Menurut dia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
“Saat ini pemerintah juga gencar-gencarnya untuk memajukan UMKM di Indonesia dengan memberikan stimulan baik pendanaan maupun pendampingan,” ujarnya.
Karena, lanjut dia, UMKM sebagai sarana dalam mengentaskan masyarakat dalam jurang kemiskinan. Juga sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan devisa bagi negara.
“Namun, terdapat berbagai kendala hingga masalah untuk memajukan UMKM diantaranya modal, sumber daya manusia (SDM), hukum, dan akuntabilitas,” bebernya.
Adapun permasalahan UMKM saat ini, kata Prof Anuar, perubahan pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya offline beralih ke online.
“Distribusi produk menjadi terhambat dan bahan produksi yang sulit diperoleh,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yulmaini menambahkan hasil penelitian bersama Dr. Sri Lestari, S.Kom., M.Cs. dan Aswin, S.E., M.M., tahun 2022 lalu. Penelitian berjudul “Implementasi Ranking Based pada SiMoniK (Sistem Informasi Monitoring Kinerja UMKM) untuk Rekomendasi Strategi Peningkatan Kemandirian UMKM di Bawah Binaan Dinas Koperasi dan UKM Pesawaran” belum termonitornya perkembangan UMKM setiap saat oleh Dinas.
Kemudian, pengurusan perizinan, desain produk, label masih dilakukan oleh masing-masing UMKM dan belum terorganisir.
“Sebagian besar UMKM masih memasarkan produknya secara konvensional dan belum tersedia marketplace khusus produk UMKM,” ungkapnya.
Dari hal tersebut, lanjut dia, dibuatnya SiMoniK yang menjadi strategi peningkatan kemandirian UMKM. Terdiri dari modul aplikasi pemetaan UMKM, modul aplikasi service center, modul aplikasi marketplace, dan aplikasi monitoring kinerja UMKM dan rekomendasi.
“Ini sudah kita terapkan di Kabupaten Pesawaran, khususnya di Dinas Koperasi dan UMKM,” tutupnya.##
1 2
Halaman : 1 2
