Dana Daerah Mengendap, Bukti Pemerintah Gagal

Rabu, 6 April 2022 - 19:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA -Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyesalkan dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan hingga mencapai angka Rp183,32 triliun per Februari 2022. Ini adalah rekor tertinggi selama empat tahun terakhir. Perkara dana mengendap ini adalah soal klasik yang belum juga terselesaikan. Padahal perkara ini mencari salah satu akar persoalan mengapa kinerja pembangunan tidak teroptimalisasi.

“Saya meminta kepada pemerintah pusat agar melakukan asistensi, monitoring, dan pengawasan berkala agar dana transfer ke daerah yang sejatinya ditujukan untuk menggerakkan roda perekonomian tidak mengendap di perbankan. Hal-hal seperti inilah yang membuat pembangunan menjadi mandek. Daerah tidak mampu memanfaatkan anggaran pembangunan untuk stimulus ekonomi,” sesal Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini, mengendapnya dana daerah adalah sisi gelap penganggaran pemerintah. Pada akhir Februari 2022, total utang pemerintah telah mencapai Rp7.014,58 triliun, atau 40 % rasionya terhadap PDB. Rasio ini menunjukkan utang telah menjadi persoalan genting dan momok bagi pemerintahan selanjutnya. Sangatlah ironis, sebab pemerintah getol berutang, ternyata ujungnya daerah gagal memanfaatkan dana pembangunan, yang mungkin sebagian dari utang itu.

Baca Juga:  KKN Melayu Serumpun V di Aceh, 10 Mahasiswa UIN Berkontribusi Untuk Negeri

“Kita sering mendengar infrastruktur jalan yang rusak di berbagai daerah, pemberdayaan ekonomi rakyat yang tidak optimal, bahkan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Inilah konsekuensi logis dari alokasi anggaran yang tidak tepat. Menyimpan dana daerah di perbankan sama saja dengan menganggurkan dana pembangunan yang harusnya bisa meningkatkan kemakmuran rakyat. Saya harap fakta ini harus diatensi dan ditelaah apa yang menjadi motifnya,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurut Syarief, praktik menyimpan dana daerah di perbankan adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Pemerintah tidak punya fokus dan sasaran prioritas, bahkan abai terhadap penderitaan rakyat. Pemerintah pusat harusnya dapat memitigasi persoalan ini agar tidak menjadi perkara yang berulang. Setiap tahun masalahnya selalu sama, bahkan semakin mencemaskan.

Baca Juga:  Top of Mind Pilgubsu, Survey Partai Gerindra: Bobby, Musa, Edy Rahmayadi, Teguh Santosa

“Tugas pemerintah pusat dan aparat penegak hukum terkait untuk mencari tahu apa yang menjadi motif pengendapan dana daerah ini. Apakah ada tujuan yang tidak baik dari praktik yang selalu terjadi ini? Apakah ada keuntungan yang didapatkan dari praktik ini? Atau memang ada alasan tertentu yang membuat daerah tidak melakukan belanja yang optimal? Deretan pertanyaan inilah yang mesti dicari jawabannya. Tugas pemerintah pusat memastikan semua anggaran pembangunan dipergunakan sebagaimana mestinya,” tutup Syarief.(*)

Temukan berita-berita menarik Lintas Lampung di Google News
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Berita Terkait

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,
Polres Lampura Tegaskan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Terus Bergulir
Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!
Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada
Prabowo Dipandang Perlu Masukkan Isu Palestina pada Pidato Perdananya Saat Resmi Jadi Presiden
Pj. Gubernur Samsudin Terima Kunjungan Forum Rescue dan Relawan Lampung
Pj. Gubernur Samsudin Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung Tahun Anggaran 2023
Gegara Bakar Sampah, Bocah 6 Tahun di Lampung Utara Alami Patah Tulang Diduga Dianiaya Kerabat Korban

Berita Terkait

Kamis, 25 Juli 2024 - 14:25 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,

Kamis, 25 Juli 2024 - 12:59 WIB

Polres Lampura Tegaskan Kasus Dugaan Penganiayaan Anak Dibawah Umur Terus Bergulir

Kamis, 25 Juli 2024 - 11:50 WIB

Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!

Kamis, 25 Juli 2024 - 11:39 WIB

Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada

Kamis, 25 Juli 2024 - 10:05 WIB

Prabowo Dipandang Perlu Masukkan Isu Palestina pada Pidato Perdananya Saat Resmi Jadi Presiden

Kamis, 25 Juli 2024 - 09:58 WIB

Pj. Gubernur Samsudin Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD Lampung Tahun Anggaran 2023

Rabu, 24 Juli 2024 - 19:17 WIB

Gegara Bakar Sampah, Bocah 6 Tahun di Lampung Utara Alami Patah Tulang Diduga Dianiaya Kerabat Korban

Rabu, 24 Juli 2024 - 16:07 WIB

Suprapto Sebut Jika Prabowo Presiden, RMD Gubernur, Mesuji Bisa Melompat Jauh Lebih Maju

Berita Terbaru

#CovidSelesai

Pj. Gubernur Samsudin Terima Audiensi Pengurus PWI Lampung,

Kamis, 25 Jul 2024 - 14:25 WIB

#CovidSelesai

Agung Sarankan, Wartawan Ikut Kontestasi Pilkada, Sebaiknya Berhenti!

Kamis, 25 Jul 2024 - 11:50 WIB

#CovidSelesai

Dewan Pers Menilai, Banyak Media tak Berimbang dalam Berita Pilkada

Kamis, 25 Jul 2024 - 11:39 WIB