DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung

Kamis, 8 Desember 2022 | 20:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC untuk menyelesaikan proyek kereta api cepat Jakarta-bandung tepat waktu. Lasarus juga meminta agar tahapan-tahapan pengoperasian kereta api cepat Jakarta-bandung sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC agar menyiapkan infrastruktur integrasi antarmoda dan pemenuhan fasilitas operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di setiap stasiun,” jelas Lasarus saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Agenda Membahas Mengenai Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (8/12).

Baca Juga:  Ketua TP PKK Provinsi Lampung Canangkan Desa TAPIS, Perkuat Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Ekonomi Keluarga dari Desa

Lebih lanjut, ia juga meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC untuk meningkatkan proses transfer knowledge dan teknologi pada tenaga kerja yang akan mengoperasikan kereta tersebut. “Proritaskan tenaga kerja lokal dalam pengoperasian dan pemeliharaan kereta api cepat Jakarta-bandung,” tambahnya.

Diakhir, terkait penyampaian Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun, Komisi V minta hal ini dipikirkan lebih matang. “Lakukan perhitungan secara matang dan cermat sebelum masa konsesi tersebut diputuskan,” ujar Lasarus.

Baca Juga:  Hari Ke-6 Pencarian 5 Jurnalis, Tim SAR Temukan Terpal, Galon Di Sekitar GAK

Senada dengannya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.

Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambil alih oleh negara. “Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambil alih oleh negeri sendiri,” tutupnya. ##

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Lampung Raih Apresiasi Nasional dari BSSN
Al-Sisi: Mesir akan Pertahankan Hak atas Air Sungai Nil
Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata Permanen di Gaza
Presiden dan Menlu Iran Tegas; Bela Kepentingan Nasional
Gubernur California Sebut Trump “Tidak Waras”
Keadilan bagi “Wanita Penghibur”: Kekejaman Masa Perang
Israel Perintahkan Militernya buru Pelaku Serangan 7 Oktober
Michael dan Rizky dari Lampung Perkuat Persik Kediri U18 di EPA One 2026/2027

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:41 WIB

Lampung Raih Apresiasi Nasional dari BSSN

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:35 WIB

Al-Sisi: Mesir akan Pertahankan Hak atas Air Sungai Nil

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:28 WIB

Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:24 WIB

Presiden dan Menlu Iran Tegas; Bela Kepentingan Nasional

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:02 WIB

Gubernur California Sebut Trump “Tidak Waras”

Berita Terbaru

Lampung Raih Penghargaan dari BSSN [LP]

Berita Utama

Lampung Raih Apresiasi Nasional dari BSSN

Selasa, 6 Okt 2026 - 21:41 WIB

Sungai Nil

Berita Utama

Al-Sisi: Mesir akan Pertahankan Hak atas Air Sungai Nil

Selasa, 6 Okt 2026 - 21:35 WIB

Seorang warga Palestina memeriksa kerusakan pascaserangan pesawat Israel yang menyasar sebuah apartemen hunian di kawasan al-Rimal, sebelah barat Gaza City, pada 3 Oktober 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Sekjen PBB Serukan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

Selasa, 6 Okt 2026 - 21:28 WIB

Menlu Iran Seyed Abbas Araghchi

Berita Utama

Presiden dan Menlu Iran Tegas; Bela Kepentingan Nasional

Selasa, 6 Okt 2026 - 21:24 WIB

Presiden AS Larangan Beberapa media liputan di Gedung Putih. Menurutnya larangan itu karena media tersebut sering membuat laporan palsu.[Xinhua]

Berita Utama

Gubernur California Sebut Trump “Tidak Waras”

Selasa, 6 Okt 2026 - 21:02 WIB