BPN Mesuji Gelar Rakor Penentuan Lokasi Akses Reforma Agraria

Kamis, 21 Mei 2026 | 22:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MESUJI – Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji menggelar Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi Akses Reforma Agraria dan Persiapan Fasilitasi Pendampingan Usaha yang di gelar di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji, Rabu (20/05/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program Reforma Agraria, khususnya pada aspek penataan akses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.

Rapat koordinasi di Pimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji Resty Handrayani, S.A.N., M.H., Diikuti oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Noor Ali Asseggaff, S.E., M.H. beserta staf dan Tenaga Pendukung (Fieldstaff) dan turut hadir juga Perwakilan dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Mesuji yang turut mendukung persiapan fasilitasi pendampingan usaha bagi masyarakat.

Baca Juga:  Gubernur Mirza Raih Grand BAZNAS Awards 2026

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah hal strategis, mulai dari penentuan lokasi prioritas akses Reforma Agraria, identifikasi potensi usaha masyarakat, kesiapan pendampingan dan pembinaan usaha, hingga peluang kerja sama lintas sektor dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji menyampaikan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada legalisasi aset berupa sertipikasi tanah, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang berkelanjutan.

“Melalui program Reforma Agraria, masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanah, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan usaha dan akses ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari Dinas Koperindag dalam pembinaan dan pendampingan usaha masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Dilarang Liputan di Gedung Putih, CNN, MS NOW, dan Politico Gugat Trump

Perwakilan Dinas Koperindag Kabupaten Mesuji juga menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan akses Reforma Agraria melalui berbagai program pendampingan usaha, pengembangan UMKM, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif.

Rapat berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan dan diskusi dari peserta terkait potensi wilayah dan strategi pelaksanaan program agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat antar instansi dalam mendukung keberhasilan Reforma Agraria di Kabupaten Mesuji, tidak hanya dalam aspek legalitas aset, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.


Penulis : Nara J Afkar


Editor : Desty


Sumber Berita : Mesuji

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Praperadilan 8 Tersangka Korupsi Ditolak, Bidkum Polda Lampung Tegaskan Proses Penyidikan Sesuai Prosedur
Gubernur Lampung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat
Tinjauan Manajemen Strategik: Wacana Pengalihan Gaji ASN Melalui Koperasi Merah Putih
Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan
Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG
Sinergikan PSN Dan Program Daerah, Biar Gak Jalan Sendiri-Sendiri
Jihan Lepas THLC Wakili Lampung di Kompetisi Paduan Suara Internasional
Pastikan Percepatan Penanganan Karhutla, Wagub Jihan Pantau Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:31 WIB

Praperadilan 8 Tersangka Korupsi Ditolak, Bidkum Polda Lampung Tegaskan Proses Penyidikan Sesuai Prosedur

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Gubernur Lampung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Tinjauan Manajemen Strategik: Wacana Pengalihan Gaji ASN Melalui Koperasi Merah Putih

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:56 WIB

Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan

Senin, 19 Oktober 2026 - 11:53 WIB

Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Berita Terbaru

Berita Utama

Abdullah : Perlu Dibuat UU Khusus Antiperundungan

Senin, 19 Okt 2026 - 11:56 WIB

Berita Utama

Komisi X Minta 2Tahun Prabowo-Gibran Evaluasi Anggaran MBG

Senin, 19 Okt 2026 - 11:53 WIB