Deputi Persidangan Ingatkan Bangun Kolaborasi Harmonis Demi Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

Rabu, 21 Agustus 2024 | 12:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar agenda Malam Anugerah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi PPID Pelaksana Tahun 2024 di salah satu hotel di Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024) malam. Perhelatan ini merupakan acara puncak dari rangkaian tahapan dan proses evaluasi PPID Pelaksana di lingkungan Setjen DPR RI.

Deputi Persidangan Suprihartini menekankan penghargaan yang diberikan adalah bentuk apresiasi atas kontribusi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) maupun non AKD yang berusaha mewujudkan keterbukaan informasi publik. Ia menegaskan penilaian dan penjurian telah sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kami berharap (anugerah) ini bisa mendorong keterbukaan informasi di Sekretariat Jenderal DPR RI. Ini adalah wujud komitmen bersama, sinergi dan kolaborasi yang harmonis, antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana yang harus diusahakan bersama,” ungkap Suprihartini.

Baca Juga:  DPR Warning Pemerintah: Jangan Jadikan Beras Alat Dagang Politik

Ia pun mengingatkan setiap elemen pendukung organisasi untuk konsisten meningkatkan kualitas kerja. Sebab itu, terangnya, ada 2 (dua) poin yang harus dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi.

Pertama, setiap AKD dan non AKD perlu menyeragamkan prosedur pengelolaan informasi PPID Pelaksana. Menurutnya, hal ini menjadi fundamental demi memudahkan koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana.

Kedua, meningkatkan partisipasi aktif setiap unit kerja dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi PPID Pelaksana. Partisipasi ini, tegasnya, menjadi kunci keberlanjutan terwujudnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Setjen DPR RI.

“Kami menyadari, perlu adanya upaya yang berkesinambungan untuk menyempurnakan tata kelola keterbukaan informasi. Kami harap keterbukaan informasi ini bisa terselenggara optimal sehingga DPR RI bisa menjadi Parlemen Modern,” tandasnya.

Baca Juga:  Luncurkan Buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung”, Bamsoet Apresiasi Gaya Kepemimpinan Presiden Prabowo

Sebagai informasi, proses Pemantauan dan Evaluasi PPID Pelaksana Tahun 2024 telah dilakukan sejak bulan Juni – Juli tahun 2024. Ada 49 unit PPID Pelaksana dari 72 unit yang berpartisipasi.

Usai melewati proses tersebut, terdapat 6 (enam) PPID Pelaksana dengan nilai tertinggi. Di antaranya 3 (tiga) berasal dari PPID Pelaksana AKD, yaitu BerupaSekretariat Komisi I, Sekretariat Komisi V dan Sekretariat Komisi VI.(*)


Penulis : Heri Suroyo


Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda
Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!
Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi
Ahmad Sahroni Kembali Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Waspada Hoaks di Era Digital: Amelia Anggraini Tekankan Disiplin Verifikasi sebagai Benteng Ruang Publik
Luncurkan Buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung”, Bamsoet Apresiasi Gaya Kepemimpinan Presiden Prabowo
Garam Asing Banjiri Pasar, DPR Desak Pemerintah Stop Impor
Ketua Komisi X DPR: Guru Yang Telanjangi Siswa SD Harus Diberhentikan

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 13:20 WIB

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda

Minggu, 22 Februari 2026 - 12:48 WIB

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Sabtu, 21 Februari 2026 - 09:35 WIB

Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi

Kamis, 19 Februari 2026 - 13:05 WIB

Ahmad Sahroni Kembali Jabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Rabu, 18 Februari 2026 - 15:29 WIB

Waspada Hoaks di Era Digital: Amelia Anggraini Tekankan Disiplin Verifikasi sebagai Benteng Ruang Publik

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu Prioritas Pemda

Minggu, 22 Feb 2026 - 13:20 WIB

#indonesiaswasembada

Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2026 Didorong Hingga 20%

Minggu, 22 Feb 2026 - 13:08 WIB

Putri Zulhas Komisi XII DPR RI

#indonesiaswasembada

Putri Zulhas: Banyak Perusahaan di Lampung tak Patuh Aturan!

Minggu, 22 Feb 2026 - 12:48 WIB

#indonesiaswasembada

Guru Sejahtera, Pendidikan Berkeadaban

Sabtu, 21 Feb 2026 - 13:09 WIB

#indonesiaswasembada

Pemprov Lampung-Komisi XII DPR Bahas Pengelolaan Sektor Energi

Sabtu, 21 Feb 2026 - 09:35 WIB