Menjawab pertanyaan Komite III, Anies menyebut harus dikomunikasikan dan harus ada keseriusan antara pusat dan daerah. “Ini persoalan strategis untuk menjaga keutuhan Republik ini. Peristiwa Balkan itu yang kita ingat adalah konfliknya. Yang kita lupakan terjadi disparitas antar wilayah dalam waktu berkelanjutan dan didiamkan,” ujarnya.
Untuk itu, Anies menilai harus ada kajian terhadap empat hal mengenai apa yang harus dihentikan, dilanjutkan, diubah dan direncanakan ke depannya.
Menjawab pertanyaan Kelompok DPD di MPR, Anies menjelaskan soal transisi energi. “Kita hanya memikirkan bagaimana pembangunan dan investasi terjadi, tapi tak dipikirkan bagaimana ujungnya,” katanya. Padahal, akhir dari investasi itu adalah yang paling penting.
“Ini tak boleh terjadi dalam hal transisi energi. Kalau kita membangun rencana, maka harus kita pikirkan akhirnya,” saran Anies.
Sementara itu, Ketua DPD RI bertanya tentang tanggapan Anies terhadap kajian akademik DPD RI mengenai wacana kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan proposal kenegaraan DPD RI.
“Kami ingin tahu kajian dan pandangan Saudara terhadap kelima Proposal Kenegaraan DPD RI, terutama dalam konteks untuk memastikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sesuai Pancasila,” tanya LaNyalla kepada Anies.
Mendapati pertanyaan itu, Anies menjawab bahwa diperlukan ruang dialog yang lengkap dan melibatkan seluruh stakeholder bangsa. “Kami melihat keputusan besar yang ada dampaknya dalam kehidupan bernegara, jangan sampai diputuskan dalam tempo sesingkatnya, lalu diperdebatkan tanpa ada ujungnya. Maka harus dikaji secara komprehensif. Itu juga kritik kami terhadap IKN,” jelas Anies.
