 2026 - 11:21 WIB

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Berita Terbaru

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) resmi memperoleh izin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Doktor (S3). [De]

#indonesiaswasembada

UIN Raden Intan Lampung Resmi Buka Program Doktor Pendidikan Agama Islam

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:45 WIB

Oplus_131072Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute.[De].

#indonesiaswasembada

Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:29 WIB

Pengadaan 106 ribu unit gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) senilai sekitar Rp92,5 miliar menjadi sorotan publik. [HS]

#indonesiaswasembada

Komisi XIII DPR Desak Audit Pengadaan Gembok Rp92,5 Miliar di Ditjenpas

Kamis, 2 Jul 2026 - 11:21 WIB