Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terus melakukan pelepasan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara penempatan, Selasa (15/8/2023). Pelepasan dengan skema government to government (G to G) atau pemerintah ke pemerintah ini, masih dilakukan ke negara penempatan Korea Selatan (Korsel).
Dalam kesempatan itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan dirinya yang dibenci oleh oknum aparatur pemerintah, lantaran membela nasib PMI yang kerap dirugikan. Meski begitu, Benny mengaku tak gentar dan tidak ambil pusing.
“Makanya saya itu paling tidak disenangi oleh oknum-oknum seperti itu, ‘Waduh bisnis gua hilang. Waduh pendapatan tambahan saya. Buat istri kedua, istri ketiga, nggak ada lagi’. Ya peduli amat,” ujar Benny dalam pidatonya di Menara Peninsula Hotel, Jakarta.
Oknum-oknum ini, lanjut Benny, adalah yang mencari untung di atas penderitaan PMI. Misalnya memeras PMI dengan cara mematok tarif murah atas dolar yang mereka tukarkan. Penukaran dolar di bandara ini dilakukan dengan cara paksa.
“Dulu PMI tiba di Tanah Air diperas oleh oknum-oknum tertentu di bandara, dipaksa menukarkan dolarnya ke loket-loket. Yang loket-loket penukaran dolarnya disediakan dan menjadi bisnis pejabat-pejabat tertentu,” tutur Benny.
Selain itu, oknum aparatur pemerintah ini juga memaksa PMI untuk pulang ke kampung halaman dari bandara, dengan menumpang kendaraan yang telah disediakan. Tarif dari menumpang kendaraan bermotor ini sangatlah mahal.
“Dulu mereka dipaksa naik mobil, kendaraan roda empat, naik bus, yang ini juga menjadi bisnis pejabat-pejabat tertentu. Ayo kita buka. Apakah kejahatan ini harus terus berlangsung? Nggak boleh!” jelas Benny.
“Makanya kalau datang di bandara, mana berani? Ada PMI tiba, kemudian ada orang-orang tertentu giring, ‘Dolarnya tukar di situ ya’. Satu dolar harusnya Rp13 ribu dikasih Rp10 ribu, itu kan jahat,” imbuhnya.
Benny pun mengecam aksi dari oknum-oknum yang memeras PMI tersebut. Ia pun mengambil tindakan.
“Dipaksa naik bus, ke Lampung, ke Semarang, Malang, Surabaya, Bandung, bus-bus jadi bisnis oknum-oknum tertentu. Harganya tinggi. Saya bilang ‘Ngapain ya?’. Harga mata uang kurs, PMI sudah ngerti kok tinggal buka Google. Mau naik apa kemana PMI sudah ngerti kok, pesan mobil apa,”
BP2MI sendiri telah mengambil kebijakan guna mengatasi persoalan ini dengan mendirikan pos-pos pelayanan yang fungsinya mengedukasi dan melindungi PMI dari aksi-aksi pemerasan. Benny bahkan meminta PMI memviralkan jika masih ada oknum melakukan hal serupa.
“Kalau nggak nanya pos kita pelayanan untuk memberi tahu, ‘Mobil ini harganya sekian, jangan lebih tinggi dan sebagainya’. Mana yang berani sekarang? Bahkan saya perintahkan PMI, ‘Jika Anda mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak hormat, videokan!’. Hukum mereka dengan sanksi sosial, viralkan, viral is justice,” papar Benny.
“Karena kenapa? Tidak boleh satu manusia mana pun termasuk pejabat yang merendahkan, menghinakan para pahlawan devisa, pekerja migran Indonesia,” imbuh Wakil Ketua Umum Hanura itu.
Benny memandang, sudah sepatutnya PMI dimuliakan. Khususnya oleh negara. Sebab, mereka salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara.
Peran penting PMI itu, menurut Benny selama ini ditutup-tutupi. Ini, kata dia, tidak terlepas dari peran para oknum aparatur pemerintah tadi, yang menganggap PMI sebagai pekerja rendahan serta orang-orang bermasalah. Cara pikir inilah yang saat ini sudah dan akan terus dibenahi Benny.
“Sumbangan pekerja migran setiap tahun ke negara kita Rp159,5 triliun saudara-saudara. Itu sumbangan devisa terbesar kedua setelah sektor migas, gila nggak? Fantastis!” kata Benny.
“Sehingga apa ketika mindset seperti itu di kepala pejabat, maka perilakunya menjadi jahat kepada pekerja migran Indonesia. Tidak ada respek, tidak ada penghormatan apa pun, bahkan mereka menjadi objek pemerasan. Ini era keterbukaan,” tandasnya.(*)
