Di sisi lain, Dosen FIS UINSU Rholand Muary mengatakan kenaikan harga BBM menyisakan efek domino, terutama harga kebutuhan pokok. “Ini menjadi bias dengan program pemulihan ekonomi nasional yang gencar disuarakan pemerintah,” kata Rholand.
Rholand menduga ada invisible hand yang mengakali hingga mampu mengendalikan kenaikan harga BBM dalam negeri di tengah turunnya harga minyak dunia. “Pemerintah sebaiknya fokus pada bagaimana BBM subsidi tepat sasaran,” ujar Rholand.
Sedangkan Suhaimi Umar Harahap dari kalangan mahasiswa menilai dampak lain dari kenaikan harga BBM adalah bahwa rakyat sedang memperebutkan ruang hidup. “Eksesnya kita sedang berebut ruang hidup khususnya di perkotaan,” ujar Suhaimi.
Suhaimi juga menilai pemerintah terkesan bermain pada wilayah abu-abu soal kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. “Publik sering disuguhi data bahwa kita mengimpor minyak dari kuar karena konsumsi dasar kita melebihi produksi minyak dalam negeri. Namun di sisi lain pemerintah malah membuka pintu seluas-luasnya masyarakat untuk berbondong-bondong membeli mobil dengan kebijakan DP nol persen dan relaksasi PPn BM,” kata Suhaimi.
Suhaimi juga menyinggung kebijakan pemerintah membagikan BLT kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
“Ini uang kita, bukan pemerintah yang memberi. Selain mahasiswa, saya adalah pengemudi ojek online. Kalau kita gak bayar pajak kendaraan, akun kita gak bisa aktif. Kompensasi itu jangan diklaim dari pemerintah. Meskipun saya sendiri kurang sepakat dengan kebijaka BLT itu,” tegas Suhaimi.
Pembicara terakhir, Anggota Komisi XI DPR Kamrusammad mendorong pemerintah mampu mengendalikan distribusi BBM subsidi. “Pertamina harus mampu mengendalikan subsidi BBM sehingga tepat sasaran,” kata Anggota Fraksi Gerindra tersebut.
Dia juga mendorong agar pemerintah memperluas jumlah penerima BLT kompensasi kenaikan harga BBM ini. “Jangkauan diperluas serta durasinya juga ditambah hingga enam bukan ke depan,” tukas Kamrusamad yang juga sedang mengikuti rapat di DPR RI. ##
1 2
Halaman : 1 2
