Evaluasi Menyeluruh SNPMB! Agar Kendala tak Terulang

Senin, 10 Februari 2025 | 21:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Evaluasi yang menyeluruh harus segera dilakukan agar kendala dalam proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tidak terulang lagi.

“Kendala yang terjadi di ratusan sekolah dalam proses pengisian data siswa pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) dalam rangka SNPMB tahun ini harus segera diketahui penyebabnya, melalui langkah evaluasi yang menyeluruh,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2).

Pekan lalu ratusan sekolah di Indonesia terkendala dalam pengisian data siswa pada PDSS dalam proses SNPMB. Sejumlah kendala teknis hiingga administratif menyebabkan ribuan siswa belum terdaftar untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Panitia SNPMB pekan lalu telah memberi kesempatan sekolah melakukan finalisasi pengisian pada PDSS sampai Jumat (7/2) pukul 15.00 WIB.

Baca Juga:  Innalillah...3 Meninggal Peserta Latsarmil Koperasi Merah Putih

Catatan Panitia SNPMB, saat penutupan pengisian PDSS pada 31 Januari 2025 pukul 15.00 WIB lalu, sebanyak 373 sekolah belum menyelesaikan finalisasi PDSS sehingga 9.438 siswa terkendala ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Hingga 6 Februari lalu, panitia baru memfasilitasi 297 sekolah menyelesaikan finalisasi PDSS untuk menyelamatkan lebih dari 5.000 siswa agar bisa ikut seleksi.

Menurut Lestari, sejumlah kendala teknis yang terjadi dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru sejatinya tidak perlu terjadi bila persiapan dilakukan dengan koordinasi yang baik antara pihak yang terkait.

Baca Juga:  Mahardhika Soekarno: Jangan Cederai Marwah Gerakan Mahasiswa

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai sejumlah persyaratan teknis dan administratif terkesan belum disosialisasikan dengan baik, sehingga banyak sekolah yang masih terkendala dalam teknis pengisian data siswa.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para pemangku kepentingan dan pihak terkait melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem yang diterapkan dalam SNPMB tahun ini.

Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, akar permasalahan bisa segera terungkap dan diharapkan langkah evaluasi itu menghasilkan sistem SNPMB yang mumpuni dan lebih baik.(*)


Penulis : Heri Suroyo


Editor : Hadi


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan
Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan
Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan
Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi
Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027
Kukuhkan Tiga Forum, Gubernur Mirza Ajak Semua Elemen Jaga Harmoni Lampung
Isu Intervensi Proyek Revitalisasi Mencuat, Ketua MKKS SMK Lampung Utara Bantah Terlibat
Pemprov Lampung Dorong Produktivitas Pertanian Melalui Bimtek Pupuk Hayati Cair

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:38 WIB

Rampcheck Digelar di Ruas Tol Bakauheni Terbanggi Besar, BTB Dukung Penuh Keselamatan Pengguna Jalan

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:15 WIB

Jajaran Sat Samapta Polres Mesuji Laksanakan Patroli Janji Jaga di Wilayah Rawan

Rabu, 8 Juli 2026 - 13:05 WIB

Bertemu Bupati Egi, JMSI Lampung Siap Kolaborasi Promosikan Destinasi Wisata Lampung Selatan

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:58 WIB

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:55 WIB

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Berita Terbaru

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal.[Hs]

#indonesiaswasembada

Kesejahteraan Dosen Kunci Tingkatkan Mutu Pendidikan Tinggi

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:58 WIB

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah.[Hs]

#indonesiaswasembada

Komisi VIII DPR Bentuk Panja BPIH 2027

Rabu, 8 Jul 2026 - 12:55 WIB