Data Pribadi WNI Dikelola AS, Komisi I: Berpotensi Mengancam Kedaulatan dan Privasi

 JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat menyebutkan pemerintah Indonesia akan menyerahkan pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.

Pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini merupakan salah satu hal yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan penetapan tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syamsu Rizal menyatakan keberatan dan meminta penjelasan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi) terkait informasi tersebut.

Menurutnya, ada implikasi sangat serius dan berpotensi mengancam kedaulatan data nasional serta hak privasi fundamental setiap warga negara.

Deng Ical-sapaan akrab mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kesepakatan itu dapat melanggar kedaulatan data Indonesia.

“Kesepakatan pengelolaan data warga Indonesia oleh Amerika Serikat sungguh mengkhawatirkan. Ini berpotensi besar melanggar kedaulatan data kita sebagai bangsa dan juga melanggar hak privasi fundamental setiap warga negara. Data pribadi adalah aset vital yang harus dilindungi secara ketat, bukan diperjualbelikan atau dikelola tanpa pengawasan yang jelas,” ungkap Deng Ical di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Legislator asal Sulawesi Selatan ini mendesak Komidigi untuk segera memberikan penjelasan secara transparan mengenai detail kesepakatan tersebut.

“Kami meminta Komidigi untuk segera memberikan penjelasan transparan mengenai detail kesepakatan ini. Sejak kapan pembahasan ini berlangsung? Siapa saja pihak yang terlibat? Dan apa dasar hukum serta pertimbangan utama di balik keputusan ini?” tegasnya. Ia menekankan bahwa masyarakat dan DPR sebagai representasi rakyat berhak mengetahui secara rinci proses yang sangat strategis dan sensitif ini.

Ia juga meminta pemerintah untuk membuka sepenuhnya kepada publik tentang apa saja yang disepakati dalam negosiasi tarif tersebut.

“Pemerintah tidak boleh merahasiakan isi negosiasi yang menyangkut data pribadi jutaan warga negara. Kami mendesak agar semua poin kesepakatan, termasuk klausul-klausul teknis dan implikasinya, dibuka secara transparan kepada publik. Ini demi memastikan akuntabilitas dan mencegah spekulasi yang bisa merugikan kepentingan nasional,” tambahnya.

Deng Ical menuntut jaminan atas mekanisme perlindungan data dan penegakan hukum jika data pribadi warga Indonesia benar-benar dikelola oleh pihak asing.

“Jika benar data pribadi warga negara kita akan dikelola oleh pihak asing, Komidigi harus menjelaskan secara konkret bagaimana mekanisme perlindungan data pribadi tersebut akan dijamin. Bagaimana jika terjadi kebocoran data? Bagaimana penegakan hukum akan dilakukan jika ada pelanggaran di luar yurisdiksi Indonesia?” tanyanya.

Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah disahkan harus menjadi landasan utama, dan harus dipastikan UU ini tidak dikangkangi oleh kesepakatan semacam ini. Syamsu Rizal juga menyoroti potensi dampak serius terhadap keamanan nasional.

“Data pribadi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk profiling, manipulasi informasi, hingga potensi intervensi asing. Komidigi harus menjelaskan langkah-langkah mitigasi risiko keamanan nasional yang telah disiapkan,” tambahnya.

Deng Ical mendesak Komidigi untuk segera memberikan klarifikasi menyeluruh dan terbuka kepada publik serta DPR.

“Kami menuntut adanya rapat dengar pendapat (RDP) sesegera mungkin dengan Komidigi untuk membahas masalah ini secara mendalam. Jangan sampai keputusan yang sangat krusial ini diambil tanpa partisipasi dan pengawasan yang memadai dari wakil rakyat,” pungkasnya.
[23/7, 16.29] +62 857-7454-8930: *Mahasiswa dan Pemuda Merah Putih Bakal Turun ke Jalan, Desak Penuntasan Kasus Tambang Ilegal di Bukit Soeharto Kaltim*

Jakarta – Elemen mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM Merah Putih) berencana menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 25 Juli 2025 mendatang. Aksi mereka rencana akan dipusatkan di dua lokasi yakni Markas Besar Bareskrim POLRI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Surat undangan liputan yang mereka sebar via media sosial menyebut akan meminta Bareskrim Polri untuk menuntaskan kasus tambang illegal di Bukit Soeharto Kalimantan Timur (Kaltim).

Bagoes Koesoemo, Koordinator Lapangan SPM Merah Putih, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap wilayah konservasi. Mereka meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.

“Kami menuntut Bareskrim Polri untuk segera mengusut tuntas kasus tambang ilegal di kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara. Kasus ini bukan main-main, diduga keuangan negara hilang hingga Rp 5,7 triliun”, terang Bagoes.

Tak hanya itu, SPM Merah Putih juga menyerukan agar Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan diperiksa terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan penyelundupan batu bara ilegal. Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dirjen Mineral Batu Bara/Minerba Kementerian ESDM periode 2016-2024. “KSOP harus diperiksa atas kejadian fatal tambang ilegal kawasan konservasi Kaltim, jika terbukti tahan dan tersangkakan,” tambah Bagoes.

Menurut Bagoes SPM Merah Putih melakukan aksi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum demi mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto. “Kita peduli negeri ini terbebas dari tambang illegal dan korupsi”, jelasnya..(*)

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Hadi

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya