Dana Daerah Mengendap, Bukti Pemerintah Gagal

Rabu, 6 April 2022 - 19:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA -Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan hingga mencapai angka Rp183,32 triliun per Februari 2022. Ini adalah rekor tertinggi selama empat tahun terakhir. Perkara dana mengendap ini adalah soal klasik yang belum juga terselesaikan. Padahal perkara ini mencari salah satu akar persoalan mengapa kinerja pembangunan tidak teroptimalisasi.

“Saya meminta kepada pemerintah pusat agar melakukan asistensi, monitoring, dan pengawasan berkala agar dana transfer ke daerah yang sejatinya ditujukan untuk menggerakkan roda perekonomian tidak mengendap di perbankan. Hal-hal seperti inilah yang membuat pembangunan menjadi mandek. Daerah tidak mampu memanfaatkan anggaran pembangunan untuk stimulus ekonomi,” sesal Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini, mengendapnya dana daerah adalah sisi gelap penganggaran pemerintah. Pada akhir Februari 2022, total utang pemerintah telah mencapai Rp7.014,58 triliun, atau 40 % rasionya terhadap PDB. Rasio ini menunjukkan utang telah menjadi persoalan genting dan momok bagi pemerintahan selanjutnya. Sangatlah ironis, sebab pemerintah getol berutang, ternyata ujungnya daerah gagal memanfaatkan dana pembangunan, yang mungkin sebagian dari utang itu.

Baca Juga:  691.600 Kendaraan Lintasi Tol Bakter, BTB Toll Sukses Laksanakan Angkutan Nataru 2024-2025

“Kita sering mendengar infrastruktur jalan yang rusak di berbagai daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat yang tidak optimal, bahkan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Inilah konsekuensi logis dari alokasi anggaran yang tidak tepat. Menyimpan dana daerah di perbankan sama saja dengan menganggurkan dana pembangunan yang harusnya bisa meningkatkan kemakmuran rakyat. Saya harap fakta ini harus diatensi dan ditelaah apa yang menjadi motifnya,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief, praktik menyimpan dana daerah di perbankan adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Pemerintah tidak punya fokus dan sasaran prioritas, bahkan abai terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah pusat harusnya dapat memitigasi persoalan ini agar tidak menjadi perkara yang berulang. Setiap tahun masalahnya selalu sama, bahkan semakin mencemaskan.

Baca Juga:  JMSI Lampung Utara Siap Sukseskan Rakernas 2025 di Lampung

“Tugas pemerintah pusat dan aparat penegak hukum terkait untuk mencari tahu apa yang menjadi motif pengendapan dana daerah ini. Apakah ada tujuan yang tidak baik dari praktik yang selalu terjadi ini? Apakah ada keuntungan yang didapatkan dari praktik ini? Atau memang ada alasan tertentu yang membuat daerah tidak melakukan belanja yang optimal? Deretan pertanyaan inilah yang mesti dicari jawabannya. Tugas pemerintah pusat memastikan semua anggaran pembangunan dipergunakan sebagaimana mestinya,” tutup Syarief.(*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Bamsoet Tegaskan IMI dan PB Kodrat Siap Sukseskan PON XXII 2028
HNW Serukan Gagalkan “Proyek” Trump
Eddy Soeparno Dukung Prabowo Alihkan Subsidi Barang jadi Subsidi Langsung
Pj. Sekdaprov Lampung Ikuti Rakortas Pangan
Dua Bhabinkamtibmas Tangkap Ular Piton di Pasar Simpang Pematang Mesuji
SMAN 3 Kotabumi Fasilitasi Sosialisasi Fakultas Kedokteran Unila
Siti Fauziah Terpilih jadi Ketua Dewan Pengurus Korpri MPR RI

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 22:42 WIB

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 7 Februari 2025 - 22:18 WIB

Bamsoet Tegaskan IMI dan PB Kodrat Siap Sukseskan PON XXII 2028

Jumat, 7 Februari 2025 - 09:56 WIB

HNW Serukan Gagalkan “Proyek” Trump

Jumat, 7 Februari 2025 - 09:47 WIB

Eddy Soeparno Dukung Prabowo Alihkan Subsidi Barang jadi Subsidi Langsung

Jumat, 7 Februari 2025 - 05:31 WIB

Dua Bhabinkamtibmas Tangkap Ular Piton di Pasar Simpang Pematang Mesuji

Kamis, 6 Februari 2025 - 20:55 WIB

SMAN 3 Kotabumi Fasilitasi Sosialisasi Fakultas Kedokteran Unila

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:11 WIB

Siti Fauziah Terpilih jadi Ketua Dewan Pengurus Korpri MPR RI

Kamis, 6 Februari 2025 - 18:06 WIB

Isu Krusial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Harus Segera Diatasi

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Pj. Gubernur Lampung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Jumat, 7 Feb 2025 - 22:42 WIB

#indonesiaswasembada

Bamsoet Tegaskan IMI dan PB Kodrat Siap Sukseskan PON XXII 2028

Jumat, 7 Feb 2025 - 22:18 WIB

#indonesiaswasembada

HNW Serukan Gagalkan “Proyek” Trump

Jumat, 7 Feb 2025 - 09:56 WIB

#indonesiaswasembada

Eddy Soeparno Dukung Prabowo Alihkan Subsidi Barang jadi Subsidi Langsung

Jumat, 7 Feb 2025 - 09:47 WIB